Antisapasi Gelombang PHK, Pemprov Harus Siapkan Skema Terukur

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto

BANDUNG — Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali yang berlangsung 2 Juli – 20 Juli 2021, dinilai telah memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Menanggapi permasalahan tersebut Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto meminta Pemdaprov Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat.

“Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini Pemprov harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi”ucap Bambang saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).

Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bambang menyebut, BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi  para pelaku usaha dan masyarakat. Sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.

“Melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir”tutupnya. (Tor)***

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Copyright © 2020 Indo-Satu. All rights reserved.