Ridwan Kamil Temui Demonstrasi Buruh se-Jabar di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil Temui Demonstrasi Buruh se-Jabar di Depan Gedung Sate

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil didampingi Kapolda Jabar Irjen. Pol. Rudy Sufahriadi dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menemui para buruh se-Jabar . (Foto: Rizal/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil didampingi Kepala Kepolisian Daerah Jabar Irjen. Pol. Rudy Sufahriadi dan Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menemui langsung para buruh se-Jabar yang menggelar demontrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10/20).

Sebelumnya, dilakukan pula pertemuan antara Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dengan 10 orang perwakilan buruh di Aula Barat Gedung Sate. Adapun demonstrasi oleh para buruh terkait disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Senin, 5 Oktober 2020.

Kang Emil mengatakan, pihaknya sudah menerima aspirasi para buruh Jabar. Aspirasi para buruh Jabar ini akan disampaikan secara resmi melalui Surat Gubernur Jabar kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI.

“Saya sudah menandatangani surat yang isinya adalah surat penyampaian aspirasi dari buruh se-Jawa Barat. Surat pertama kepada DPR dan kedua kepada Presiden,” ujar Kang Emil dalam konferensi pers di Gedung Sate usai bertemu para buruh se-Jabar.

Terdapat dua aspirasi utama para buruh se-Jabar. Pertama, buruh se-Jabar menolak dengan tegas UU Cipta Kerja. Kedua, meminta Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang telah disahkan karena menurut aturan yang berlaku, Presiden memiliki waktu 30 hari sebelum menandatangani Undang-Undang yang sudah disahkan oleh DPR RI.

“Surat (Gubernur) itu sudah saya tanda tangani dan besok di kesempatan pertama, dua surat tadi akan kami kirimkan kepada yang berkepentingan. Mudah-mudahan suratnya dijadikan sebuah masukan dari buruh Jawa Barat,” ucap Kang Emil dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Selain itu, menurut Kang Emil, dalam pertemuan tersebut para buruh juga mengatakan bahwa demontrasi yang dilakukan di Kota Bandung murni aksi demontrasi dari para buruh se-Jabar dan tidak ditunggangi pihak lain atau kepentingan lain.

“Mereka (para buruh) tidak mau bertanggung jawab terhadap hal-hal anarkisme, kerusuhan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Karena dalam pandangan mereka itu 100 persen bukan perwakilan buruh. Dan saya cek ke Pak Kapolda (Jabar) juga bahwa mereka yang ditahan karena melakukan kerusakan itu ternyata 100 persen bukan dari pihak buruh,” kata Kang Emil.

Kini, dengan adanya Surat Gubernur Jabar kepada Presiden RI dan DPR RI, Kang Emil mengimbau kepada para buruh di Jabar untuk tidak lagi melakukan demontrasi karena aspirasinya sudah diterima dan akan disampaikan.

“Mudah-mudahan dengan aspirasi yang akan disampaikan ini para buruh tidak perlu lagi melakukan demontrasi baik di ibu kota Jawa Barat maupun kota/kabupaten se-Jawa Barat karena niat dan maksud agar kami (Pemerintah Daerah Provinsi Jabar) menyampaikan aspirasi (buruh) sudah dilaksanakan,” tegasnya. (Tor)***

Baca Juga : Tanggapi Aksi Buruh Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Mang Oded Kirim Surat ke Jokowi

 

Menyelami Makna Moderasi dan Toleransi Beragama Menurut Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Menyelami Makna Moderasi dan Toleransi Beragama Menurut Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kerukunan umat beragam. (ilustrasi: wahidfoundation.org)

SIKAP adil dalam dalam beragama, saat ini sangat penting dilakukan. Lantaran, dewasa ini kerap kali muncul perpecahan yang ditengarai munucul akibat kuranngnya sikap  moderasi dan toleransi beragama.

Lantas apa sebetulnya makna moderasi dan toleransi  beragama itu. Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Muhibbin Syah menjelaskan Kata toleransi adalah nomina yang berasal dari kata Inggris tolerance yang berarti kelapangan dada atau kesabaran.

Kata sifatnya adalah tolerant yang dalam bahasa Indonesia disebut toleran yang berarti menghargai perbedaan. Akar kata tolerance adalah verba to tolerate yang berarti antara lain ‘bersabar menghadapi’atau ‘tahan terhadap’.

