Diterjang Banjir Bandang, Dua belas Rumah Hanyut di Sukabumi

Diterjang Banjir Bandang, Dua belas Rumah Hanyut di Sukabumi

Ilustrasi. Bencan banjir bandang (Istimewa)

Sukabumi – Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB memonitor dua belas rumah hanyut saat banjir bandang terjadi di wilayah Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Senin (21/9). Perkembangan terkini pada pukul 20.30 WIB, tercatat puluhan rumah lainnya terendam air bercampur lumpur.

Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi melaporkan 12 rumah hanyut, 85 rumah terendam dan 1 unit mobil tersapu banjir bandang. Pihaknya masih melakukan pendataan kerugian materiil di lapangan. Sampai dengan informasi diterima, tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini.

Sementara itu, beberapa wilayah di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terdampak banjir bandang antara lain Desa Pasawahan (Kampung CIbuntu), Desa Cisaat (Kampung Cipari), Desa Mekarsari (Kampung Lio dan Nyangkowek), Desa Bangbayang (Perum Setia Budi).

BPBD Kabupaten Sukabumi menurunkan personel tim reaksi cepat (TRC) untuk melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak.

Sebelumnya terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Citarik – Cipeuncit pada hari Senin (21/9), pukul 17.10 WIB, memicu kejadian ini.

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi disertai petir atau kilat dan angin kencang di beberapa wilayah.

Untuk membangun kesiapsiagaan bersama, masyarakat dapat berpartisipasi untuk menginformasikan kepada warga lainnya terkait kondisi genangan di lokasi dengan pemanfaatan media sosial yang terkoneksi dengan petabencana.id.

Masyarakat dapat memonitor informasi yang dikumpulkan dari warga yang telah melapor melalui tampilan di situs petabencana.id. (Tor)***

Baca Juga : Tim SAR Gabungan Temukan Korban Tenggelam di Danau Ciwideung Dalam Keadaan Meninggal Dunia

 

Sebagai Saksi, Wali Kota Bandung Penuhi Panggilan KPK Terkait Kisruh RTH Kota Bandung

Sebagai Saksi, Wali Kota Bandung Penuhi Panggilan KPK Terkait Kisruh RTH Kota Bandung

Wali Kota Bandung Oded M. Danial (Dok. Humas Pemkot)

Bandung-Oded M. Danial penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung tahun 2012-2013 di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, Jumat 4 September 2020.

Oded dipanggil menjadi saksi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014.

Oded tampak santai ketika hadir di Kantor Sat Sabhara Polrestabes Bandung. Usai memberi keterangan kepada penyidik, kepada para wartawan yang telah menantinya Oded menyebut pemeriksaan berlangsung tanpa hambatan dan setiap pertanyaan yang diajukan mampu dijawabnya secara lancar.

“Alhamdulillah tadi diperiksa sebagai saksi mberilan keterangan atas RTH di Kota Bandung. Penyidik memberikan sekitar 5 atau 6 pertanyaan. Alhamdulillah lancar,” ucap Oded dalam keterangan tertulis Humas Pemkot Bandung

Oded menyebut, pertanyaan hanya sekitar perihal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota DPRD.

Oded juga mengungkapkan, dirinya ditanyai soal keterkaitannya bersama Dadang Suganda (DS) yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kalem Oded menyatakan dirinya hanya sekilas mengenal DS tatkala berbarengan menghadiri acara yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat itu.

“Pertama tupoksi dewan, kemudian bagaimana proses pembahasan anggaran dulu dan yang lainnya. Memang ditanya juga apakah kenal dengan nama Dadang. Saya memang kenal, artinya siapa yang tidak kenal dia kan sudah dikenal. Cuma saya kenalnya ya di acara-acara umum Pemkot,” ujarnya.

Oded mengungkapkan ketika menjadi anggota DPRD Kota Bandung menilai tidak ada yang janggal dengan rencana penambahan lahan untuk RTH di Kota Bandung. Sebab, saat itu Kota Bandung memang sangat minim lahan RTH.

Sehingga Oded pun menyebutkan, anggota DPRD Kota Bandung kala itu menyepakati rencana Pemkot Bandung untuk menambah lahan RTH.

“Saya kira kalau RTH secara amanat undang-undang harus 30 persen. Waktu itu kita masih jauh dan memang secara normatif kita sepakat menganggarkan sepakat,” katanya. (Sol)***

Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi RTH Kota Bandung, Antik Nekat Demo Saat Pandemi

Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi RTH Kota Bandung, Antik Nekat Demo Saat Pandemi

Bandung – Aliansi Anti Korupsi (Antik) melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (21/9/2020). Demo dilaksanakan di depan Gedung Pengadilan Tipikor Bandung, Jl. L. L R.E Martadinata No. 54 Bandung.

Menurut Koordinator Aksi Acep Jamaludin mengatakan, “Kami merasa terpanggil melihat situasi kasus korupsi yang berkepanjangan dan melibatkan banyak nama, dalam beberapa pekan terakhir banyak nama yang diperiksa oleh KPK, dari mulai birokrat pemkot bandung,wakil bupati, anggota dprd kota bandung, pengusaha, makelar dan pihaklainya,” kata Acep dalam keterangan tertulis Antik.

Acep juga menyebut dengan diperiksaanya walikota bandung Oded M Danial dan dugaan keterlibatan Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmana yang notabene sebagai pejabat publik harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. “Tapi kan ini sebaliknya mereka diduga terlibat kasus pengadaan RTH Kota Bandung itu sangat menciderai kepercayaan warga masyarakat kota bandung”, Jelas Acep

Acep memapartkan, dalam kasus ini seorang pengusaha, Dadang Suganda diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar.

“Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang Suganda). Namun DGS hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah,” kata Juru Bicara KPK saat itu, Febri Diansyah dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung ini mencapai Rp 69 Milliar.

“Oleh karena itu, agar KPK dan Pengadilan Tipikor Bandung segera menuntaskan kasus yang melibatkan banyak pihak di lingkungan Kota Bandung, menuntut hakim dan jaksa yang menangani kasus RTH Kota Bandung agar belaku normatif dan sesuai fakta dilapangan, Menuntut pengembalian Uang Negara yang telah di korupsi oleh para pelaku kasus korupsi pengadaan RTH Kota Bandung,Transparansikan kasus RTH Kota Bandung kepada khalayak publik, Hentikan mempolitisir KPK dalam setiap penanganan kasus korupsi klhusunya kasus pengadaan RTH Kota Bandung,” Lanjutnya.

“Dia pun menyadari, meski di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini dan tetap menjaga protokol kesehatan ketika melakuakan aksinya dan tak banyak mengundang kerumunan massa”, Pungkasnya. (Tor)***

Baca Juga : Untuk Pertama Kalinya, Kota Bandung Akan Gelar Drive in Cinema