Polri Beri Penyuluhan Warga Sentra Senapan Angin di Cipacing Sumedang

Polri Beri Penyuluhan Warga Sentra Senapan Angin di Cipacing Sumedang

Sumedang – Senapan angin dari Cipacing dipakai bukan saja oleh masyarakat Indonesia, tapi juga telah dipakaai oleh warga dunia dan diakui kualitasnya secara internasional.

Di tengah Pandemi Covid 19, industri senapan angi di desa ini ikut terdampak. Pembelian senapan angin ikut menurun dibanding hari-hari biasa.

Meski bisnis tersebut lesu, Polisi mengingatkan masyarakat Cipacing tetap bertahan membuat senapan angin dan tak tergoda merakit senjata api.

Pasalnya, tindakan tersebut melanggar hukum dan akan merugikan diri sendiri.

“Saya dan tim menghimbau kepada rekan-rekan pengrajin senapan angin semua untuk taat hukum. Jangan sekali-kali melanggar aturan seperti mencoba membuat senjata api rakitan, karena hal tersebut sangat berbahaya baik diri kita sendiri, keluarga maupun orang lain,” kata Unit Pengawasan Senjata Api (Senpi) Polri Kompol Marjuki, Sabtu 20 Februari 2021.

Lebih jauh, Marjuki mengapresiasi para perajin senapan angin yang mau disiplin menerapan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid 19.

“Dalam kesempatan ini saya dan tim dari Mabes Polri bersama kepolisian setempat dan instansi terkait mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengrajin senapan angin yang selama ini mau peduli terkait pandemi Covid 19 yaitu disiplin prokes (memakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan),” ucapnya.

Selain memberikan meninjau pembuatan senapan angin, Polri juga memberi penyuluhan terkait bahaya merakit senjata api, disiplin menerapkan prokes, dan memberi bantuan 3 ekor kambing untuk koperasi warga.

“Saya berpesan mari kita jaga daerah ini yang sudah sejak dari dulu sudah terkenal dengan sentra kerajinan senapan anginnya, mari kita jaga dan kelola warisan leluhur tersebut. dan bila perlu mari kita tingkatkan kualitas dan mutunya,” pungkasnya.

Salah satu perajin, Cucu mengucapkan terimakasih kepada aparat polisi karena telah melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum pada para pengrajin senapan angin.

“Kita jadi tahu dan mengerti tentang aturan hukum yang telah menjadi domain tentang pembuatan senapan angin, demikian juga berkat adanya pembinaan dan penyuluhan sudah ada beberapa koperasi yang memiliki surat keterangan produksi dari Mabes Polri,” pungkasnya. (Res)***

Monumen Perjuangan Batalyon Siluman Merah Resmi Berdiri di Ranca Upas, Ini Kata Putra Letjen TNI (Purn) Achmad Wiranatakusumah.

Monumen Perjuangan Batalyon Siluman Merah Resmi Berdiri di Ranca Upas, Ini Kata Putra Letjen TNI (Purn) Achmad Wiranatakusumah.

Bandung – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Marsekal TNI (Purn) Kisenda Wiranatakusumah bersama Bupati Bandung Dadang M Naser, Danlanud Kolonel Pnb Mohammad Nurdin, Dandim 0624/Kab Bandung Letkol Inf Donny Ismuali Bainuri meresmikan Monumen Perjuangan Batalyon Siluman Merah yang terletak di Kawasan Wanawisata Kampung Cai Ranca Upas Kabupaten Bandung, Senin (15/02).

Monumen Perjuangan yang dibangun untuk mengenang para “Kusumah Bangsa” yang terkumpul dalam Batalyon Siluman Merah Pimpinan Letjen TNI (Purn) Achmad Wiranatakusumah ini merupakan salah satu upaya mengenalkan pendidikan sejarah bagi generasi bangsa.

Dalam sambutannya, Kisenda mengatakan, monumen tersebut merupakan simbol, kegigihan, rasa cinta dan rasa memiliki yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pembangunan Monumen Perjuangan Rakyat dan Batalyon Siluman Merah adalah bukti bahwa masyarakat Kabupaten Bandung mampu dan mau memperkuat, mengupayakan, memperjuangkan kemajuan tanah kelahirannya,” katanya.