“Orang yang berjiwa toleran adalah orang yang berjiwa legowo dalam arti tidak akan mudah tersinggung apa lagi marah saat dikritik oleh orang yang memiliki pandangan, budaya, dan agama yang berbeda dengannya,”

“Sebaliknya, ia akan menghargai perbedaan dan keanekaragaman budaya, mazhab, bahkan agama sebagai realitas yang ada di muka bumi,” jelas Muhibbin yang juga Ketua Prodi S3 Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tersebut.

Sedangkan, moderasi adalah nomina yang berasal dari kata Inggris moderation. Artinya, sikap yang tidak berlebihan. Kata ini juga dapat berarti sikap yang sedang atau sikap yang sederhana dan tidak ekstrem.

Akar kata moderation adalah verba to moderate yang berarti membuat sesuatu  tidak berlebihan atau lunak. Selain sebagai verba, (kata kerja), moderate juga merupakan kata benda (nomina) dan kata sifat (adjektiva).

“Orang yang moderat dalam beragama adalah orang yang memiliki ketaatan beragama dengan sikap dan perilaku keberagamaan yang sedang, tidak ekstrem apa lagi radikal,” paparnya, dalam keterangan tertulis Humas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Moderasi, lanjut Muhibbin adalah wawasan yang berorientasi pada sikap dan perbuatan yang tidak berlebihan atau bersikap pertengahan. Sikap dan perbuatan seperti ini dapat membuat orang menjadi moderat.

Orang moderat adalah orang yang berperilaku secukupnya dalam arti tidak kurang dan tidak lebih sehingga kebutuhannya terpenuhi tanpa perlu memubazirkan sesuatu.

Selain itu, orang moderat juga cenderung bersikap dan berbuat adil tidak hanya terhadap diri dan keluarga (kelompoknya) saja tetapi juga terhadap orang (kelompok) lain meskipun mereka tidak disukai bahkan dibenci.

“Moderasi memiliki signifikansi atau arti penting dalam kehidupan sehari-hari, karena selain dapat membuat orang menjadi moderat moderasi juga dapat membuat orang berlaku adil dan bersikap toleran dalam arti dapat bertenggang rasa dan menghargai perbedaan misalnya dalam bermazhab atau beragama,” kata Muhibbin.

Sementar moderasi beragama (religious moderation) bukan moderasi agama juga bukan modernisasi agama.

“Moderasi beragama merupakan wawasan atau cara pandang keberagamaan yang berimbang, sedang, tidak berlebihan, dan dapat membuat orang menjadi moderat dalam beragama yang menganut dan menjalankan ajaran agama dengan sikap dan perilaku keberagamaan yang secukupnya, tidak berkekurangan atau berkelebihan, juga tidak ekstrem,” ujarnya.

Alhasil, dalam ajaran Islam berbuat adil bukan hanya berlaku untuk orang atau kelompok yang sesuku, semazhab atau seagama saja melainkan juga untuk orang atau kelompok yang berasal dari suku, mazhab, dan agama yang berbeda.

“Bahkan, keadilan (fairness)  wajib ditegakkan terhadap orang yang kita benci sekalipun, kita dilarang berbuat zalim misal merampas hak seseorang walaupun kita tidak menyukai, membenci orang tersebut,” tuturnya. (Tor)***

Baca Juga  : Lulusan S3 Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Diharapkan Kuasai Tiga Hal Ini

Tanggapi Aksi Buruh Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Mang Oded Kirim Surat ke Jokowi

Tanggapi Aksi Buruh Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Mang Oded Kirim Surat ke Jokowi

Ilustrasi. Aksi Buruh (tor)

Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Wali Kota Bandung, Oded M. Danial telah melayangkan surat berisi aspirasi Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bandung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Surat dikirim melalui melelui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Aspirasi yang disampaikan dalam surat tersebut terkait disahkannya Undang Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Tuntuan dari teman-teman serikat buruh itu intinya agar ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja. Mereka merasa UU Cipta Kerja tidak sesuai keinginan mereka,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Arief Syaifudin pada acara Bandung Menjawab di Auditorium Balai Kota Bandung, Kamis, (8/10/2020).

Seperti diketahui, beberapa hari lalu sejumlah buruh sempat mendatangai Balai Kota Bandung. Mereka menyampiakan aspirasi terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Unjuk rasa di Balai Kota Bandung pun berjalan tertib.

Arief mengapresiasi Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bandung yang menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan kondusif.

