Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, saat ini, pihaknya intens membuat skenario penyuntikan vaksin COVID-19. Tujuannya agar vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal dan waktu penyuntikan dapat dipercepat.

Hal itu dikatakan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (22/1/2021).

“Minggu ini kami sedang membuat skenario supaya vaksinasi COVID-19 sukses, dan waktu vaksinasi dapat dipercepat. Jika vaksinasi COVID-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit,” kata Kang Emil.

Untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Jabar harus menyuntik vaksin COVID-19 kepada 70 persen penduduk atau 36 juta warga. Dengan begitu, kata Kang Emil, Jabar memerlukan sekitar 72 juta dosis vaksin COVID-19.

“Karena 70 persen ini cukup untuk melindungi yang 30 persen, maka dari total 50 juta jiwa penduduk Jabar, sekitar 36 juta orang harus divaksin,” ucapnya.

“Kami butuh sekitar 72 juta dosis. Urutannya nakes dulu, baru profesi lain yang rawan, termasuk wartawan menurut saya rawan. Kemudian masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun,” imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, Jabar membutuhkan tambahan vaksinator. Saat ini, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap.

Jika jumlah vaksinator hanya 11.000, vaksinasi COVID-19 di Jabar akan berlangsung selama 15 bulan. Sementara itu, Kang Emil menargetkan vaksinasi COVID-19 di Jabar tuntas dalam waktu enam sampai delapan bulan.

“Menurut saya (15 bulan) kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa enam sampai delapan bulan,” katanya.

“Penyuntik di Jabar sekarang berjumlah 11 ribuan, tidak akan cukup karena butuh 30 ribuan penyuntik untuk selesai di enam sampai delapan bulan vaksinasi, berarti saya harus rekrut vaksinator tambahan,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, selain vaksinator, tempat penyuntikan vaksin COVID-19 harus diperbanyak. Saat ini, tempat penyuntikan Jabar berada dikisaran 1.000 tempat. Setidaknya, kata ia, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan.

“Kalau waktunya mau cepat berarti tempatnya diperbanyak. Sekarang saya lagi mencari seribuan titik penyuntikan, mungkin di gedung serba guna, gor atau gedung lainnya yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya, dalam rilis Humas Jabar.

Selain itu, Kang Emil berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.

Saat ini, data siapa yang akan divaksin ada di Kementerian Kesehatan RI. Menurut Kang Emil, hal itu dirasa kurang tepat.

“Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu,” katanya. (Tor)***

ASN Beritegritas, Modal Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama

ASN Beritegritas, Modal Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama

Bandung – Setiap aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Republik Indonesia dituntut untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan menjaga kerukunan umat beragama. “Jika ASN tidak memiliki integritas yang baik, maka sudah barang tentu layanan yang diberikan dari ASN terhadap masyarakat tidak akan disampaikan dengan baik, lemah, buruk. Oleh karenanya integritas buat seseorang adalah sebuah keniscayaan,” ungkap Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si saat menjadi narasumber dalam acara Program Kreatif Inovatif Inspiratif Solutif (KIIS) Jadi ASN Solutif #18 bertajuk ASN, Integritas dan Menjaga Kerukunan Umat Beragama.

Acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Biro HDI Setjen, Humas Unit Eselon 1 Pusat, Humas Kanwil, Humas PTKN dan Kepala SPI PTKN Se-Indonesia melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan langsung kanal YouTube, Rabu (20/01/2021).

Selain Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Maluku, Jamaludin Bugis, S.A.g, Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Dr. Nurudin, S.Pd.I., M.Si., tampil menjadi pembicara yang dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama., Drs. H. Muhammad Tambrin, M. M.Pd, dengan pemantik Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, H. Nurul Badruttamam, S.Ag., MA, yang dipandu oleh Eryanti Nurmala Dewi dan Abd. Karim Rahantan.

Dalam paparan materinya, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan jumlah ASN di Indonesia hingga 2020 berjumlah 4,2 juta orang. Kalau diestimasi dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 jt, persatu orang ASN melayani 60 arang penduduk.