Sebagai putra dari Letjen TNI (Purn) Achmad Wiranatakusuma, Kisenda merasa bangga, pasalnya sejak peletakan batu pertama simbol perjuangan dalam proses pembangunan Monumen Perjuangan Rakyat dan Batalyon Siluman Merah sudah terlihat.

Terbukti, berbagai elemen hadir dan memberikan kontribusinya terhadap pembangunan Monumen tersebut.

“Hari ini lebih banyak lagi, semua elemen mulai dari, masyarakat, Pemda, TNI semua berkumpul. Semoga masyarakat Indonesia, khusunya masyarakat Bandung, bisa melihat pembangunan monument ini sebagai sifat jiwa juang dalam memperjuangkan setiap titik daerah Indonesia, khususnya Bandung,” katanya.

Kisenda juga mengatakan, peresmian Monumen Perjuangan Rakyat dan Batalyon Siluman Merah merupakan perwujudan nyata bahwa TNI dan Rakyat merupakan bagian terpenting dalam gerak bangsa untuk mencapai cita-citanya ke depan.

“Pembangunan monumen ini akan menjadi simbol perjuangan rakyat semesta yang perlu terus di jaga, di pertahankan dan dikembangkan, untuk menjawab tantangan bangsa yang semakin kompleks,” jelasnya.

Sementara, Wakadivre Perhutani Jabar Banten Amas Wijaya, berharap, peresmian Monumen Perjuangan Rakyat dan Batalyon Siluman Merah bisa meningkatkan daya tarik wisatawan lokal maupun asing.

“Ini adalah bukti bahwa simbiosis mutualisme antar lembaga itu penting, hadirnya monumen Siluman Merah bisa meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Ranca Upas, mudah-mudahan kedepan akan ditambah atau dilengkapi dengan perpustakaan”, jelasnya. (Res)***

Baca Juga : Ridwan Kamil Hadiri Penandatanganan Kontrak 984 Paket Tender Kementerian PUPR 

Bebras Biro UIN Bandung Gelar Seminar Computational Thinking untuk Madrasah Hebat Bermartabat

Bebras Biro UIN Bandung Gelar Seminar Computational Thinking untuk Madrasah Hebat Bermartabat

Bandung – Perdana, Bebras Biro UIN Bandung mengadakan seminar bertajuk “Madrasah Hebat Bermartabat melalui Computational Thinking” yang dilaksanakan via aplikasi Zoom dan live Youtube, Sabtu (13/02/2021).

Kegiatan seminar ini diinisiasi dan kolaborasi antara dosen-dosen relawan CT dari Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini merupakan langkah awal memperkenalkan pentingnya Computational Thinking (CT) di dunia pendidikan era Industri 4.0 dan Society 5.0, khususnya untuk guru-guru Madrasah dan Pondok Pesantren (Pontren) di wilayah Jawa 1

Turut hadir menyapa, Dr. Ir. Inggriani Ketua (NBO) Bebras Indonesia yang mengapresiasi kegiatan tersebut. Hadir pula memberikan sambutan sekaligus membuka acara, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si meyakini program CT yang dicanangkan menyempurnakan prestasi Madrasah yang saat ini bukan lembaga yang biasa tetapi sebuah lembaga pendidikan yang luar biasa yang bisa mengimplementasikan pesan-pesan dari Undang-Undang, yang dengan tetap mengutamakan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT turut hadir memberikan arahan dalam kegiatan ini. “Madrasah memiliki kemampuan dan potensi yang mempuni, ketika diasah bukan hanya ruang lokal, tetapi pada ruang global juga menjadi orang-orang hebat. Misi besar kita salah satunya mengarahkan anak bangsa untuk memiliki kemampuan computational thinking yang sangat baik.” tuturnya.