“Terima kasih. Alhamdulillah bisa kondusif, unjuk rasa damai, santun, sehingga tidak terjadi hal kita tidak inginkan,” ungkap Arief dalam keterangan tertulis Pemkot Bandung.

Selain itu, untuk mengantisipasi adanya gejolak unjuk rasa, Arief mengaku terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan berbagai stakeholder terkait. Khususnya dengan Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bandung.

“Mereka sangat paham apa yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemkot Bandung kaitan dengan hal ini (Undang-Undang Cipta Kerja). Sehingga mereka mempunyai komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bandung,” ungkapnya.

“Mereka hanya melakukan aksi ke Pemkot Bandung saja dan tidak mengikuti aksi lanjutan ke DPRD Jawa Barat,” imbuhnya. (Tor)***

Baca Juga: Jalin Kesepakatan, Kejari Bandung Siap Dampingi Pemkot Selesaikan Masalah Aset

Lulusan S3 Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Diharapkan Kuasai Tiga Hal Ini

Lulusan S3 Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Diharapkan Kuasai Tiga Hal Ini

Gedung Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Foto :Istimewa)

Bandung – Studi pendidikan islam saat ini sangat penting dalam khazanah akademik di Indonesia. Salah satu universitas islam negri di Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati  Bandung tengah merumuskan kurikulum yang relevan untuk program studi S3 Pendidikan Islam.

Demikian di sampaika Ketua Prodi Pendidikan Islam S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Muhibbin Syah dalam workshop pengembangan kurikulum bertajuk “Pengembangan Kurikulum Pendidkan Islam S3 Mengacu KKNI Berbasis Wahyu Memandu Ilmu sebagai Upaya Peningkatan Mutu Doktor Pendidikan Islam” di Hotel Shakti, Kota Bandug, Rabu (07/10/2020).

Dengan kurikulum yang tengah dirumuskan itu, diharapkan lulusan S3 Pendidikan Islam UIN Bandung setidaknya menguasai 3 hal.

“Dengan mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka  lulusan Doktor S3 bisa memiliki tiga kemampuan. Pertama, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji,” ujar Muhibbin.

Adapun, lanjut Muhibbin, poin kedua yakni mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.

“Adapun poin ketiga, adalah mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset serta pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.”  Tegasnya. (Tor)***

Baca Juga : UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rumuskan Pengembangan Kurikulum Prodi S3 Pendidikan Islam

Bikin Inovasi, Garut Bakal Berantas layangan Berkawat yang Bikin Gangguan Aliran Listrik

Bikin Inovasi, Garut Bakal Berantas layangan Berkawat yang Bikin Gangguan Aliran Listrik

 Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat meresmikan satuan tugas Sapu Bersih Layangan Berkawat (Saber Lekat) di Kabupaten Garut, Rabu (7/10/20). (Foto: Humas Jabar)

Garut-Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meresmikan satuan tugas Sapu Bersih Layangan Berkawat (Saber Lekat) di Kabupaten Garut, Rabu (7/10/20).

Saber Lekat merupakan hasil gagasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan PT PLN Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Tengah (JBT) guna mengurangi angka gangguan listrik karena layang-layang bertali kawat.

Saber Lekat sendiri melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan Karang Taruna, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kelurahan di Kabupaten Garut.

Kang Uu mengatakan, Saber Lekat bertugas mengedukasi sekaligus mengawasi masyarakat yang bermain layang-layang menggunakan tali kawat, terutama yang bermain dekat area gardu listrik.

“Saber Lekat ini sangat penting untuk memberikan pendidikan dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya bermain layang-layang pakai kawat,” kata Kang Uu dalam keterangan tertulis Pemrov Jabar.

Kang Uu pun mengapresiasi Pemkab Garut yang menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Bermain Layang-Layang. Sebab, bermain layang-layang menggunakan tali kawat sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar dan dapat menyebabkan gangguan listrik.

“Tapi sangat disesalkan juga karena peningkatan masyarakat yang bermain layang-layang pakai kawat hari ini katanya meningkat. Mudah-mudahan dengan Saber Lekat ini semua bisa menurun. Artinya, listrik bisa berjalan dengan baik, tidak terganggu oleh kegiatan layang-layang,” ucapnya.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, pihaknya intens melakukan operasi penegakan. Hasilnya sejumlah tali kawat yang menempel di gardu listrik berhasil dilepaskan. Namun, kata ia, pihaknya masih terkendala proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kita sekarang terus melakukan proses penegakan Perda tersebut. Ini sudah berjalan dengan penertiban sampai ada (sweeping) kawat-kawat banyak itu kan sudah dilakukan dalam rangka menegakkan Perda. Tetapi secara keseluruhan ini harus bertahap. Terutama dalam mengedukasi, karena masyarakat tidak langsung paham,” katanya.

