Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Kemahasiswaan

Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Kemahasiswaan

Bandung – Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK) di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengikuti Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Kemahasiswaan yang berlangsung di Hotel Bayu Alam Cipanas Garut dari hari Senin-Selasa, (30/11/2020-01/12/2020).

Kepala Biro A2KK, Drs. H. Khoirudin, M.M, Kepala Bagian Keuangan, Dr. H. Aep Saepudin Firdaus, M.Pd tampil menjadi narasumber workshop yang dibuka oleh Wakil Rektor III, Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag didampingi Kemahasiswaan, H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.M.

Dalam sambutannya, Prof Fathonih menyampaikan suasana pandemi Covid-19 telah merubah struktur dan tatanan yang telah dibangun dalam kondisi normal, seperti tatanan sosial dan juga tatanan budaya. Hal ini di tandai dengan jaga jarak dan dilarang berkerumun.

“Oleh karena itu, paradigma, strategi dan langkah-langkah dalam mengoptimalkan peran organisasi kemahasiswaan Internal kampus seperti Sema, Dema, UKM/UKK, HMJ harus mulai menyesuaikan dengan kondisi ini,” tegasnya.

Salah satu point yang bisa dilakukan dalam memerankan fungsi dan menjalankan program kerja di masa pandemi covid 19 yaitu melakukan re-desain program kerja Ormawa dari offline ke online dengan memanfaatkan media teknologi, media virtual. Maka dari itu literasi tekhnologi, literasi data dan literasi bahasa menjadi sebuah keharusan yang dimiliki oleh pengurus ormawa.

“Hal ini penting untuk dilakukan, karena organisasi kemahasiswaan memiliki peran sebagai fasilitator dan dinamisator dalam menumbuhkan dan mengembangkan hardskill, softskill, dan lifeskill anggota, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati,” jelasnya.

Jika peran ini tidak dilakukan maka organisasi kemahasiswaan internal, tidak akan dilirik oleh mahasiswa. Untuk apa aktif di organisasi kemahasiswaan internal, jika kebutuhannya tidak terfasilitasi dan terayomi.

Langkah-langkah dan strateginya adalah Ormawa harus kreatif, inovatif, solutif dan memiliki daya saing global. Kerja keras dan kerja cerdas.

“Salah satu point dari kerja cerdas, adalah mendesain program dan mendokumentasikan program dan event-event atau prestasi-prestasi yang di torehkan oleh Ormawa sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada public,” paparnya.

Acara workshop ini dihadiri Wakil Dekan III di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan pengurus Dewan Mahasiswa Universitas (DEMA U), Senat Mahasiswa Universitas (SEMA U). (Tor)***

Baca Juga : Gelar Evaluasi, Warek UIN Bandung Sebut Kampusnya Garda Terdepan Internasionalisasi PTKIN

Kabupaten Bandung miliki Mall Pelayanan Publik

Kabupaten Bandung miliki Mall Pelayanan Publik

(Foto: Yana/Humas Jabar)

Bandung – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berupaya mendekatkan pelayanan ke warga dengan hadir di Menara 99 Sabilulungan, mal pelayanan publik yang akan dibangun di Gedong Budaya Sabilulungan, Soreng, Kabupaten Bandung.

Bertempat di rumah dinas Bupati Bandung, Selasa (1/12/2020), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menandatangani MoU bersama lembaga pemerintah lainnya dan swasta.

Total ada 19 lembaga, termasuk Pemda Prov Jabar ikut dalam MoU, yakni Ikatan Arsitektur Indonesia, Ikatan Notaris Kab Bandung, Badan Perlindungan Migran, Bank bjb Cabang Soreang, PDAM Tirta Raharja, KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang, Badan Pertahanan Nasional Kab Bandung.

Selain itu ada juga Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Pengadilan Soreang Kelas IIA, BPOM, Badan Nasional Narkotika Kota Cimahi, Polresta Bandung, Imigrasi Kelas I, Kejaksaan Negeri Kab Bandung, PT Taspen, PT Jasa Raharja dan BP2MI.

Sekda Jabar mendukung dan mengapresiasi pembangunan Menara 99 Sabilulungan. Menurutnya, mal pelayanan publik (MPP) akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi MPP.

