Bupati Bandung Barat Diperiksa KPK ? Ini Unggahan Terbaru Akun Instagramnya

Bupati Bandung Barat Diperiksa KPK ? Ini Unggahan Terbaru Akun Instagramnya

Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna 

Bandung Barat – Juru bicara (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK Ali Fikri, membenarkan adanya pemanggilan kepada Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, Selasa (10/11/2020).

Namun, Ali belum memberikan penjelasan rinci dalam kapasitas apa orang nomor satu di KBB ini dipanggil. Pihaknya menyebut KPK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Karena masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan (pemanggilan) dimaksud,” kata Ali saaat dihubungi wartawan.

Ali menyebut, dirinya akan segera menginformasikan bila ada pembaharuan dari hasil pemanggilan ini. “Sebagaimana informasi yang kami terima, benar ada permintaan keterangan yang bersangkutan terkait kegiatan penyelidikan oleh KPK, perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” kata Ali.

Semenatara itu, saat berita ini dimuat, berdasarkan pantauan di akun instagramnya @aa.umbara akun tersebut sempat mengunggah ucapan selamat Hari Pahlawan. (Dan)***

Baca Juga :  Sebagai Saksi, Wali Kota Bandung Penuhi Panggilan KPK Terkait Kisruh RTH Kota Bandung

 

Terpilih dalam Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif 2020, Jabar Raih Penghargaan

Terpilih dalam Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif 2020, Jabar Raih Penghargaan

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mnegikuti konferensi video dalam Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif 2020 . (Foto: Humas jabar) 

Bandung – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meraih penghargaan dalam Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif 2020 Kategori Provinsi.

Dalam anugerah yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) itu, Pemda Provinsi Jabar menempati peringkat kedua sebagai daerah terinovatif.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerima piagam penghargaan tersebut via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (10/11/20). Piagam diserahkan oleh Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan, Pemda Provinsi Jabar konsisten menghadirkan inovasi guna meningkatkan pelayanan dan mengakselerasi pembangunan. Titik finis dari dua hal tersebut adalah kesejahteraan masyarakat.

“Setiap tahun kami diminta untuk memaparkan konsep-konsep tentang ketahanan, inovasi, daya saing, dan lainnya yang diselenggarakan Kemenristek RI. Alhamdulillah tahun ini kami bisa meraih provinsi terbaik kedua yang paling inovatif,” kata Kang Emil dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Selain Pemda Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Cimahi menjadi Kota Terinovatif bersama Kota Semarang dan Surakarta. Sedangkan Institut Teknologi Bandung (ITB) mendapat anugerah Perguruan Tinggi Inovasi Kategori Umum bersama UGM dan IPB.

Kang Emil berharap penghargaan ini dapat memotivasi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian pengembangan, dan masyarakat, untuk terus berinovasi.

“Mudah-mudahan ini memotivasi bahwa inovasi harus menjadi keseharian dari Pemda Provinsi Jabar,” ucapnya.

“Ini (inovasi) semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar,” imbuhnya.

Penghargaan tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam Inovasi Indonesia Expo 2020. Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro mengatakan, expo tersebut merupakan pameran virtual, riset, inovasi, dan teknologi akbar untuk menutup peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-25.

“Kita dapat menyaksikan berbagai produk inovasi dari berbagai lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang berasal dari Litbang Kementerian dan Daerah, Perguruan Tinggi, industri, masyarakat maupun mitra internasional,” kata Bambang.

Expo dibagi dalam dua kategori, yakni pameran interaktif (10-13 November 2020) dan pameran statis (14-10 Desember 2020). Bambang menyatakan, expo menjadi penanda semakin eratnya integrasi komunitas dan Litbang.

Hal itu tercermin dengan menyatunya berbagai kegiatan dalam expo. Mulai dari Artificial Intelegent Summit 2020, Nuklir Expo 2020, sampai Indonesia Sains Expo 2020.

“Selain menampilkan berbagai hasil inovasi, expo ini juga dimeriahkan berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, virtual tour ke laboratorium, klinik konsultasi virtual, lomba kreativitas dan inovasi masyarakat,” ucapnya.

Seluruh kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendorong hilirisasi riset dan inovasi untuk meningkatkan kemajuan dan kemandirian bangsa. Oleh karena itu, dalam expo tersebut, pengunjung berkesempatan membeli produk inovasi yang dipamerkan. (Tor)***

Baca Juga : 200 Ribu Warga Jabar Dapat Sertifikat Tanah dari Presiden

 

TIM SAR Gabungan Temukan Nelayan yang Terjatuh di Perairan Pantai Jayanti dalam Keadaan Meninggal Dunia

TIM SAR Gabungan Temukan Nelayan yang Terjatuh di Perairan Pantai Jayanti dalam Keadaan Meninggal Dunia

Proses Evakuasi Nelayan di Pantai Jayanti Cianjur. (Foto : Humas Basarnas)

Cianjur, 07 November 2020- Pencarian terhadap nelayan yang terjatuh di Perairan Pantai Jayanti, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur membuahkan hasil.