Terdapat empat kategori pegawai negeri dalam memberikan pelayanan, seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelayanan Publik di Amerika. Pertama, bermental bintang yang meiliki integritas baik, profesional tinggi yang mendapatkan penghargaan idelanya; Kedua, bermental Sigala (Anjing), yang meiliki integritas buruk, tapi profesional yang tinggi; Ketiga, bermental Sapi yang memiliki integritas baik, tapi profesional buruk. “Ini lebih baik daripada yang kedua karena profesional yang tinggi bisa diolah, dibina,” tegasnya. Keempat, bermental kayu rapuh yang kena rayap, yang memiliki integritas buruk, profesional rendah.

Integritas di sektor layanan publik merupakan syarat penting untuk berfungsinya negara secara efektif, untuk membangun kepercayaan publik pada institusi pemerintah, dan untuk menciptakan kondisi yang berkelanjutan dalam sektor pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Saya tidak tahu persis dari empat kategori ini banyaknya kita berada pada posisi yang mana, karena teman-teman dari Irjen yang sering memberikan penilaian kinerja. Intinya kita butuh sebenarnya ASN yang nomor satu yang mempunyai integritas yang baik sekaligus juga profesionalitas,” terangnya.

Menurutnya, makna integritas mengacu pada bentuk kepatuhan para pegawai pada nilai-nilai, prinsip, norma, dan peraturan tata kelola sektor publik. Dalam khazanah Islam sebenarnya kategori yang disampaikan oleh lembaga itu berada pada sifat baginda Rasul Rasul yang memiliki sifat Sidiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. “Saya melihat Sidiq, Amanah sampai kepada Tabligh adalah ada pada posisi integritas dan Fathonah ini ada pada profesionalitas ASN kementerian Agama. Saya kira ASN Kementerian Agama akan menjadi ASN unggul dalam pemahaman saya, karena itu para perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan ini harus mempunyai empat sifat baginda Rasul, sehingga bisa dioperasionalkan dan hanya sebatas sifat tersebut dihafalkan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan keseharian sebagai ASN,” jelasnya.

Budaya integritas di sektor publik hanya akan terbentuk apabila ada hukum dan peraturan yang clear dan bervisi. Pegawai negeri perlu dibimbing menuju integritas melalui instrumen dan proses lain, seperti langkah-langkah sistematis mengadopsi norma-norma etika dan nilai-nilai layanan publik.

Sebagai pelayan publik, ASN bertanggung jawab membangun kerukunan beragama. Mereka harus benar-benar melepaskan interest pribadi dan keyakinan dalam melayani publik yang beragam keyakinan.

Berkenaan dengan menjaga kerukunan umat beragama, ketika memiliki integritas yang baik, “dalam rangka memberikan layanan tidak akan pilih kasih, akan lepas dari interest pribadi maupun kepercayaan, sehingga tidak ada istilah lain yang dilayani yang satu agama, tapi ke semuanya dilayani lepas dari keyakinan. Ini seharusnya dimiliki oleh ASN dengan integritas yang baik,” paparnya.

Para ASN harus memahami bahwa kerukunan umat beragama adalah prasyarat keberlanjutan eksistensi sebuah negara. Sebaliknya, konflik antar umat beragama adalah prasyarat runtuhnya tatanan negara yang berdampak pada nasib para ASN.

Soal kerukunan dalam Islam itu bukan merupakan sebuah pilihan, tetapi kerukunan itu merupakan sebuah keharusan. “Ini merupakan doktrin teologis. Jadi di dalam ajaran Islam menjaga kerukunan itu sudah ada doktrinnya. Secara teologis dalam surat al-kafirun, Allah sudah menyatakan lakum diinukum waliyadin, agamamu untukmu, silahkan laksanakan sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Sebenarnya menjaga kerukunan adalah sebuah keharusan bukan pilihan,” tuturnya.

Ketika negara dilanda konflik dan organisasi pemerintah terganggu, yang menjadi korban adalah para ASN. Sumber penghidupan mereka bisa terganggu dan bahkan hilang. Oleh sebab itu, mengusahakan kerukunan beragama pada dasarnya adalah memelihara nasib dirinya sendiri para ASN.

Apalagi Indonesia yang sudah ditakdirkan begitu beragam. Ajaran agama pun merekomendasikan untuk kita senantiasa menjaga kerukunan. “ASN yang memiliki integritas tinggi, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi bagian dari anak bangsa yang menjaga kerukunan umat beragama adalah merupakan syarat, modal bersama untuk terciptanya sebuah negara yang aman, nyaman, damai sebuah negara yang kita cinta ini,” ujarnya. (Tor)***