Panitia Nasional SPAN UM-PTKIN 2021 Terus Kembangkan Aplikasi Sadata dan PDSS

Panitia Nasional SPAN UM-PTKIN 2021 Terus Kembangkan Aplikasi Sadata dan PDSS

Bandung – Sejak tahun 2020 panitia nasional Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) Ujian Masuk (UM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sudah mengembangkan aplikasi Sadata (Sistem Administrasi Data).

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Nasional SPAN UM-PTKIN, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si saat membuka acara Rapat Pembahasan Pengisian Sadata dan PDSS melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (22/01/2021).

Koordinator Pokja Kesekretariatan, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., Koodinator Pokja TIK, Pendaftaran, dan Seleksi, Asep Indra Syahyadi, M.Kom (UIN Alauddin Makassar), Koordinator Pokja Sistem Seleksi Elektronik, Undang Syaripudin, M.Kom (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) menjadi narasumber yang dipandu oleh Kepala Kesekretariatan Dr. M. Erihadiana, M.Pd.

Prof. Mahmud menjelaskan tujuan rapat ini adalah menjelaskan tentang pengisian Sistem Administrasi Data terutama aturan pengisian daya tampung SPAN UM PTKIN serta keikutsertaan PTKIN untuk membantu kelancaran pengisian PDSS dan pendaftaran peserta SPAN-UM PTKIN 2021.

“yang dimaksudkan dengan Sadata ini adalah pengelolaan daya tampung, data PTKIN, peserta SPAN-UM PTKIN yang meliputi data panitia lokal, data prodi, pengisian kuota atau daya tampung terjadwal,” tegasnya.

Harapannya PTKIN dapat mengikuti alur sekeksi baik SPAN maupun UM sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.

“Mohon jangan ada lagi PTKIN yang terlambat mengisi daya tampung, mengubah daya tampung tidak sesuai jadwal,” ujarnya.

Ketentuan-ketentuan yang harus diikuti seperti
a. daya tampung ditetapkan di awal yaitu minimal 20% untuk jalur SPAN, minimal 40% untuk jalur UM-PTKIN, dan maksimal 30% untuk jalur mandiri (sesuai Permendikbud No. 6 Thn 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru)

b. Perubahan daya tampung dapat dilakukan setelah registrasi jalur SPAN PTKIN dengan memindahkan daya tampung yg tidak terpenuhi di SPAN ke UM PTKIN.
c. Tidak mendaftarkan Prodi baru di pertengahan menjelang UM PTKIN. Oleh karena itu Prodi Baru yang akan didaftarkan ke SPAN-UM PTKIN dilakukan di awal pengisian daya tampung dengan mengajukan surat ke sekretariat melalui email yang sudah tertera di surat.
“Semua itu dimaksudkan agar tidak mengubah sistem, karena satu diubah maka akan mengubah keseluruhan sistem,” paparnya.

Untuk tahun 2021 terdapat satu aturan yang ditetapkan panitia nasional yaitu setiap PTKIN wajib melaporkan peserta SPAN dan UM PTKIN tahun 2020 yang melakukan registrasi di masing-masing PTKIN. “Jika PTKIN tidak mengunggah peserta yg registrasi jalur SPAN-UM PTKIN tahun 2020 maka tidak bisa mengisi daya tampung SPAN-UM PTKIN dan Jalur Mandiri Tahun 2021,” jelasnya.

Sedangkan untuk pengisian PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) mohon diperhatikan benar agar sekolah/madrasah serta siswa dapat dibantu ketika ada kesulitan atau hal-hal yang kurang jelas.

“Untuk itu, perlu strategi promosi dari Humas baik Pokja Humas SPAN-UM PTKIN maupun Humas di masing-masing PTKIN dalam rangka menyukseskan program Sadata dan pengisian PDSS ini,” pungkasnya. (Tor)

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, saat ini, pihaknya intens membuat skenario penyuntikan vaksin COVID-19. Tujuannya agar vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal dan waktu penyuntikan dapat dipercepat.

Hal itu dikatakan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (22/1/2021).

“Minggu ini kami sedang membuat skenario supaya vaksinasi COVID-19 sukses, dan waktu vaksinasi dapat dipercepat. Jika vaksinasi COVID-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit,” kata Kang Emil.

Untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Jabar harus menyuntik vaksin COVID-19 kepada 70 persen penduduk atau 36 juta warga. Dengan begitu, kata Kang Emil, Jabar memerlukan sekitar 72 juta dosis vaksin COVID-19.

“Karena 70 persen ini cukup untuk melindungi yang 30 persen, maka dari total 50 juta jiwa penduduk Jabar, sekitar 36 juta orang harus divaksin,” ucapnya.

“Kami butuh sekitar 72 juta dosis. Urutannya nakes dulu, baru profesi lain yang rawan, termasuk wartawan menurut saya rawan. Kemudian masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun,” imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, Jabar membutuhkan tambahan vaksinator. Saat ini, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap.

Jika jumlah vaksinator hanya 11.000, vaksinasi COVID-19 di Jabar akan berlangsung selama 15 bulan. Sementara itu, Kang Emil menargetkan vaksinasi COVID-19 di Jabar tuntas dalam waktu enam sampai delapan bulan.

“Menurut saya (15 bulan) kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa enam sampai delapan bulan,” katanya.

“Penyuntik di Jabar sekarang berjumlah 11 ribuan, tidak akan cukup karena butuh 30 ribuan penyuntik untuk selesai di enam sampai delapan bulan vaksinasi, berarti saya harus rekrut vaksinator tambahan,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, selain vaksinator, tempat penyuntikan vaksin COVID-19 harus diperbanyak. Saat ini, tempat penyuntikan Jabar berada dikisaran 1.000 tempat. Setidaknya, kata ia, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan.

“Kalau waktunya mau cepat berarti tempatnya diperbanyak. Sekarang saya lagi mencari seribuan titik penyuntikan, mungkin di gedung serba guna, gor atau gedung lainnya yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya, dalam rilis Humas Jabar.

Selain itu, Kang Emil berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.

Saat ini, data siapa yang akan divaksin ada di Kementerian Kesehatan RI. Menurut Kang Emil, hal itu dirasa kurang tepat.

“Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu,” katanya. (Tor)***

ASN Beritegritas, Modal Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama

ASN Beritegritas, Modal Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama

Bandung – Setiap aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Republik Indonesia dituntut untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan menjaga kerukunan umat beragama. “Jika ASN tidak memiliki integritas yang baik, maka sudah barang tentu layanan yang diberikan dari ASN terhadap masyarakat tidak akan disampaikan dengan baik, lemah, buruk. Oleh karenanya integritas buat seseorang adalah sebuah keniscayaan,” ungkap Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si saat menjadi narasumber dalam acara Program Kreatif Inovatif Inspiratif Solutif (KIIS) Jadi ASN Solutif #18 bertajuk ASN, Integritas dan Menjaga Kerukunan Umat Beragama.

Acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Biro HDI Setjen, Humas Unit Eselon 1 Pusat, Humas Kanwil, Humas PTKN dan Kepala SPI PTKN Se-Indonesia melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan langsung kanal YouTube, Rabu (20/01/2021).

Selain Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Maluku, Jamaludin Bugis, S.A.g, Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Dr. Nurudin, S.Pd.I., M.Si., tampil menjadi pembicara yang dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama., Drs. H. Muhammad Tambrin, M. M.Pd, dengan pemantik Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, H. Nurul Badruttamam, S.Ag., MA, yang dipandu oleh Eryanti Nurmala Dewi dan Abd. Karim Rahantan.

Dalam paparan materinya, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan jumlah ASN di Indonesia hingga 2020 berjumlah 4,2 juta orang. Kalau diestimasi dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 jt, persatu orang ASN melayani 60 arang penduduk.

Terdapat empat kategori pegawai negeri dalam memberikan pelayanan, seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelayanan Publik di Amerika. Pertama, bermental bintang yang meiliki integritas baik, profesional tinggi yang mendapatkan penghargaan idelanya; Kedua, bermental Sigala (Anjing), yang meiliki integritas buruk, tapi profesional yang tinggi; Ketiga, bermental Sapi yang memiliki integritas baik, tapi profesional buruk. “Ini lebih baik daripada yang kedua karena profesional yang tinggi bisa diolah, dibina,” tegasnya. Keempat, bermental kayu rapuh yang kena rayap, yang memiliki integritas buruk, profesional rendah.