Seminar yang dihadiri lebih dari 160 peserta yang merupakan Guru-guru Madrasah dan Pontren, khususnya di wilayah Jawa 1 ini menghadirkan 4 narasumber, antara lain Prof. Dr. Chaerul Roochman, M.Pd yang menyampaikan materi “Program Computational Thinking untuk Madrasah dan Pontren”, Dindin Nasrudin, M.Pd yang menyampaikan “Pendidikan di Era Industry 4.0 dan Society 5.0”, Dr. Yana Aditia Gerhana, S.T., M.Kom yang memaparkan “Pengenalan Computational Thinking dan Informatika”, serta Nur Lukman ST., M.Kom yang memperkenalkan “Bebras, Bebras Challange, dan Gerakan PANDAI”.

Isu strategis pentingnya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di era transformasi digital menjadi salah satu dasar pentingnya CT untuk peserta didik. “CT sebagai pola berfikir sistematis dalam problem solving menjadi akselerasi berfikir untuk menguasai masa depan, karena itulah perlu segera bergerak men-CT-kan Madrasah dan Pontren, khususnya di Jawa Barat, yang memiliki potensi luar biasa.” papar Prof. Chaerul, Guru Besar pada Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini.

Begitupun respon dunia pendidikan di era Industri 4.0 dan Society 5.0 tidak hanya 4 C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, dan Communication), tetapi sekarang bertambah 1 C yaitu Computational Thinking dan 1 C lagi adalah Character. Begitu penyampaian materi yang disampaikan Dindin Nasrudin, Dosen Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada sesi materi kedua.

“Computational Thinking tidak hanya dimiliki Informatika”, ujar Dr. Yana, Dosen Teknik Informatika, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “CT adalah landasan berfikir dari pilar-pilar teknologi, bukan hanya sekedar menggunakan tools atau aplikasi, melainkan bagaimana menawarkan solusi dari sebuah masalah yang sistematis, efektif, dan efisien”.

Materi terakhir disampaikan Nur Lukman, Dosen Teknik Informatika yang memperkenalkan Bebras yang merupakan komunitas internasional yang konsen pada memperkenalkan CT dan melatih Guru dan Siswa untuk terbiasa dengan CT baik di kegiatan belajar mengajar maupun kehidupan sehari-hari. “Bebras Indonesia adalah bagian dari Bebras Internasional, yang memilki Biro-Biro dari Perguruan Tinggi sebagai mentor untuk Pelatihan CT Guru. Setiap tahun di minggu ke-2 bulan November selalu diadakan kompetisi Tantangan Bebras secara serempak seluruh dunia,” ungkap Nur Lukman.

Didukung oleh Gerakan PANDAI, Bebras Biro UIN Bandung siap mengabdi dan mendampingi Guru-guru Madrasah dan Pontren di wilayah Jawa 1 untuk sama-sama bergerak dan menanamkan CT bagi peserta didik di Madrasah dan Pontren. (Tor)***

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Gelar Pembinaan dan Penyerahan SK CPNS Formasi 2019

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Gelar Pembinaan dan Penyerahan SK CPNS Formasi 2019

Bandung – Sebanyak 50 peserta mengikuti Pembinaan dan Penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2019 UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berlangsung di Aula Anwar Musaddad dengan penerapan standar Protokol Kesehatan, Jumat (05/02/2021).

Dalam arahannya, Rektor UIN Sunan Gunung Djati, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., mengajak seluruh peserta agar terus bekerja sungguh-sungguh sesuai kapasitas dan potensi masing-masing. Karena bekerja bukan hanya untuk dunia, tapi harus menjadi tiket kesuksesan meraih kehidupan dunia dan akhirat.

“Menjadi ASN itu pilihan. Untuk itu jadikanlah kesuksesaan dunia akhirat melalui ASN di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung karena ASN sejati itu sebagai abdi negara. Segala aturan ASN harus ditaati, tidak ada komentar untuk setuju atau tidak berkenaan dengan peraturan, asas negara,” tegasnya.

Cara mengabdikan diri dengan bekerja sungguh-sungguh dan lakukan aktivitas terbaik untuk kampus yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing.

“Tuhan tidak akan keliru, kalau kita bagus pasti bagus. Insya Allah akan kelihatan hasilnya. Mari kita pertontonkan segala kebaikan, dengan terus berkarya, bekerja untuk kampus tercinta.