Sementara itu General Manager PLN UIT JBT Sumaryadi menjelaskan bahaya dan kerugian akibat masyarakat bermain layangan dengan tali kawat. Salah satunya mengakibatkan ledakan dan kebakaran.

Selain itu, kata Sumaryadi, bermain layanan dengan tali kawat dapat membahayakan orang yang menerbangkan layang-layang. Terutama saat tali kawat menyentuh kabel listrik.

“Kawat listrik PLN ada tiga macam, ada R, S dan T. Ini tidak boleh tersambung (satu sama lain). Kalau kena kawat jadi menyambung, ini akan meledak,” katanya.

“Tapi, sistem itu ada pengamanan sehingga mati. Kalau tidak mati bisa terbakar. Jadilah padam (listrik). Tapi kalau yang kena kawat listriknya hanya satu dan kena ke tanah, ini yang berbahaya pemain layangan. Orang itu seolah-olah jadi seperti kabel listrik, tersetrum,” imbuhnya.

Selain berbahaya, Sumaryadi menyatakan bahwa gangguan listrik akibat layang-layang bertali kawat menimbulkan kerugian materi hingga miliaran rupiah setiap kali gangguan.

Akibat gangguan listrik, kepercayaan masyarakat kepada PT PLN pun akan berkurang. Sebab, masyarakat akan menilai buruk kinerja PLN apabila terjadi padam listrik.

“Kalau gangguan sekali, pembangkit yang ada di Garut ini kan berhenti. Untuk mulai lagi, butuh energi yang tidak bisa dijual. Kita keluar uang, tapi belum menghasilkan listrik. Kemudian ada energi yang tidak tersalur kepada masyarakat. Belum lagi nanti masyarakat men-stigma PLN tidak melayani dengan baik, itu yang berat,” ucapnya.

Pada Januari-Oktober 2020, Sumaryadi mencatat ada sekitar 60 gangguan listrik karena layang-layang bertali kawat. Jumlah tersebut meningkat 300 persen dibanding tahun sebelumnya. (Tor)***

Baca Juga : Wagub Jabar Resmikan Desa Wisata Kampung Tipar di Sukabumi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rumuskan Pengembangan Kurikulum Prodi S3 Pendidikan Islam

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rumuskan Pengembangan Kurikulum Prodi S3 Pendidikan Islam

Foto : Dok. Humas UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bandung – Pengembangan kurikulum Prodi S3 Pendidikan Islam Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung harus mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang didasarkan pada wahyu memandu ilmu dan berusaha untuk memadukan nilai-nilai moderasi beragama.

Demikian disampaikan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Supiana saat pembukaan workshop pengembangan kurikulum bertajuk “Pengembangan Kurikulum Pendidkan Islam S3 Mengacu KKNI Berbasis Wahyu Memandu Ilmu sebagai Upaya Peningkatan Mutu Doktor Pendidikan Islam” di Hotel Shakti, Kota Bandug, Rabu (07/10/2020).

“Kami berharap workshop ini dapat melahirkan kurikulum yang lebih baik sebagai pengembangan dari kurikulum Pendidikan Islam yang  ada. Fokusnya, tidak hanya pada disertasi tetapi  bagaiamana moderasi beragama islam bisa diparaktikan dibidang pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Prodi Pendidikan Islam S3 Muhibbin Syah juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, menciptakan inovasi kurikulum moderasi beragama itu caranya dengan mengkombinasi kurukulum yang ada dengan nilai-nilai moderasi beragama.

“Sehingga diharapkan bukan hanya membuat lulusan berilmu dan berketerampilan hebat melainkan juga berpikir dan berperilaku moderat,” paparnya.

Dalam workshop yang di ikuti 38 peserta itu, turut dihadiri sejumlah elemen akademisi mulai dari guru besar, dosen prodi pendidikan islam S3, dosen pascasarjana, dosen program sarjana, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. (Tor)***

Baca Juga :

Pertama di PTKIN se-Indonesia: Ushuluddin UIN Bandung Gelar Munaqosyah Artikel Ilmiah