Integritas di sektor layanan publik merupakan syarat penting untuk berfungsinya negara secara efektif, untuk membangun kepercayaan publik pada institusi pemerintah, dan untuk menciptakan kondisi yang berkelanjutan dalam sektor pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Saya tidak tahu persis dari empat kategori ini banyaknya kita berada pada posisi yang mana, karena teman-teman dari Irjen yang sering memberikan penilaian kinerja. Intinya kita butuh sebenarnya ASN yang nomor satu yang mempunyai integritas yang baik sekaligus juga profesionalitas,” terangnya.

Menurutnya, makna integritas mengacu pada bentuk kepatuhan para pegawai pada nilai-nilai, prinsip, norma, dan peraturan tata kelola sektor publik. Dalam khazanah Islam sebenarnya kategori yang disampaikan oleh lembaga itu berada pada sifat baginda Rasul Rasul yang memiliki sifat Sidiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. “Saya melihat Sidiq, Amanah sampai kepada Tabligh adalah ada pada posisi integritas dan Fathonah ini ada pada profesionalitas ASN kementerian Agama. Saya kira ASN Kementerian Agama akan menjadi ASN unggul dalam pemahaman saya, karena itu para perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan ini harus mempunyai empat sifat baginda Rasul, sehingga bisa dioperasionalkan dan hanya sebatas sifat tersebut dihafalkan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan keseharian sebagai ASN,” jelasnya.

Budaya integritas di sektor publik hanya akan terbentuk apabila ada hukum dan peraturan yang clear dan bervisi. Pegawai negeri perlu dibimbing menuju integritas melalui instrumen dan proses lain, seperti langkah-langkah sistematis mengadopsi norma-norma etika dan nilai-nilai layanan publik.

Sebagai pelayan publik, ASN bertanggung jawab membangun kerukunan beragama. Mereka harus benar-benar melepaskan interest pribadi dan keyakinan dalam melayani publik yang beragam keyakinan.

Berkenaan dengan menjaga kerukunan umat beragama, ketika memiliki integritas yang baik, “dalam rangka memberikan layanan tidak akan pilih kasih, akan lepas dari interest pribadi maupun kepercayaan, sehingga tidak ada istilah lain yang dilayani yang satu agama, tapi ke semuanya dilayani lepas dari keyakinan. Ini seharusnya dimiliki oleh ASN dengan integritas yang baik,” paparnya.

Para ASN harus memahami bahwa kerukunan umat beragama adalah prasyarat keberlanjutan eksistensi sebuah negara. Sebaliknya, konflik antar umat beragama adalah prasyarat runtuhnya tatanan negara yang berdampak pada nasib para ASN.

Soal kerukunan dalam Islam itu bukan merupakan sebuah pilihan, tetapi kerukunan itu merupakan sebuah keharusan. “Ini merupakan doktrin teologis. Jadi di dalam ajaran Islam menjaga kerukunan itu sudah ada doktrinnya. Secara teologis dalam surat al-kafirun, Allah sudah menyatakan lakum diinukum waliyadin, agamamu untukmu, silahkan laksanakan sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Sebenarnya menjaga kerukunan adalah sebuah keharusan bukan pilihan,” tuturnya.

Ketika negara dilanda konflik dan organisasi pemerintah terganggu, yang menjadi korban adalah para ASN. Sumber penghidupan mereka bisa terganggu dan bahkan hilang. Oleh sebab itu, mengusahakan kerukunan beragama pada dasarnya adalah memelihara nasib dirinya sendiri para ASN.

Apalagi Indonesia yang sudah ditakdirkan begitu beragam. Ajaran agama pun merekomendasikan untuk kita senantiasa menjaga kerukunan. “ASN yang memiliki integritas tinggi, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi bagian dari anak bangsa yang menjaga kerukunan umat beragama adalah merupakan syarat, modal bersama untuk terciptanya sebuah negara yang aman, nyaman, damai sebuah negara yang kita cinta ini,” ujarnya. (Tor)***

Masjid Ikomah UIN Bandung Terima Visitasi Tim Lomba Website Masjid Pusdai

Masjid Ikomah UIN Bandung Terima Visitasi Tim Lomba Website Masjid Pusdai

Bandung – DKM Ikomah UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerima kunjungan visitasi dari panitia lomba website masjid yang diselenggarakan oleh Masjid Pusdai, Selasa 19 Januari 2021.

