Ada Peluang Efisiensi, Dana Pilgub Jabar 2024 Dikaji Kembali

Ada Peluang Efisiensi, Dana Pilgub Jabar 2024 Dikaji Kembali

Kota Semarang, INDO-SATU, – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Dana yang diusulkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2024 sebesar 2,4 Trilyun untuk ditinjau kembali.

Ketua BP Perda DPRD Jabar Achdar Sudrajat mengatakan, BP Perda melihat ada peluang efisiensi anggaran sehingga perlu dikaji ulang. “Dana yang diusulkan 2,4 Trilyun itu, kita dewan dalam hal ini BP Perda melihat ini bisa dikaji ulang”, ujar Achdar disela rapat kerja BP Perda DPRD Jabar beserta Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat terkait Dana Cadangan Daerah Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, di Kota Semarang, Rabu, (3/11/2021).

Achdar menambahkan, adanya Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pendapatan daerah berkurang sehingga dengan efisiensi, anggaran bisa dialihkan untuk program pembangunan.

“2,4 Trilyun itu untuk apa kepentingannya, kebutuhan dan sebagainya? Kita ingin penjelasan secara konkret karena kita melihat ada peluang efisiensi,” jelas Achdar.

Achdar menekankan, anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2024 yang sangat besar sehingga tidak cukup dalam sekali penganggaran. Oleh karena itu diperlukan payung hukum sebagai panduan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah (DCD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

“DCD ini sangat penting dan sudah mendesak sehingga BP Perda sepakat Ranperda DCD untuk dibahas secara cepat dan tuntas,” tegas Achdar.

Ia pun akan segera melaporkan hasil kerja pihaknya kepada Pimpinan DPRD Jawa Barat untuk segera dilakukan pembahasan selanjutnya.***

Komisi IV Evaluasi program Kerja kantor cabang ESDM Wilayah IV Bandung

Komisi IV Evaluasi program Kerja kantor cabang ESDM Wilayah IV Bandung

Kota Cimahi, INDO-SATU,– Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Kunjungi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung terkait dengan Monitoring Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latip mengatakan, Komisi IV berkumjung ke kantor cabang dinas ESDM Wilayah IV yang membawahi beberapa kabupaten kota dan menemukan bahwa dengan beban kerja yang luar biasa dan SDMnya banyak namun keberpihakan anggran dari pemerintah provinsi hanya 2 milliar untuk tahun 2022 yang sangat tidak adil.

“Komisi IV berkunjung ke kantor cabang dinas ESDM wilayah IV yang membawahi beberapa kabupaten kota, kita menemukan memang dengan beban kerja yang luar biasa, SDM cukup banyak tetapi keberpihakan anggaran dari pemerintah provinsi hanya 2 Milliar saja untuk tahun 2022 sangat tidak adil, padahal ada program-program tertentu di provinsi jabar seperti alun-alun yang menghabiskan puluhan milliar,” ujar Tetep Abdul Latip di Kota Cimahi, Rabu (3/11/2021)

Tetep juga menambahkan, dengan kondisi ini, akan menjadi catatan khusus untuk komisi IV agar bisa mendorong agar setiap cabang dinas bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk tahun 2022 karena dana tersebut lebih dibutuhkan untuk menjalankan program – program cabang dinas dibandingkan dengan anggaran – anggaran pencitraan.

“Ini memang menjadi catatan khusus dan juga membutuhkan keberanian dari komisi IV untuk memperjuangkan penambahan anggaran untuk beberapa cabang dinas menjalankan program – program yang sudah direncanakan atau yang tertunda karena pandemi sebenarnya angka tersebut kecillah dibandingkan dengan anggaran – anggaran mercusuar yang hanya untuk pencitraan saja,” Tutup Tetep Abdul Latip.***

KPID Harus Mampu Menjawab Tantangan Penyiaran Di Jawa Barat Menjelang ASO

KPID Harus Mampu Menjawab Tantangan Penyiaran Di Jawa Barat Menjelang ASO

Kab. Bandung, INDO-SATU, – Jelang Analog Switch Off (ASO) pada 2022 memdatang, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi persiapan tahapan-tahapan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Prov. Jabar, Bedi Budiman pada perhelatan Malam Anugerag Penyiaran KPID JABAR KE-14 Tahun 2021 di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (2/11/2021).