Rektor mengingtakan kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk tidak terlibat dalam organisasi terlarang, “Saya berharap dosen, karyawan jadi pelopor kebaikan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, bukan menjadi sumber masalah, kejahatan, atau kebencian. Ini harus betul-betul dijaga, bukan hanya menuntut hak, tapi kewajiban harus dilaksanakan, kode etik perlu dijunjung tinggi sebagai komitmen bersama untuk mempertontonkan kebaikan,” jelasnya.

Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag meyampaikan jumlah formasi CPNS UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebanyak 55 formasi. Peserta yang dinyatakan lolos SKB, pemberkasan sampai turun SK CPNS sebanyak 50 orang terdiri dari tenaga kependidikan pada Biro AUPK 2 orang, Dosen pada Fakultas UShuluddin 4 orang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 7 orang, Fakultas Syariah dan Hukum 5 orang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 3 orang, Fakultas Adab dan Humanuiora 5 orang, Fakultas Psikologi 1 orang, Fakultas Sains dan Teknologi 12 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11 orang.

“Ini kali pertama jadi bagian resmi dari UIN Sunan Gunung Djati, tidak ada cerita lagi dari mana, bendera mana, semuanya sudah jadi keluarga besar UIN Sunan Gunung Djati. Mari kita sama-sama bekerja untuk kebaikan kampus,” tuturnya.

Secara simbolis pemberian SK CPNS Formasi 2019 UIN Sunan Gunung Djati Bandung diberikan oleh Rektor Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., didampingi Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag, kepada Muhammad Deden Firdaus ST., M.Kom Asisten Ahli Dosen Aplikasi Komputer dan Nabiela Rizki Alipa, S.K. Pm, MM, Dosen Perilaku Organisasi FISIP Prodi Manajemen.

Acara Pembinaan dan Penyerahan SK CPNS Formasi 2019 UIN Sunan Gunung Djati Bandung dihadiri para Wakil Rektor, Kepala Biro dan Kepala Satuan Pengawas Internal. (Tor)***

Panitia Nasional SPAN UM-PTKIN 2021 Terus Kembangkan Aplikasi Sadata dan PDSS

Panitia Nasional SPAN UM-PTKIN 2021 Terus Kembangkan Aplikasi Sadata dan PDSS

Bandung – Sejak tahun 2020 panitia nasional Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) Ujian Masuk (UM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sudah mengembangkan aplikasi Sadata (Sistem Administrasi Data).

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Nasional SPAN UM-PTKIN, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si saat membuka acara Rapat Pembahasan Pengisian Sadata dan PDSS melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (22/01/2021).

Koordinator Pokja Kesekretariatan, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., Koodinator Pokja TIK, Pendaftaran, dan Seleksi, Asep Indra Syahyadi, M.Kom (UIN Alauddin Makassar), Koordinator Pokja Sistem Seleksi Elektronik, Undang Syaripudin, M.Kom (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) menjadi narasumber yang dipandu oleh Kepala Kesekretariatan Dr. M. Erihadiana, M.Pd.

Prof. Mahmud menjelaskan tujuan rapat ini adalah menjelaskan tentang pengisian Sistem Administrasi Data terutama aturan pengisian daya tampung SPAN UM PTKIN serta keikutsertaan PTKIN untuk membantu kelancaran pengisian PDSS dan pendaftaran peserta SPAN-UM PTKIN 2021.

“yang dimaksudkan dengan Sadata ini adalah pengelolaan daya tampung, data PTKIN, peserta SPAN-UM PTKIN yang meliputi data panitia lokal, data prodi, pengisian kuota atau daya tampung terjadwal,” tegasnya.

Harapannya PTKIN dapat mengikuti alur sekeksi baik SPAN maupun UM sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.

“Mohon jangan ada lagi PTKIN yang terlambat mengisi daya tampung, mengubah daya tampung tidak sesuai jadwal,” ujarnya.