Ketua DKM Ikomah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Bachrun Rifa’i, M.Ag didampingi koordinator tim media masjid, Dr. Uwes Fatoni, M.Ag menyampaikan progress program masjid setelah dibentuk tim media.

“Dahulu sebelum adanya tim media, setiap program masjid tidak diketahui secara luas. Tapi alhamdulillah, setelah dibentuk tim media semua program menjadi terpublikasikan serta website masjid lebih berkembang,” ucapnya.

Tujuan visitasi ini adalah bentuk pemenuhan penilaian Lomba Website Masjid di Milad Pusdai Jawa Barat ke-23 serta konfirmasi data seperti kelengkapan data masjid, transparansi data keuangan, kegiatan masjid dan lain-lain.

Ustadz R. Edi Komarudin, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat, salah satu tim penilai menjelaskan format penilaian visitasi lomba website masjid yaitu kesesuaian data website, efektivitas dan efisiensi program dakwah masjid, kaderisasi penggerak masjid serta harapan dan hal yang dapat direncanakan di masa depan.

Tim penilai lainnya, Ustad Misbah menyampaikan urgensi web masjid yang perlu diapresiasi melalui lomba

“Lomba website masjid ini bertujuan untuk membentuk kader-kader penggerak dalam memakmurkan masjid,” ujar Ustad Misbah.

Tim penilai dari Pusdai, Ustad Hendy Hermawan mengungkapkan,

“Saya mengapresiasi keberadaan web masjid dan saya berharap hal ini bisa lebih ditingkat terutama dengan pelatihan manajemen masjid yang lebih baik. Pusdai Jawa Barat pada bulan Maret 2021 akan menyelenggarakan pelatihan manajemen masjid dan pembuatan website masjid,” Ungkapnya.

Dengan mengikuti lomba ini, DKM Ikomah berharap mendapat ilmu dan pengalaman baru dari tim Masjid Pusdai sehingga Masjid Ikomah dapat terus berkembang dan setiap program yang diselenggarakan bisa lebih luas terasa manfaatnya oleh seluruh kalangan masyarakat. (Tor)***

 

Ridwan Kamil Hadiri Penandatanganan Kontrak 984 Paket Tender Kementerian PUPR

Ridwan Kamil Hadiri Penandatanganan Kontrak 984 Paket Tender Kementerian PUPR

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri penandatanganan kontrak tender/seleksi dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (15/1/2021).

Penandatanganan dilakukan serentak oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa konstruksi di 34 provinsi. Adapun Presiden RI Joko Widodo turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden RI mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran terbesar dengan nilai Rp149,8 triliun dalam APBN 2021.

Presiden RI berharap Kementerian PUPR dengan anggaran tersebut mampu membuat sektor konstruksi bergeliat.

“Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian,” kata Presiden RI.

Menurut Presiden RI, kebangkitan sektor konstruksi tak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga juga menggerakkan industri konstruksi.

“Misalnya menggerakkan industri baja, semen, alat berat dan sektor informal seperti pedagang makanan, penginapan dan lainnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI pun mengapresiasi Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender/seleksi dini.

“Saya menerima laporan bahwa sampai tanggal 15 Januari 2021 ada 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tendernya,” ujarnya.

“Saya minta Menteri PUPR melakukan percepatan sehingga di kuartal pertama 2021 paket sudah bisa ditenderkan dan ditandatangani, ini penting dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional kita,” imbuhnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait percepatan pemulihan ekonomi dari sektor konstruksi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sejak Oktober 2020, pihaknya telah melaksanakan tender/seleksi dini untuk 3.175 paket senilai total Rp38,6 triliun.

“Kami laporkan sejak Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun,” kata Basuki.