Sekitar pukul 15.30 WIB Tim SAR Gab menemukan korban A.n Taufik bin Asam (19) dalam keadaan meninggal dunia pada koordinat 07 30 14 S – 107 20 10 E sejauh 500 Meter dari lokasi kejadian, ujar Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung, Supriono S.H

Menurut keterangan tertulis Humas Basarnas kantor Bandung, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Cidaun kemudian diserahkan kepada keluarga korban.

Pukul 16.00 WIB dengan telah ditemukannya korban maka unsur SAR yg terlibat kembali ke kesatuannya masings dan dilakukan penutupan Operasi SAR

Sebelumnya korban dilaporkan terjatuh saat menjaring ikan pada Kamis (05/11). Korban merupakan warga Kp. Cibeet RT.01 RW.10, Desa Cidamar, Kec. Cidaun. Kab. Cianjur.

Unsurs SAR Terlibat yaitu Basarnas Bandung, Polsek Cidaun, KORAMIL Cidaun, BPBD Cianjur, RETANA ( Relawan Tangguh Bencana ), Damkar Cianjur, Scout Rescue Cianjur, Tagana Cianjur, BFN ( BROTHERHOOD FOR NATURE ) Kab.Cianjur , ORARI CIANJUR dan Nelayan Setempat. (Tor)***

Baca Juga : Jabar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

BI Sebut Sejumlah Sektor Ekonomi di Jawa Barat Mulai Membaik

BI Sebut Sejumlah Sektor Ekonomi di Jawa Barat Mulai Membaik

Bandung –  Perekonomian Jawa Barat (Jabar) memperlihatkan grafik menanjak usai terpukul pandemi COVID-19.

Ekonomi Jabar triwulan III-2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 3,37 persen (q-to-q). Secara tahunan (y-on-y), ekonomi Jabar pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu minus 4,08 persen.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Taufik Saleh melaporkan, berdasarkan survei triwulan III-2020, ada tiga dari 10 sektor yang mengalami pertumbuhan. Ketiga sektor tersebut yakni pertanian, industri pengolahan dan kontruksi, serta perdagangan.

“Pertumbuhan dimaksud adalah kontraksinya mengecil. Di tiga sektor tersebut, perusahaannya sudah mulai beraktivitas dan menuju normal sehingga terlihat ada pertumbuhan meski belum pulih seperti sebelumnya,” katanya dalam Rapat Koordinasi Dunia Usaha Jabar yang diselenggarakan oleh Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jabar via konferensi video.

Taufik Saleh menyarankan kepada KPED Jabar untuk menginventarisasi sektor-sektor yang berpotensi besar mencatat pertumbuhan pada triwulan IV-2020. Oleh karena itu, KPED Jabar akan membuat program prioritas di sektor potensial guna mengakselerasi pemulihan ekonomi di Jabar.

Selain itu, kata Taufik Saleh, ada sentimen positif yang dapat menjadi stimulus untuk pemulihan ekonomi, yakni realisasi investasi. Hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jabar.

“Secara umum, Jabar memang masih kontraksi tapi lebih baik dibanding triwulan II. Bila pada Q2 minus 5,98, pada Q3 minusnya mengecil jadi 4,08. Jadi ada pertumbuhan sebetulnya,” ucap Taufik Saleh dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar

Selama periode Januari-September 2020 alias sampai triwulan III-2020, Jabar menempati peringkat pertama realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total Rp86,3 triliun.

Wakil Ketua Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan KPED Jabar Sonson Garsoni menyatakan, pihaknya sudah menyusun manual book bagi pelaku usaha. Manual book tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan komoditi, seperti padi, jagung, unggas, dan urban farming.

“Keempat komoditi itu bila dijalankan dengan konsep korporasi, bisa meningkatkan ketahanan pangan di era COVID-19,” kata Sonson Garsoni.

Sonson Garsoni menyarankan Gubernur Jabar untuk turut memasarkan komoditas asal Jabar kepada pengusaha dan sektor industri. Apalagi, kebutuhan komoditas industri di Jabar dipasok dari luar Jabar.

Wakil Koordinator Sub Divisi Transportasi dan Logistik KPED Jabar Budi Setiawan mengusulkan penghapusan pajak kendaraan angkutan dan beban perizinan. Usulan itu muncul karena selama pandemi COVID-19 sektor transportasi mengalami penurunan tajam.