Ketentuan-ketentuan yang harus diikuti seperti
a. daya tampung ditetapkan di awal yaitu minimal 20% untuk jalur SPAN, minimal 40% untuk jalur UM-PTKIN, dan maksimal 30% untuk jalur mandiri (sesuai Permendikbud No. 6 Thn 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru)

b. Perubahan daya tampung dapat dilakukan setelah registrasi jalur SPAN PTKIN dengan memindahkan daya tampung yg tidak terpenuhi di SPAN ke UM PTKIN.
c. Tidak mendaftarkan Prodi baru di pertengahan menjelang UM PTKIN. Oleh karena itu Prodi Baru yang akan didaftarkan ke SPAN-UM PTKIN dilakukan di awal pengisian daya tampung dengan mengajukan surat ke sekretariat melalui email yang sudah tertera di surat.
“Semua itu dimaksudkan agar tidak mengubah sistem, karena satu diubah maka akan mengubah keseluruhan sistem,” paparnya.

Untuk tahun 2021 terdapat satu aturan yang ditetapkan panitia nasional yaitu setiap PTKIN wajib melaporkan peserta SPAN dan UM PTKIN tahun 2020 yang melakukan registrasi di masing-masing PTKIN. “Jika PTKIN tidak mengunggah peserta yg registrasi jalur SPAN-UM PTKIN tahun 2020 maka tidak bisa mengisi daya tampung SPAN-UM PTKIN dan Jalur Mandiri Tahun 2021,” jelasnya.

Sedangkan untuk pengisian PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) mohon diperhatikan benar agar sekolah/madrasah serta siswa dapat dibantu ketika ada kesulitan atau hal-hal yang kurang jelas.

“Untuk itu, perlu strategi promosi dari Humas baik Pokja Humas SPAN-UM PTKIN maupun Humas di masing-masing PTKIN dalam rangka menyukseskan program Sadata dan pengisian PDSS ini,” pungkasnya. (Tor)

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, saat ini, pihaknya intens membuat skenario penyuntikan vaksin COVID-19. Tujuannya agar vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal dan waktu penyuntikan dapat dipercepat.

Hal itu dikatakan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (22/1/2021).

“Minggu ini kami sedang membuat skenario supaya vaksinasi COVID-19 sukses, dan waktu vaksinasi dapat dipercepat. Jika vaksinasi COVID-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit,” kata Kang Emil.

Untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Jabar harus menyuntik vaksin COVID-19 kepada 70 persen penduduk atau 36 juta warga. Dengan begitu, kata Kang Emil, Jabar memerlukan sekitar 72 juta dosis vaksin COVID-19.

“Karena 70 persen ini cukup untuk melindungi yang 30 persen, maka dari total 50 juta jiwa penduduk Jabar, sekitar 36 juta orang harus divaksin,” ucapnya.

“Kami butuh sekitar 72 juta dosis. Urutannya nakes dulu, baru profesi lain yang rawan, termasuk wartawan menurut saya rawan. Kemudian masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun,” imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, Jabar membutuhkan tambahan vaksinator. Saat ini, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap.

Jika jumlah vaksinator hanya 11.000, vaksinasi COVID-19 di Jabar akan berlangsung selama 15 bulan. Sementara itu, Kang Emil menargetkan vaksinasi COVID-19 di Jabar tuntas dalam waktu enam sampai delapan bulan.

“Menurut saya (15 bulan) kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa enam sampai delapan bulan,” katanya.

“Penyuntik di Jabar sekarang berjumlah 11 ribuan, tidak akan cukup karena butuh 30 ribuan penyuntik untuk selesai di enam sampai delapan bulan vaksinasi, berarti saya harus rekrut vaksinator tambahan,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, selain vaksinator, tempat penyuntikan vaksin COVID-19 harus diperbanyak. Saat ini, tempat penyuntikan Jabar berada dikisaran 1.000 tempat. Setidaknya, kata ia, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan.

“Kalau waktunya mau cepat berarti tempatnya diperbanyak. Sekarang saya lagi mencari seribuan titik penyuntikan, mungkin di gedung serba guna, gor atau gedung lainnya yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya, dalam rilis Humas Jabar.

Selain itu, Kang Emil berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.

Saat ini, data siapa yang akan divaksin ada di Kementerian Kesehatan RI. Menurut Kang Emil, hal itu dirasa kurang tepat.

“Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu,” katanya. (Tor)***

ASN Beritegritas, Modal Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama

ASN Beritegritas, Modal Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama

Bandung – Setiap aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Republik Indonesia dituntut untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan menjaga kerukunan umat beragama. “Jika ASN tidak memiliki integritas yang baik, maka sudah barang tentu layanan yang diberikan dari ASN terhadap masyarakat tidak akan disampaikan dengan baik, lemah, buruk. Oleh karenanya integritas buat seseorang adalah sebuah keniscayaan,” ungkap Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si saat menjadi narasumber dalam acara Program Kreatif Inovatif Inspiratif Solutif (KIIS) Jadi ASN Solutif #18 bertajuk ASN, Integritas dan Menjaga Kerukunan Umat Beragama.

Acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Biro HDI Setjen, Humas Unit Eselon 1 Pusat, Humas Kanwil, Humas PTKN dan Kepala SPI PTKN Se-Indonesia melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan langsung kanal YouTube, Rabu (20/01/2021).

Selain Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Maluku, Jamaludin Bugis, S.A.g, Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Dr. Nurudin, S.Pd.I., M.Si., tampil menjadi pembicara yang dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama., Drs. H. Muhammad Tambrin, M. M.Pd, dengan pemantik Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, H. Nurul Badruttamam, S.Ag., MA, yang dipandu oleh Eryanti Nurmala Dewi dan Abd. Karim Rahantan.

Dalam paparan materinya, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan jumlah ASN di Indonesia hingga 2020 berjumlah 4,2 juta orang. Kalau diestimasi dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 jt, persatu orang ASN melayani 60 arang penduduk.

Terdapat empat kategori pegawai negeri dalam memberikan pelayanan, seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelayanan Publik di Amerika. Pertama, bermental bintang yang meiliki integritas baik, profesional tinggi yang mendapatkan penghargaan idelanya; Kedua, bermental Sigala (Anjing), yang meiliki integritas buruk, tapi profesional yang tinggi; Ketiga, bermental Sapi yang memiliki integritas baik, tapi profesional buruk. “Ini lebih baik daripada yang kedua karena profesional yang tinggi bisa diolah, dibina,” tegasnya. Keempat, bermental kayu rapuh yang kena rayap, yang memiliki integritas buruk, profesional rendah.

Integritas di sektor layanan publik merupakan syarat penting untuk berfungsinya negara secara efektif, untuk membangun kepercayaan publik pada institusi pemerintah, dan untuk menciptakan kondisi yang berkelanjutan dalam sektor pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Saya tidak tahu persis dari empat kategori ini banyaknya kita berada pada posisi yang mana, karena teman-teman dari Irjen yang sering memberikan penilaian kinerja. Intinya kita butuh sebenarnya ASN yang nomor satu yang mempunyai integritas yang baik sekaligus juga profesionalitas,” terangnya.

Menurutnya, makna integritas mengacu pada bentuk kepatuhan para pegawai pada nilai-nilai, prinsip, norma, dan peraturan tata kelola sektor publik. Dalam khazanah Islam sebenarnya kategori yang disampaikan oleh lembaga itu berada pada sifat baginda Rasul Rasul yang memiliki sifat Sidiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. “Saya melihat Sidiq, Amanah sampai kepada Tabligh adalah ada pada posisi integritas dan Fathonah ini ada pada profesionalitas ASN kementerian Agama. Saya kira ASN Kementerian Agama akan menjadi ASN unggul dalam pemahaman saya, karena itu para perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan ini harus mempunyai empat sifat baginda Rasul, sehingga bisa dioperasionalkan dan hanya sebatas sifat tersebut dihafalkan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan keseharian sebagai ASN,” jelasnya.

Budaya integritas di sektor publik hanya akan terbentuk apabila ada hukum dan peraturan yang clear dan bervisi. Pegawai negeri perlu dibimbing menuju integritas melalui instrumen dan proses lain, seperti langkah-langkah sistematis mengadopsi norma-norma etika dan nilai-nilai layanan publik.

Sebagai pelayan publik, ASN bertanggung jawab membangun kerukunan beragama. Mereka harus benar-benar melepaskan interest pribadi dan keyakinan dalam melayani publik yang beragam keyakinan.