“Mal pelayanan publik harus efisien, menghemat waktu, jaraknya terjangkau, dan terjamin standardisasinya. Jangan sampai masyarakat atau investor kapok apabila mengurus izin bertele-tele dan lama,” katanya dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Dengan kehadiran Menara 99 Sabilulungan, kata Setiawan, masyarakat masyarakat dapat mengurus banyak keperluan dalam satu waktu dan diselesaikan oleh satu pelayanan saja. “Jadi tidak harus pergi ke kantor mana pergi ke kantor mana itu semua akan terselesaikan,” jelasnya.

Dia optimistis Menara 99 Sabilulungan akan menjadi MPP yang dapat diandalkan masyarakat. “Pastinya akan lebih enak gitu ya, bisa lebih nyaman khususnya tidak hanya untuk para investor tetapi untuk masyarakat warga Kabupaten Bandung pun akan terlayani dengan baik,” sambungnya.

Seiring waktu dan proses pembangunan, Setiawan pun yakin nanti akan lebih banyak badan publik yang bergabung di Menara 99 Sabilulungan. “Dengan inisiatif kita kumpulkan awalnya 18 lembaga, saya yakin itu akan bertambah,” ungkapnya.

Sekda berpesan kepada warga Kab Bandung agar memaksimalkan fasilitas yang sudah disediakan. Kepada Pemkab Bandung sebagai pihak yang punya lokasi, Sekda meminta agar Menara 99 dikuatkan juga teknologi informasi.

Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19, selain infrastruktur fisik yang juga perlu dikuatkan adalah infrastruktur teknologi informasi.

“Infrastrukturnya jangan lupa dikuatkan terus. Saat ini sudah era teknologi informasi, di samping SDM harus mumpuni. Jadi jangan sampai adanya mal pelayanan publik malah lebih lama. Nah ini yang seharusnya bisa kita hindari,” pungkasnya.

Menara 99 Sabilulungan merupakan MPP di Jabar setelah Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, dan Bekasi. Dengan akan dibangunnya Menara 99, maka MPP di Gading Tutuka yang sudah dimiliki Pemkab Bandung nanti akan dipindahkan.

Disebut Menara 99 Sabililungan karena tinggi keseluruhan dari bawah sampai puncak tepat 99 meter, juga terinspirasi asmaul husna yang merupakan 99 nama Allah swt. Menara 99 Sabilulungan dijadwalkan rampung 2021.

Bupati Bandung Dadang M. Naser mengatakan, Menara 99 Sabilulungan memiliki tiga lantai sehingga multifungsi. Lantai dua dan tiga untuk perkantoran dan pelayanan publik, sementara lantai satu untuk UMKM.

“Di lantai satu menjadi etalasenya UMKM Bandung 1.000 Kampung. Jadi produk yang dihasilkan harus mempunyai daya saing baru tampil di situ,” katanya.

“Lantai dua dan tiga untuk semua pelayan publik yang sifatnya perizinan maupun non perizinan, termasuk perkantoran yang menopang,” tambah Dadang.

Menara 99 Sabilulungan, kata Dadang, dilengkapi menara telekomunikasi setinggi 32 meter dengan kabel optik yang merupakan BTS terpadu penunjang infrastruktur jaringan internet. Kecepatan internet menjadi atensi khusus karena akan mempengaruhi kualitas layanan.

“Sinyal jangan sampai kekerebekan. Sinyalnya akan kuat karena tower terpadunya di situ,” ujarnya.

Di lantai atas juga terdapat Carpentaria yang merupakan kedai kopi seluas 20 meter. Setelah mendapatkan kemudahan mengurus perizinan, masyarakat dapat makan dan menikmati pemandangan Cekungan Bandung dari Soreang dengan view 180 derajat.