Hingga 15 Januari 2021 telah selesai proses tender sebanyak 1.991 paket senilai Rp14,6 triliun. Dengan rincian, 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan kontraknya pada Desember 2020. Lalu, 982 paket senilai Rp12,5 triliun telah ditandatangani kontraknya secara serentak pada hari ini.

Sedangkan pada akhir Februari 2021 sebanyak 1.984 paket senilai Rp24 triliun akan ditandatangani kontraknya. Pada Maret 2021, kata Basuki, akan diselesaikan 1.553 paket senilai Rp40 triliun.

“Sisanya akan kami upayakan segera diselesaikan paling lambat akhir Maret 2021,” ujar Basuki. (Tor)***

Ketua GOW Ciamis Meminta Kaum Perempuan Untuk Mensukseskan Vaksinasi Covid-19

Ketua GOW Ciamis Meminta Kaum Perempuan Untuk Mensukseskan Vaksinasi Covid-19

Ciamis, – Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis, Hj. Talbiyah Munadi, S.H,. M.H meminta masyarakat khususnya kaum perempuan untuk melakukan Vaksinasi Covid-19.

Apalagi programnya untuk kesehatan, kita pada dasarnya tetap mendukung, walaupun masih pro-kontra, namun saya yakin dan percaya bahwa pemerintah akan bertanggung jawab,” kata Hj. Talbiyah Munadi, S.H,. M.H, saat ditemui usah kegiatan Pembinaan Organisasi GOW, di Gedung Puspita Ciamis, Jumat (15/1/2021).

“Vaksin itu untuk pencegahan virus dan kekebalan tubuh, oleh sebab itu kaum perempuan harus ikut mensukseskan vaksinasi Covid-19,” ujarnya.

Hj. Talbiyah menegaskan memang segala sesuatu ada tantangan dan hambatan. Kalau memang ada pribadinya yang menolak itu hak mereka.

“Ia menuturkan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, sebagai perempuan kita harus lebih memperketat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dimana pun berada kita harus memperkat itu, dalm lebih waspada.

Hj. Talbiyah meminta perempuan Tatar Galuh Ciamis harus dapat bekerjasama bahu membahu, untuk segera Covid-19 ini berlalu, selara lahir kita harus menjaga kesehatan, dan selara bathin kita harus bermunajat berdoa kepada Alloh supaya pandemi Covid-19 ini segera hilang. (Ton)***

Agun Gunajar Meminta Masyarakat Indonesia Untuk Pentingnya Menjaga Sikap Toleransi

Agun Gunajar Meminta Masyarakat Indonesia Untuk Pentingnya Menjaga Sikap Toleransi

Ciamis – Anggota Komisi XI DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa meminta semua warga masyarakat di Indonesia harus tetap menjaga sikap toleransi, dan harus mampu memberikan ruang serta saling menghargai dan menghormati terhadap Komunitas kecil sekalipun.

Toleransi itu kan satu bentuk interaksi, kalau dalam Agama Islam itu Muamallah, bentuk interaksi sosial, jadi dalam proses interaksi itu harus bisa mengendalikan diri serta harus mampu memberikan ruang, dan tiadanya ancaman untuk keyakinan dan hak-haknya golongan tertentu,” kata, Anggota Komisi XI DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, saat menghadiri Forum Diskusi Publik di Hotel Priangan, Kamis (14/1/2021).

“Karena bagaimana pun semua harus dilindungi, melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, enggak boleh ada yang tertinggal,” ujarnya.

Menurut Agun, negara Indonesia merupakan negara yang paling potensial, jadi kalau tidak mampu mengelola keberagaman yang berbeda agama, suku, agama dan istiadat. Ini akan terjadi sitregasi.

Agun menuturkan bahwa pentingnya kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari, artinya dapat memposisikan setiap manusia adalah sama, tidak ada yang berbeda. Semua harus berkolaborasi.

Sementara, ketua Umum FKB (Forum Ketahanan Bangsa) Kabupaten Ciamis, Mohammad Izudin menyebut bahwa ruang kebebasan publik berfikir dan berbicara adalah suatu kebutuhan pokok dalam membangun dan menjaga integritas demokrasi, Kaidah demokrasi ini berlandaskan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila.

“Persatuan dalam perbedaan merupakan pundamen etik demokrasi Pancasila, Perbedaan dan keberagaman yang lebar dan tajam merupakan anugrah terbesar dari Alloh,” ujarnya.

Izudin menuturkan bahwa selain untuk Menjalin silaturahim antar seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi, Tokoh Agama, Cendikiawan, bersama unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis.

Kegiatan Forum ini bertujuan untuk menyatukan persepsi untuk satu tekad satu tujuan DEMI BANGSA dengan memberikan semua pihak untuk berbicara dalam menghadapi fenomena kebangsaan yang berkembang saat ini.

Disamping itu, kegiatan ini untuk menjalin rasa persaudaraan dan kekeluargaan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara untuk Membangun optimisme masa depan bagi generasi muda dalam menatap masa depan,” ungkap Izudin.

Forum Ketahanan Bangsa akan berupaya memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan masyafakat bangsa dan negara terutama bagi masyarakat Ciamis,” pungkasnya. (Ton)***

 

Kaleidoskop 2020: Ilmiah, Landasan Pemda Provinsi Jabar Menangani Pandemi COVID-19

Kaleidoskop 2020: Ilmiah, Landasan Pemda Provinsi Jabar Menangani Pandemi COVID-19

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menjadi narasumber dalam acara Konvensi Nasional Humas Pemerintah 2020: Humas Pemerintah Membangun Kepercayaan Publik via konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 4 Desember 2020. (Foto: Yogi P/Humas Jabar)

PANDEMI global COVID-19 yang terjadi di dunia ikut berdampak bagi Indonesia. Hingga 30 Desember 2020, total terdapat 727 ribu kasus di Indonesia dengan 21.703 meninggal dunia. Puluhan ribu keluarga kehilangan sosok ayah, istri, anak, orang tua, rekan, atau sahabat terkait penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini.

Selain dampak kesehatan, pandemi COVID-19 di Tanah Air turut menghantam perekonomian Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan penduduk hampir 50 juta jiwa –terbanyak di Indonesia, hampir dua per tiga warganya atau sekitar 38 juta jiwa membutuhkan bantuan di awal masa pandemi.

“Bahwa COVID-19 ini adalah perang yang meluluhlantakkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya,” ucap Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada wartawan pada Jumat, 8 Mei 2020.

Saat ini, meski perekonomian perlahan pulih dan membaik, ekonomi Jabar di triwulan III-2020 masih mencatat kontraksi sebesar minus 4,08 persen (year-on-year) dibanding triwulan III-2019.

Untuk itu, sejak awal penanganan COVID-19 di Jabar, perlu langkah cepat, cermat, tegas, dan proaktif dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar. Terpenting, semua keputusan yang diambil tersebut berdasarkan pendekatan ilmiah berbasis data dan ilmu pengetahuan.

“Kami menggunakan scientific leadership, membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes,” ujar Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil—saat melakukan pertemuan online dengan United Nations Development Programme (Badan Program Pembangunan PBB) atau UNDP Indonesia pada 27 April 2020.

Kajian ilmiah, juga menjadi dasar Pemda Provinsi Jabar dalam menghitung angka ideal tes dengan metode PCR hingga vaksinasi di Jabar.

Berbagai laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar dalam memetakan pola penyebaran COVID-19 pun selalu mengacu kepada epidemiologi pandemi agar Pemda Provinsi Jabar bisa merumuskan kebijakan yang tepat dalam memberantas COVID-19.

Dalam setiap rapat koordinasi mingguan oleh Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, paparan yang disampaikan antara lain terkait perkembangan kasus COVID-19 terkini (termasuk tingkat kesembuhan, tingkat kematian, angka Reproduksi Efektif, Zona Risiko/Level Kewaspadaan), evaluasi PSBB Proporsional dan AKB, penanganan kesehatan (antara lain pengujian sampel, keterisian rumah sakit rujukan, pusat isolasi, dan pemakaman), hingga pemulihan ekonomi termasuk di antaranya penyaluran bansos dan proyeksi ekonomi Jabar.

Dalam semua kegiatannya itu, Pemda Provinsi Jabar juga mengusung konsep Pentahelix ABCGM (akademisi, pebisnis/swasta, komunitas/masyarakat, pemerintah, dan media) bekerja sama dengan lembaga kepakaran InJabar, Ombudsman, hingga BPKP.

Dalam edukasi masyarakat terkait AKB dan protokol kesehatan, Pemda Provinsi Jabar juga menerapkan teori komunikasi publik agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh warga Jabar.

Informasi terkait penanganan COVID-19 dengan konten menarik pun intens disebarkan melalui banyak media. Mulai dari media sosial sampai media massa.

“Sehingga responsive government melalui media digital ini sangat menjadi sebuah ukuran keberhasilan kita dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat,” kata Kang Emil saat menjadi narasumber dalam acara Konvensi Nasional Humas Pemerintah 2020: Humas Pemerintah Membangun Kepercayaan Publik via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 4 Desember 2020.

“Kami sangat interaktif berkomunikasi selama pandemi. Bisa dilihat dari rilis yang kami buat berkisar ratusan, infografis yang disebarluaskan juga ratusan. Kemudian, konten video pun ratusan dan media luar ruang, serta live streaming juga kami maksimalkan,” tambahnya.

Dengan mengambil kebijakan berdasarkan ilmu secara komprehensif, Kang Emil pun berharap agar Provinsi Jabar mampu melawan pandemi global COVID-19 secara terukur, ilmiah, cepat, dan tepat sehingga arahan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah agar menekan penyebaran COVID-19 dan mendongkrak perekonomian bisa dengan optimal dilakukan Pemda Provinsi Jabar. (Don)***

Baca Juga : Sekda Sebut Tahun 2021 sebagai Momentum Pemulihan Ekonomi Kreatif Jabar

Sosialisasi Penjaminan Mutu Direktorat Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam Kementerian Agama RI

Sosialisasi Penjaminan Mutu Direktorat Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam Kementerian Agama RI

Bandung – Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., membuka acara Sosialisasi Penjaminan Mutu Direktorat Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam Kementerian Agama RI di Hotel Puri Khatulistiwa, Senin (28/12/2020).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. H. M. Ali Ramdhani, S.TP., MT, tampil sebagai keynote speaker pada acara tersebut. Sementara itu, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Ija Suntana, M.Ag, dan Sekretaris Satuan Penaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia, Dr. Ratnaningsing Eko Sardjono, M.Si., tampil sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof.Dr. Rosihon Anwar, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Swasta.

“Kita ketahui secara bersama Dirjen Pendis berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu perguruan tinggi. Untuk itu, kegiatan ini menjadi penting dan harus direspon dengan baik oleh kampus, terutama Lembaga Penjaminan Mutu dalam rangka ikhtiar peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas,” tegasnya.

“Jika sebelumnya kita masuk pada era perluasan akses, sekarang kita masuk pada era peningkatan mutu. Perguruan tinggi Islam harus sudah menyiapkan perangkat untuk peningkatan kualitas, bukan sekadar kuantitas,” paparnya.

Dirjen Pendis, Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, menyampaikan, sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Kegamaan Islam, strategi Pendidikan Tinggi Islam diprioritaskan pada peningkatan akses pendidikan tinggi, kualitas layanan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas hasil penelitian/riset, dan peningkatan hasil inovasi pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Prof. Dhani,menegaskan terselenggaranya kegiatan Sosialisasi ini harus dimaknai sebagai komitmen bersama antara Kementerian Agama, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kopertais Wilayah II Jawa Barat untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang unggul, terbaik dan bermartabat.

“Ini menjadi ikhtiar bersama Pendis, UIN Bandung, dan Kopertais untuk menghadirkan insan-Insan terbaik, unggul, bermartabat, memiliki kekhasan seperti Guru Madrasah, Ma’had Ali, Surau, sehingga dapat melahirkan pendidikan Islam yang bermutu, berstandar yang disepakati secara bersama, dan SDM unggul untuk kemajuan bangsa, negara tercinta,” jelasnya.