Berkenaan dengan menjaga kerukunan umat beragama, ketika memiliki integritas yang baik, “dalam rangka memberikan layanan tidak akan pilih kasih, akan lepas dari interest pribadi maupun kepercayaan, sehingga tidak ada istilah lain yang dilayani yang satu agama, tapi ke semuanya dilayani lepas dari keyakinan. Ini seharusnya dimiliki oleh ASN dengan integritas yang baik,” paparnya.

Para ASN harus memahami bahwa kerukunan umat beragama adalah prasyarat keberlanjutan eksistensi sebuah negara. Sebaliknya, konflik antar umat beragama adalah prasyarat runtuhnya tatanan negara yang berdampak pada nasib para ASN.

Soal kerukunan dalam Islam itu bukan merupakan sebuah pilihan, tetapi kerukunan itu merupakan sebuah keharusan. “Ini merupakan doktrin teologis. Jadi di dalam ajaran Islam menjaga kerukunan itu sudah ada doktrinnya. Secara teologis dalam surat al-kafirun, Allah sudah menyatakan lakum diinukum waliyadin, agamamu untukmu, silahkan laksanakan sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Sebenarnya menjaga kerukunan adalah sebuah keharusan bukan pilihan,” tuturnya.

Ketika negara dilanda konflik dan organisasi pemerintah terganggu, yang menjadi korban adalah para ASN. Sumber penghidupan mereka bisa terganggu dan bahkan hilang. Oleh sebab itu, mengusahakan kerukunan beragama pada dasarnya adalah memelihara nasib dirinya sendiri para ASN.

Apalagi Indonesia yang sudah ditakdirkan begitu beragam. Ajaran agama pun merekomendasikan untuk kita senantiasa menjaga kerukunan. “ASN yang memiliki integritas tinggi, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi bagian dari anak bangsa yang menjaga kerukunan umat beragama adalah merupakan syarat, modal bersama untuk terciptanya sebuah negara yang aman, nyaman, damai sebuah negara yang kita cinta ini,” ujarnya. (Tor)***

Masjid Ikomah UIN Bandung Terima Visitasi Tim Lomba Website Masjid Pusdai

Masjid Ikomah UIN Bandung Terima Visitasi Tim Lomba Website Masjid Pusdai

Bandung – DKM Ikomah UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerima kunjungan visitasi dari panitia lomba website masjid yang diselenggarakan oleh Masjid Pusdai, Selasa 19 Januari 2021.

Ketua DKM Ikomah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Bachrun Rifa’i, M.Ag didampingi koordinator tim media masjid, Dr. Uwes Fatoni, M.Ag menyampaikan progress program masjid setelah dibentuk tim media.

“Dahulu sebelum adanya tim media, setiap program masjid tidak diketahui secara luas. Tapi alhamdulillah, setelah dibentuk tim media semua program menjadi terpublikasikan serta website masjid lebih berkembang,” ucapnya.

Tujuan visitasi ini adalah bentuk pemenuhan penilaian Lomba Website Masjid di Milad Pusdai Jawa Barat ke-23 serta konfirmasi data seperti kelengkapan data masjid, transparansi data keuangan, kegiatan masjid dan lain-lain.

Ustadz R. Edi Komarudin, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat, salah satu tim penilai menjelaskan format penilaian visitasi lomba website masjid yaitu kesesuaian data website, efektivitas dan efisiensi program dakwah masjid, kaderisasi penggerak masjid serta harapan dan hal yang dapat direncanakan di masa depan.

Tim penilai lainnya, Ustad Misbah menyampaikan urgensi web masjid yang perlu diapresiasi melalui lomba

“Lomba website masjid ini bertujuan untuk membentuk kader-kader penggerak dalam memakmurkan masjid,” ujar Ustad Misbah.

Tim penilai dari Pusdai, Ustad Hendy Hermawan mengungkapkan,

“Saya mengapresiasi keberadaan web masjid dan saya berharap hal ini bisa lebih ditingkat terutama dengan pelatihan manajemen masjid yang lebih baik. Pusdai Jawa Barat pada bulan Maret 2021 akan menyelenggarakan pelatihan manajemen masjid dan pembuatan website masjid,” Ungkapnya.

Dengan mengikuti lomba ini, DKM Ikomah berharap mendapat ilmu dan pengalaman baru dari tim Masjid Pusdai sehingga Masjid Ikomah dapat terus berkembang dan setiap program yang diselenggarakan bisa lebih luas terasa manfaatnya oleh seluruh kalangan masyarakat. (Tor)***

 

Ridwan Kamil Hadiri Penandatanganan Kontrak 984 Paket Tender Kementerian PUPR

Ridwan Kamil Hadiri Penandatanganan Kontrak 984 Paket Tender Kementerian PUPR

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri penandatanganan kontrak tender/seleksi dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (15/1/2021).

Penandatanganan dilakukan serentak oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa konstruksi di 34 provinsi. Adapun Presiden RI Joko Widodo turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden RI mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran terbesar dengan nilai Rp149,8 triliun dalam APBN 2021.

Presiden RI berharap Kementerian PUPR dengan anggaran tersebut mampu membuat sektor konstruksi bergeliat.

“Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian,” kata Presiden RI.

Menurut Presiden RI, kebangkitan sektor konstruksi tak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga juga menggerakkan industri konstruksi.

“Misalnya menggerakkan industri baja, semen, alat berat dan sektor informal seperti pedagang makanan, penginapan dan lainnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI pun mengapresiasi Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender/seleksi dini.

“Saya menerima laporan bahwa sampai tanggal 15 Januari 2021 ada 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tendernya,” ujarnya.

“Saya minta Menteri PUPR melakukan percepatan sehingga di kuartal pertama 2021 paket sudah bisa ditenderkan dan ditandatangani, ini penting dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional kita,” imbuhnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait percepatan pemulihan ekonomi dari sektor konstruksi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sejak Oktober 2020, pihaknya telah melaksanakan tender/seleksi dini untuk 3.175 paket senilai total Rp38,6 triliun.

“Kami laporkan sejak Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun,” kata Basuki.

Hingga 15 Januari 2021 telah selesai proses tender sebanyak 1.991 paket senilai Rp14,6 triliun. Dengan rincian, 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan kontraknya pada Desember 2020. Lalu, 982 paket senilai Rp12,5 triliun telah ditandatangani kontraknya secara serentak pada hari ini.

Sedangkan pada akhir Februari 2021 sebanyak 1.984 paket senilai Rp24 triliun akan ditandatangani kontraknya. Pada Maret 2021, kata Basuki, akan diselesaikan 1.553 paket senilai Rp40 triliun.

“Sisanya akan kami upayakan segera diselesaikan paling lambat akhir Maret 2021,” ujar Basuki. (Tor)***

Ketua GOW Ciamis Meminta Kaum Perempuan Untuk Mensukseskan Vaksinasi Covid-19

Ketua GOW Ciamis Meminta Kaum Perempuan Untuk Mensukseskan Vaksinasi Covid-19

Ciamis, – Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis, Hj. Talbiyah Munadi, S.H,. M.H meminta masyarakat khususnya kaum perempuan untuk melakukan Vaksinasi Covid-19.

Apalagi programnya untuk kesehatan, kita pada dasarnya tetap mendukung, walaupun masih pro-kontra, namun saya yakin dan percaya bahwa pemerintah akan bertanggung jawab,” kata Hj. Talbiyah Munadi, S.H,. M.H, saat ditemui usah kegiatan Pembinaan Organisasi GOW, di Gedung Puspita Ciamis, Jumat (15/1/2021).

“Vaksin itu untuk pencegahan virus dan kekebalan tubuh, oleh sebab itu kaum perempuan harus ikut mensukseskan vaksinasi Covid-19,” ujarnya.

Hj. Talbiyah menegaskan memang segala sesuatu ada tantangan dan hambatan. Kalau memang ada pribadinya yang menolak itu hak mereka.

“Ia menuturkan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, sebagai perempuan kita harus lebih memperketat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dimana pun berada kita harus memperkat itu, dalm lebih waspada.

Hj. Talbiyah meminta perempuan Tatar Galuh Ciamis harus dapat bekerjasama bahu membahu, untuk segera Covid-19 ini berlalu, selara lahir kita harus menjaga kesehatan, dan selara bathin kita harus bermunajat berdoa kepada Alloh supaya pandemi Covid-19 ini segera hilang. (Ton)***