Terakhir, Pemkab Bandung menaruh kujang setinggi 7 meter di menara paling atas sebagai ikon.  (Tor)***

 

Baca Juga : Terima Kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Lina Ruzhanul Ulum Paparkan Prodak Khas Jawa Bara

Gelar Evaluasi, Warek UIN Bandung Sebut Kampusnya Garda Terdepan Internasionalisasi PTKIN

Gelar Evaluasi, Warek UIN Bandung Sebut Kampusnya Garda Terdepan Internasionalisasi PTKIN

Bandung – Keberadaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus menjadi garda terdepan dalam melakukan internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si saat melakukan Rapat Evaluasi Bidang Kerjasama dan International Office yang didampingi Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, Kepala Biro AUPK, Drs. H. Ahmad Luthfi, MM, Kepala Bagian Kerjasama, Hj. Dedeh Kurnia, S.Ag., MH dan menghadirkan narasumber Dr. Pepi Siti Paturohmah dari International Office (IO) yang berlangsung di gedung O.Djauharuddin AR, Senin (30/11/2020).

Dasarnya, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7334 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Senior Experten Services tahun 2020. “Semuanya dilakukan untuk meningkatkan daya saing di level Internasional,” jelasnya.

Kedatangan profesor dari lintas disiplin keilmuan, diantaranya guru besar bidang arsitek, kesehatan, dan sipil ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh PTKIN untuk mendorong realisasi visi integrasi keilmuan di tubuh PTKIN.

Sejak tahun 2015 Ditjen Pendis telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Senior Experten Service (SES), yaitu salah satu lembaga internasional non-profit dari Jerman yang fokus menjalin kerjasama internasional.

Tujuan program ini meliputi kurikulum, proses pendidikan dan pembelajaran, melakukan penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, manajemen Perguruan Tinggi, kerjasama antara PTKIN dengan universitas, dunia industri dan lain sebagainya.

Prof. Ulfiah menegaskan “Sumber daya manusia sebagai penguatan legitamasi kekuatan peningkatan kuantitas dan kualitas untuk kemajuan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kita perlu melakukan Kerjasama karena gerak organisasi kita bukanlah organisasi superman, tapi super team yang melakukan kerja bareng. Modal ini harus kita rawat dalam melakukan go internasional, sesuai visi dan misi kampus tercita,” tegasnya.

Kepala Biro AUPK Ahmad Luthfi, MM mengatakan perlunya penguatan internationalisasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri guna penguatan sumber daya manusia (SDM).

Dr. Pepi menyampaikan tentang mekanisme pelaksaan program dilakukan dengan cara pengajuan permohonan bantuan Tenaga ahli, melakukan verifikasi pengajuan dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi durasi dan lingkup Kegiatan.

“Sebagai contoh Program Senior Experten Service (SES) dari Jerman ini dilaksanakan minimal tiga minggu sampai maksimal enam) bulan. Dengan melibatkan tenaga ahli yang sama dapat diundang kembali sesuai dengan kebutuhan PTKIN,” paparnya.

Tentunya dengan menghadirkan narasumber mulai dari konsultan ahli pengembangan kurikulum, konsultan ahli manajemen mutu PTKIN sampai pada kerlibat dalam penyusunan penelitian dan program pengabdian, “peningkatan mutu karya ilmiah dan penerbitan di level Internasional dan melakukan diseminasi hasil program kegiatan SES selama ini. Untuk itu, keterlibatan semua kompenen mejadi sebuah keharusan dalam rangka mengingatkan kualitas SDM, terutama di lingkungan UIN Bandung,” pungkasnya. (Tor)***

Baca Juga : Tingkatkan Pengetahuan Ekonomi Digital, MKS UIN Bandung Gelar Kuliah Umum Fintech Syariah

Duh Bandung Jadi Zona Merah Lagi, Oded Bilang Begini !

Duh Bandung Jadi Zona Merah Lagi, Oded Bilang Begini !

Foto : Dok. Humas Pemkot Bandung 

Bandung – Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Oded M. Danial mengimbau kepada seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu menyusul situasi terkini di Kota Bandung kembali memasuki level kewaspadaan zona merah. Wali Kota Bandung menyerukan agar masyarakat memperhatikan kondisi kekinian.

Kendati beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, namun kunci utama keberhasilan penanganan virus corona tetap memerlukan partisipasi masyarakat.