“Ada beberapa usulan yang kami sampaikan selain penghapusan pajak kendaraan. Yaitu segera dibentuknya dewan transportasi dan supply chain center, dilakukannya promosi angkutan umum sehat, diadakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk awak kendaraan, serta subsidi bunga,” kata Budi.

Menanggapi usulan dan realita di lapangan, Wakil Ketua Harian KPED Jabar Ina Priminana menilai, tantangan terbesar di tengah pandemi COVID-19 adalah mewujudkan sinergi antara birokrasi dan dunia usaha.

“Sebetulnya peluang sudah ada di depan mata, bagaimana itu bisa dilaksanakan supaya bisa memberikan efek berkelanjutan terhadap program penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi di Jabar,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Unpad ini. (Tor)***

Baca Juga : Libur Panjang di Jabar, Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah Pantau Penerapan Protokol Kesehatan Objek Wisata

Ridwan Kamil Beraudiensi dan Serap Aspirasi Buruh

Ridwan Kamil Beraudiensi dan Serap Aspirasi Buruh

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menerima audiensi dan menampung aspirasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh  (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung –  Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima audiensi dan menampung aspirasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (9/11/20).

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan, ada tiga poin penting yang disampaikan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Salah satunya adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang akan ditetapkan pada Sabtu, 21 November 2020.

“Ada tiga aspirasi. Pertama terkait UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) terdahulu ada dinamika yang perlu diselesaikan. Kemudian, keberatan terhadap UMP (Upah Minimum Provinsi) yang tidak naik. Saya dengar aspirasi dan harapan agar UMK sesuai aspirasi,” kata Kang Emil dalam keterangan tertulisnya.

Kang Emil menyatakan, semua aspirasi yang disampaikan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh akan dibahas bersama Dewan Pengupahan Jabar. Soal UMK, kata ia, merupakan kewenangan kabupaten/kota.

“Semua yang poin-poin aspirasi ini akan kami bahas nanti. Terkait UMKS akan kita bahas. Monitoring UMK akan kita bahas nanti seadil-adilnya. Saya akan menyampaikan hasil final,” ucapnya.

“Penetapan UMK adalah kewenangan pengajuan pertama dari bupati/wali kota. Saya monitor berbeda-beda sesuai dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal,” imbuhnya.

Dalam audiensi, Kang Emil memaparkan situasi ekonomi di Jabar. Menurut ia, situasi ekonomi di setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam penetapan UMP.

Kang Emil mengatakan, saat ekonomi terpukul karena pandemi COVID-19, ekonomi Jabar terkontraksi lebih dalam dari rata-rata nasional. Hal itu salah satunya karena 60 persen industri manufaktur Indonesia berada di Jabar.

“Situasi daerah tidak pernah sama. Jabar, teorinya, kalau jatuh akan sangat dalam dari pada nasional, tapi kalau kebangkitan dia juga paling tinggi dari nasional. Jadi, sifat ekonomi Jabar itu ada keunikan,” katanya.

“60 persen industri (manufaktur) ada di Jabar. Jadi dinamika pengupahan, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan sebagainya, yang paling parah adalah Jabar jika dibandingkan dengan provinsi lain,” tambahnya. (Tor)***

Baca Juga :  Ridwan Kamil Temui Demonstrasi Buruh se-Jabar di Depan Gedung Sate

UMK Kota Bandung Belum Ditetapkan, Ini Sebabnya

UMK Kota Bandung Belum Ditetapkan, Ini Sebabnya

Bandung – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Arief Syaepudin mengatakan, usulan serikat pekerja mengenai pengupahan akan dibahas pada rapat Dewan Pengupahan.

“Batas akhir 21 November, menunggu hasil Dewan Pengupahan Kota (DPK),” ujarnya pada kegiatan Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Senin 9 November 2020.

Perlu diketahui, Upah Minimum Kota Bandung (UMK) tahun 2020 yaitu Rp3.623.778,91. Rencananya, DPK yang terdiri dari pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah akan membahas Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bandung tahun 2021 di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan upah diharapkan selesai satu pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan yaitu pada 21 November mendatang. Arief mengatakan, beberapa pertimbangan yang menjadi ukuran dalam pengupahan yaitu inflasi dan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selasa besok akan bahas UMK Kota Bandung. Pihak yang terlibat yaitu perwakilan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), serikat pekerja atau buruh, pemerintah dan praktisi,” ungkap Arief dalam keterangna tertulis Pemkot Bandung.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bandung, Marsana mengungkapkan, untuk mengatasi pengangguran di Kota Bandung, rencana akan membuka bursa kerja online pada 24-26 November 2020.