Ketua LPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Ija Suntana, M.Ag menyampaikan tentang pentingnya penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

“Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sangat bergantung pada proses penjaminan mutu internal. Sistem Penjaminan Internal (SPMI) yang dilakukan secara konsisten, serius, dan berkesinambungan merupakan prasyarat kelancaran Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di perguruan tinggi manapun,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu UPI, Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono menyatakan bahwa unit penjaminan mutu di perguruan tinggi harus menyiapkan blue print untuk pencapaian prodi yang unggul. Unit penjaminan mutu harus mengadakan penyamaan persepsi mengenai komitmen mutu dan melakukan langkah-langkah praktis pencapaiannya.

“Perangkat teknologi merupakan alat bantu yang sangat mendukung pada proses penjaminan mutu. Ketersediaan data proses akademik yang mudah diakses dalam suatu aplikasi harus diusahakan oleh setiap pengelola pergurun tingg,” ujar ketua LPM UIN Bandung, Ija Suntana.

Acara Sosialisasi Penjaminan Mutu ini dihadiri para Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Ketua Lembaga, Rektor, dan ketua-ketua Perguruan Tinggi Islam Swasta yang berada di bawah lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat. (Tor)***

Baca Juga : Susun Modul Moderasi Beragama, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Gelar Workshop

Masuki 2021, Kendaraan Dinas Gubernur dan Wagub Jabar Beralih ke Mobil Listrik

Masuki 2021, Kendaraan Dinas Gubernur dan Wagub Jabar Beralih ke Mobil Listrik

 Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Humas Jabar)

Bandung-  Memasuki 2021, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa di pekan pertama Januari ini kendaraan operasional kedinasan yang digunakan Gubernur dan Wagub Jabar beralih menggunakan mobil listrik.

Kang Uu pun sudah menggunakan mobil listrik per hari ini (2/1/21) dengan pengisian baterai dalam waktu 30 menit dengan daya tempuh kendaraan hingga ratusan kilometer.

Ia menjelaskan, selain ramah lingkungan, mobil listrik juga dapat menghemat pengeluaran APBD Provinsi Jabar terkait belanja BBM (Bahan Bakar Minyak).

“Seperti yang kita tahu, BBM adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya, penggunaan mobil listrik ini bisa mengurangi konsumsi BBM,” ucap Kang Uu saat dihubungi dari Kota Bandung, Sabtu (2/1).

Adapun sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Presiden  Direktur PT Hyundai Motors Indonesia Sung Jong Ha secara resmi telah melakukan serah terima tiga mobil listrik di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa, 29 Desember 2020.

Dengan adanya serah terima ini, Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki kendaraan operasional kedinasan berupa mobil listrik.

Mobil listrik jenis IONIQ Electric dan KONA Electric digunakan untuk Gubernur, Wagub, dan operasional polisi patwal gubernur.

Kang Uu menambahkan, menggunakan mobil listrik juga menambah kenyamanan berkendara karena tidak bising atau tidak ada suara. Selain itu, mobil listrik asal Negeri Ginseng Korea ini memiliki harga terjangkau, sekitar Rp600 juta per unit serta ramah lingkungan.

Adapun dilansir situs web resmi Hyundai, IONIQ Electric mempunyai kapasitas sebesar 38,3 kWh dan KONA Electric sebesar 39,2 kWh.

Menggunakan baterai sebagai sumber energi utama, mobil listrik murni terbebas dari emisi. Berdasarkan perhitungan biaya penggunaan listrik (R2-R3), IONIQ Electric dan KONA Electric masing-masing memiliki efisiensi listrik 0,138 kWh/km dan 0,150 kWh/km serta mampu menempuh jarak 373 km dan 345 km.

Dengan berbagai keunggulan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar secara bertahap akan mengalihkan seluruh kendaraan-kendaraan dinas menjadi mobil listrik.

Untuk itu, Kang Uu pun berharap agar bupati/walikota mulai menganggarkan untuk menghadirkan mobil listrik di lingkungan pemerintahannya. Ia pun mengajak masyarakat turut beralih ke mobil listrik karena lebih ramah lingkungan.

“Jadi dimulai dari sekarang, apalagi mobil listrik sudah tersedia di dealer-dealer. Motor listrik, mobil listrik, dan sepeda listrik sekarang sudah tersedia,” kata Kang Uu. (Tor)***

Baca Juga : Provinsi Jabar Jalin Kerja Sama dengan Chungcheongnam-do Korea Selatan