“Saat ini Kota Bandung sudah memasuki zona merah. Saya mengimbau warga untuk lebih waspada. Jangan anggap sepele karena Covid-19 masih ada di tengah-tengah kita,” ucap Oded, Selasa, 1 Desember 2020, dalam keterangan tertulis Pemkot Bandung.

Oleh karenanya, Oded menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk lebih memerhatikan prioritasnya dalam beraktivitas. Warga Kota Bandung diimbau tidak keluar kota jika tidak urgent atau penting.

“Kalau tidak urgent atau tidak penting sekali lebih baik untuk menahan diri. Sehingga bisa mengurangi interaksi,” jelasnya.

\Oded juga berharap, warga dari luar kota tidak datang ke Kota Bandung jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Sebaiknya bisa mempertimbangkan urgensi keperluannya untuk datang ke Kota Bandung.

“Buat yang datang dari luar Kota Bandung juga diharapkan mempertimbangkannya matang-matang. Kalau memang tidak terlalu penting, jangan memaksakan diri,” katanya. (Tor)***

Terima Kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Lina Ruzhanul Ulum Paparkan Prodak Khas Jawa Barat

Terima Kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Lina Ruzhanul Ulum Paparkan Prodak Khas Jawa Barat

Bandung – Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jabar Lina Marlina Ruzhan menerima kunjungan kerja Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin langsung Ketua Dekranasda Provinsi Sulsel Liestiaty F. Nurdin di Gedung Dekranasda Jabar, Kota Bandung, Selasa (1/12/2020).

“Selamat datang di Jawa Barat, selamat datang di Gedung Dekranasda Jabar di Kota Bandung, selamat menikmati pemandangan indah dan sejuknya Jawa Barat,” ucap Lina dalam keterangna tertulis Humas Jabar.

Gedung Dekranasda Jabar yang juga adalah lokasi Kerabat (Kerajinan dan Kuliner Jawa Barat) Store ini menampilkan berbagai produk-produk lokal Jabar.

Lina berujar, meski tidak semua produk hasil kreativitas warga Jabar bisa ditampilkan, Kerabat Store menyajikan sebagian produk khas 27 kabupaten/kota di Jabar.

“27 kabupaten/kota di Jawa Barat punya produk-produk yang luar biasa dan sebagian ditampilkan di sini. Untuk itu diharapkan ibu-ibu (Dekranasda Sulsel) semua lebih lama lagi berkenan tinggal di Kota Bandung dan melihat produk-produk dari kerajinan masyarakat Jawa Barat, salah satunya yaitu produk kulinernya juga,” ucap Lina.

“Dan sambil menikmati keramahan Jawa Barat, jangan lupa belanja yang banyak di Jawa Barat,” kelakarnya.

Adapun kunjungan kerja Dekranasda Sulsel ke Jabar bertujuan untuk studi kaji produk-produk kreatif asal Jabar. Selama rangkaian acara, protokol kesehatan diterapkan secara ketat, dengan tetap menggunakan masker.

Selain itu, rombongan Dekranasda Sulsel yang diketuai Liestiaty F. Nurdin juga telah melewati uji usap (swab test) sebelum berangkat menuju Kota Bandung.

“Mudah-mudahan juga dari kunjungan ini bisa terjalin silaturahmi dan kerja sama antara Dekranasda Provinsi Jawa Barat dan Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan,” tutup Lina. (Tor)***

Baca Juga : Uu Ruzhanul Sebut Sekolah Demokrasi Penting bagi Generasi Muda

Tingkatkan Pengetahuan Ekonomi Digital, MKS UIN Bandung Gelar Kuliah Umum Fintech Syariah

Tingkatkan Pengetahuan Ekonomi Digital, MKS UIN Bandung Gelar Kuliah Umum Fintech Syariah

Bandung – Jurusan Manajemen Keuangan Syariah (MKS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Kuliah Umum Nasional yang bertajuk “Fintech Syariah: Antara Peluang dan Tantangannya di Indonesia” melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan live streaming Youtobe, Sabtu (28/11/2020),

Rektor Tazkia Islamic University College Bogor, Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc., CFP tampil menjadi narasumber yang dipandu oleh Vemi Suci Asih,ST., ME.Sy dosen MKS dan dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Dr. H. Dudang Gojali, M.Ag.