“Terdiri dari 40 perusahaan, yang akan menerima 3.000-4.000 orang,”katanya. Ia mengatakan, sesuai data dari Disnaker Kota Bandung, dari jumlah penduduk 2.507.888 orang terdapat jumlah angkatan kerja 1.288.260 orang. Jumlah yang bekerja 1.183.983 orang. Di Kota Bandung jumlah pengangguran 105.067 orang.

Tingkat pengangguran terbuka 8,16 persen. Adapun jumlah pekerja atau buruh yang lapor terdampak pandemi Covid-19 melalui website ke Disnaker di antaranya jumlah pelapor (ber KTP Bandung dan Luar Bandung) 20.629 orang.

Jumlah pelapor ber KTP Bandung meliputi yang di PHK 3.396 orang yang dirumahkan 5.804 orang  “Ini berasal dari industri yang beragam terutama sektor jasa perhotelan, cafe dan restoran, manufaktur dan niaga,” jelasnya. (Tor)***

Baca Juga :

200 Ribu Warga Jabar Dapat Sertifikat Tanah dari Presiden

200 Ribu Warga Jabar Dapat Sertifikat Tanah dari Presiden

 Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia  (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung – Sebanyak 200 ribu warga Jawa Barat (Jabar) dari total satu juta rakyat Indonesia mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah setelah menerima sertifikat tanah dalam rangka Bulan Bhakti Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/20). Adapun perwakilan penerima sertifikat asal Jabar mengikuti acara yang disiarkan melalui konferensi video di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung. Turut hadir di Aula Timur Gedung Sate adalah Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap 200 ribu warga Jabar yang menerima sertifikat tanah kali ini. Dari 200 ribu warga Jabar itu, mayoritas adalah warga Kabupaten Tasikmalaya, Karawang, dan Subang.

“Satu juta sertifikat tanah yang diberikan ke masyarakat Indonesia dan alhamdulillah 20 persennya atau sekitar 200 ribu sertifikat (tanah) itu untuk warga Jabar,” kata Kang Emil dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Ia berharap, pemberian sertifikat tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meski di situasi pandemi global COVID-19.

“Kita berharap pemberian ini terus dilakukan. Saya apresiasi kerja keras BPN Kantor Wilayah Jabar dan kantor BPN kabupaten/kota se-Jabar sehingga kepastian hukum untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi melalui tanah yang sudah berstatus legal bisa dimanfaatkan (oleh rakyat),” tutur Kang Emil.

Kepada penerima sertifikat tanah, Kang Emil pun meminta agar mereka bisa memanfaatkannya menjadi ruang produktif dan menghindari penggunaan yang bersifat konsumtif. Ia menambahkan, 200 ribu penerima sertifitat tanah di Jabar ini merupakan kalangan menengah ke bawah yang mendapatkan bantuan program PTSL karena kesulitan biaya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menyatakan, satu juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat di 201 kabupaten/kota dan 31 provinsi. Menurut Presiden, jumlah kali ini sangat banyak mengingat sebelum ada program PTSL pada 2017, setiap tahunnya pemerintah hanya mampu mengeluarkan sertifikat tanah kurang lebih 500 ribu.

“Di seluruh wilayah tanah air  yang harus disertifikatkan sebanyak 126 juta. Tahun 2015 baru tercapai 46 juta sertifikat jadi masih kurang 80 juta. Sementara per tahun hanya mampu mengeluarkan 500 ribu sertifikat, artinya butuh 160 tahun,” ujar Jokowi.

Namun, saat program PTSL mulai berjalan di 2017, pemerintah mampu mengeluarkan 5,4 juta sertifikat tanah. Berikutnya, pada 2018, pemerintah mengeluarkan sebanyak 9,3 juta sertifikat dari target 9 juta sertifikat dan di 2019 tercapai 11,2 juta dari target 11 juta sertifikat.

“Dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, target yang saya berikan bisa terlampaui, saya ucapkan terima kasih. Meski tahun 2020 target PTSL sebanyak 10 juta tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga ada hambatan di lapangan maupun kantor pertanahan, saya turunkan targetnya menjadi 7 juta, saya yakin bisa tetap tercapai,” ucap Presiden.

Pada 2025, Presiden pun menargetkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia harus sudah bersertifikat.”Termasuk sertifikat tanah untuk tempat ibadah,” katanya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam laporannya mengatakan, akibat pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran, target PTSL pada tahun 2020 diturunkan menjadi 7.370.510 bidang dan saat ini telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang tanah.

“Dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik sehingga tidak ada lagi pemalsuan sertipikat tanah. Selain itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen melakukan pemberantasan mafia tanah yang bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Ini kemajuannya bagus sekali sehingga perlindungan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat lebih terjamin,” ujar Sofyan. (Tor)***

Baca Juga : Jabar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi