Terkendala Akses Informasi, Masyarakat Pedesaan Belum Paham Aplikasi Pikobar

Terkendala Akses Informasi, Masyarakat Pedesaan Belum Paham Aplikasi Pikobar

BANDUNG — Hadirnya sejumlah fitur dalam program aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang bertujuan untuk menyajikan data, dan informasi terkait penyebaran dan pencegahan covid-19  dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab, program Pikobar tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.

Oleh karena permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi aplikasi Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto saat dihubungi pada Sabtu (24/7/2021).

Selain itu permasalahan mengenai akurasi data pada aplikasi tersebut harus menjadi perhatian, dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.

“Pemprov harus berpikir ulang mengenai aplikasi Pikobar, evaluasi mengenai ketepatan update penyebaran angka pasien, berapa angka sebenarnya”ucap Bambang.

“Evaluasi besar harus dilakukan seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu kebelakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa”imbuhnya.

Lebih lanjut pihaknya pun menyoroti terkait, kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien baik yang terpapar covid-19 maupun pasien non-covid. Bambang menekankan, bahwa penanganan pasien jangan hanya terfokus pada penganan pasien terpapar covid-19, pasien non covid pun harus mendapatkan penanganganan.

“Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasien baik untuk pasien covid dan non covid, penanganan pasien non covid-19 pun  jangan dibiarkan”pungkasnya. (Tor)***

 

Antisapasi Gelombang PHK, Pemprov Harus Siapkan Skema Terukur

Antisapasi Gelombang PHK, Pemprov Harus Siapkan Skema Terukur

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto

BANDUNG — Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali yang berlangsung 2 Juli – 20 Juli 2021, dinilai telah memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Menanggapi permasalahan tersebut Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto meminta Pemdaprov Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat.

“Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini Pemprov harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi”ucap Bambang saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).

Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bambang menyebut, BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi  para pelaku usaha dan masyarakat. Sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.

“Melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir”tutupnya. (Tor)***