Dalam sambutannya, Dekan FEBI berpesan semoga kuliah umum ini dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa yang nanti akan menjadi bekal yang penting dalam menghadapi realitas sesungguhnya.

“Salah satu tantangan saat ini yaitu soal pengetahuan mahasiswa yang nanti akan menjadi cikal bakal bangsa, maka diperlukan basis pengetahuan yang kuat agar peradaban bangsa Indonesia menjadi pemenang, ” tegasnya.

Dr. H. Dudang menyampaikan tidak mungkin menghadapi masa depan yang baik dengan pengetahuan yang lemah, “salah satu basis menjadi pemenang pada saat ini yaitu berbasis Financial Technology yang menjadi hal penting bagi mahasiswa. Saya berharap mahasiswa mengikuti kegiatan ini dengan serius, dan setelah kegiatan ini mahasiswa harus lebih semangat dalam belajar,” paparnya.

Pembina Asosiasi FinTek Syariah Indonesia (AFSI) mengatakan bahwa Indonesia masih berada pada urutan ke-47 pada Fintech Country Rankings. “Ini menunjukkan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura sebagai negara sesama ASEAN yang berada pada urutan ketiga.

Salah satu faktor yang mendasarinya adalah kurang siapnya sumber daya manusia dan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya

Dr. Murniati menjelaskan ada banyak potensi Fintech dapat berkembang lebih jauh lagi di Indonesia. Hal ini karena penggunakan mobile phone yang mencapai 360 juta jiwa lebih besar dari pada total populasi Indonesia.

Selain itu, terdapat 50 juta UMKM yang membutuhkan pendanaan yang dapat diperoleh dari Fintech , dan kolaborasi dengan 110.000 koperasi dengan 20 juta anggota tersebar di Indonesia.

“Saat ini sekitar 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai akses langsung ke sektor keuangan termasuk perbankan, maka melalui Fintech tingkat inklusi keuangan dapat ditingkatkan,” ungkapnya. (Tor)***

Baca Juga : Rakor LP2M UIN Bandung Perkuat Inovasi Riset dan Pengabdian Masyarakat

Menakar Untung Rugi Pembangunaan Tol untuk Kabupaten Ciamis, KMC Galuh Taruna Bandung Gelar Diskusi

Menakar Untung Rugi Pembangunaan Tol untuk Kabupaten Ciamis, KMC Galuh Taruna Bandung Gelar Diskusi

Ciamis – Dengan adanya Jalan Tol Bandung-Cilacap yang melewati Ciamis, Keluarga Mahasiswa Ciamis (KMC) “Galuh Taruna” Bandung menggelar kajian strategis mengenai dampak terhadap kebudayaan.

Mengingat masih dalam masa pandemi, kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada 28 November 2020 pukul 13.30 WIB sampai pukul 15.20 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan 3 pemateri dari unsur peneliti, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Ciamis serta komuntias Pecinta Lingkungan dan Gunung (Pelindung).

Kegiatan ini dilaksanakan mengingat dengan adanya tol yang melewati Kabupaten Ciamis dikhawatirkan dapat merubah kondisi sosial, politik, ekonomi serta budaya dalam masyarakat.

Jalan Tol yang akan dibangun sepanjang 206,6 KM mulai pada tahun 2022 merupakan suatu keresahan bagi sejuhlammasyarakat karena dapat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat.

Dr. Deni Miharja, M.Ag, yang merupakan Kepala Pusat Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyatakan bahwa “tentu ketika pembangunan tol tersebut digulirkan maka bisa munculnya pro dan kontra, yang pro karena memang betul sudah ada rencana yang matang dan ada kajian, yang  kontra bisa jadi karena ada keterbatasan pemahaman dan informasi” Ungkap Deni dalam keterangan tertulis KMC Galuh Taruna Bandung.

Pembicara lainnya, Dr. H. Wasdi Izudin, M, Si., Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis mengutarakan bahwa “dengan adanya pembangunan tol ini memang ada buruknya namun lebih banyak baiknya dan kita harus siap menjadikannya peluang bagi pariwisata demi membangun ekonomi mandiri dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis”

Dari unsur komunitas, kang Gun Gun Guntara menilai pembangunan jalan tol ini, harus terjalinnya harmonisasi antara lingkungan dan manusianya berjalan berdampingan tanpa terganggu dan sebisa mungkin pemerintah untuk mengantisipasi seluruh efek buruk dari pembangunan jalan tol ini.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur komunitas serta masyarakat dari siswa, mahasiswa, masyarakat serta beberapa tokoh organisasi serta komunitas. Terkonfirmasi ada sebanyak 45 peserta yang mengikuti kegiatan ini dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini mampu memberikan pemahaman pada seluruh unsur masyarakat yang di Kabupaten Ciamis. (Tor)***

Baca Juga : Diresmikan Wagub Jabar, Pemprov Siap Bantu Pengembangan Wisata Curug Tabraya di Panjalu

Uu Ruzhanul Sebut Sekolah Demokrasi Penting bagi Generasi Muda

Uu Ruzhanul Sebut Sekolah Demokrasi Penting bagi Generasi Muda

Tasikmalaya – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum membuka Sekolah Demokrasi bertema “Proses Formulasi Kebijakan dan Politik Anggaran Publik” yang berlangsung pada 29 November hingga 2 Desember 2020 di Villa Malaganti, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (29/11/2020).

Kang Uu pun mengapresiasi kegiatan yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabar ini karena sekaligus menjadi kaderisasi sebuah organisasi sehingga jati dirinya tidak akan hilang dari waktu ke waktu.

“Sebuah organisasi bahkan partai pun kadang-kadang akan hilang jati diri, identitas, dan idealismenya kalau tidak ada sebuah pendidikan-pendidikan yang ideal,” kata Kang Uu dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

“Oleh karena itu, sebagai kesinambungan sebuah organisasi khususnya menjaga identitas jati diri, maka kegiatan hari ini sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Selain itu, menurut Kang Uu, Sekolah Demokrasi sangat penting untuk mengajarkan penerapan demokrasi dalam mengambil keputusan-keputusan politik.

“Oleh karena itu, sebagai generasi muda, jangan tabu dalam masalah perpolitikan,” ucap Kang Uu.

Terkait tema yang diangkat yakni Proses Formulasi Kebijakan dan Politik Anggaran Publik, Kang Uu menilai, anggaran daerah merupakan komitmen politik, eksekutif, dan legislatif serta merupakan kesepakatan bersama dari berbagai macam kepentingan.

Namun, Kang Uu mengingatkan, dalam membuat keputusan politik, juga harus dilandasi payung hukum berdasarkan UUD, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.

Sehingga, Kang Uu berharap agar para peserta bisa memanfaatkan ilmu dan informasi yang diterima dari Sekolah Demokrasi dan mengimbanginya dengan ketakwaan untuk diimplementasikan dalam kehidupan.

“Ilmu diimplementasikan dengan inovasi-inovasi pribadi. Karena memang pemuda adalah sebagai agen-agen perubahan. Begitu juga dengan takwa, diimplementasikan dengan moral dan akhlak,” tutur Kang Uu.

“Sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun keilmuan, kalau tidak memliki akhlakul karimah dan budi pekerti, maka tidak akan memiliki nilai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Jabar Khoirul Anam Gumilar Winata melaporkan, Sekolah Demokrasi diikuti 25 peserta se-Jabar dan digelar dengan protokol kesehatan COVID-19.

Khoirul Anam menjelaskan, Sekolah Demokrasi merupakan gagasan yang dikembangkan sejak 2019 dan fokus untuk pelatihan memantau pemilihan umum.

Tahun ini, lanjut Khoiruk Anam, pihaknya fokus kepada peningkatan kualitas anggota di wilayah demokrasi karena nilai intelektual dinilai sangat penting dalam memahami bagaimana kondisi pemerintahan saat ini.

“Bagaimana mengajukan masalah akademik pada DPRD, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Bagaimana kita menganalisa anggaran publik dan bagaimana kita paham untuk mengadvokasinya,” kata Khoirul Anam. (Tor)***

Baca Juga : Jago Kelola Aplikasi Digital Pemerintah, Pemda Provinsi Jabar Raih Penghargaan dari BSSN