Menurutnya, Kementerian Komunikasi Dan Informasi (Kemenkominfo) sebagai induk penyiaran di Indonesia sudah cukup baik dalam mensosialisasikan ASO yang dilakukan secara masif. Namun demikian, tetap ini harus dibantu oleh banyak pihak, terutama, untuk masuk ke wilayah-wilayah pedesaaan dan terpencil. Sebab, topografi karena Jawa Barat ini terdiri dari pegunungan. Artinya medannya menjadi tantangan bagi KPID dengan wilayah pegunungan Jawa Barat.

“Oleh karena itu, kami minta agar program ini diperhitungkan matang di Jawa Barat. Termasuk bagaimana nanti agar jangan sampai penduduk yang banyak di Jawa Barat ini nanti tidak merata, justru yang membutuhkan yang tidak kebagian lantaran topografinya yang sulit,” ujar Bedi.

Selain itu, katanya, soal kualitasnya juga harus diperhatikan serius dan jangan sampai ketika peralihan televisi analog ke digital sudah diberlakukan dan dinikmati oleh warga, hanya dalam waktu beberapa bulan sudah ada gangguan

“Jangan sampai itu menjadi tragedi nasional, saya titip betul menjaga kualitasnya. Jadi, kalau itu untuk dibagikan ke rakyat walaupun untuk dibagikan itu kualitasnya harus bagus. Misalnya, baru tiga bulan kemudian rusak akhirnya rakyat tidak bisa menikmati siaran televisi,” katanya.

Di singgung soal ujicoba siaran televisi digital, Bedi menilai sudah sangat bagus dengan hasil gambar yang jernih. Karena itu, pihaknya juga mengajak masyarakat Jawa Barat untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan program pemerintah dalam peralihan televisi analog ke televisi digital.

“Kemarin saya sudah lihat, sudah uji coba ya waktu sepak bola begitu pas mantap,bagus jernih begitu. Jadi sip! begitu ya. Saya juga meminta pada masyarakt Jawa Barat untuk bersama-sama mensukseskan program ASO ini. Dan meyakini bahwa ini adalah kebijakan yang terbaik untuk kemajuan Jawa Barat,” pungkasnya.***

Komisi IV Evaluasi Anggaran Perubahan UPTD LLAJ Wilayah II

Komisi IV Evaluasi Anggaran Perubahan UPTD LLAJ Wilayah II

Kabupaten Bandung, INDO-SATU, – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Mengunjungi kantor UPTD LLAJ Wilayah II Kabupaten Bandung untuk lakukan evaluasi anggran perubahan tahun anggaran 2021 .

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latip mengatakan, evaluasi dilakukan di UPTD wilayah II yang cukup memprihatinkan dan harus menjadi perhatian panitia anggaran dan TAPD terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja walaupun sifatnya sementara.

“Evaluasi kali ini dilakukan Komisi IV di UPtD LLAJ Wilayah II yang terkait dengan anggaran perubahan 2021 dan yang menjadi perhatian kami dan sangat memprihatinkan adalah soal pemutusan hubungan kerja tenaga kontrak walaupun sifatnya hanya sementara ini harus menjadi perhatian khusus dari panitia anggaran dan TAPD pemerintah provinsi jawa barat,” ujar Tetep usai rapat kerja di Cinunuk, Kabupaten Bandung, Selasa, (2/11/2021).

Tetep Juga menambahkan, disaat pandemi agak berat sebenarnya untuk dilakukan resign namun Komisi IV juga mengapresiasi LLAJ Wilayah II bisa mengantisipasi dan berinovasi yang kreatif sehingga ditengah keterbatasan dana bisa bertahan, sehingga selebihnya Komisi IV akan bisa membantu kekurarqngqn yang dibutuhkan.

“Ditengah suasana pandemi ini kan berat untuk dilakukan resign jadi tidak arif kalau kita melakukan itu, namun alhamdulillah untuk LLAJ Wilayah II ini ada antisipasi yang dangat inovasi dan kreatif sehingga ditengah keterbasan dana bisa bertahan dan sangat kita apresiasi sedangkan hal hal kurangnya bisa kita bantu dan suarakan di badan anggaran DPRD Jabar dengan TAPD,” tutup Tetep Abdul Latip.***

DPRD Jabar Pelajari Perda Dana Cadangan Ke Jawa Tengah

DPRD Jabar Pelajari Perda Dana Cadangan Ke Jawa Tengah

Kota Semarang, INDO-SATU, – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat pelajari Peraruran Daerah (Perda) tentang Dana Cadangan Daerah ( DCD ) Provinsi Jawa Tengah ke DPRD Provinsi Jawa Tengah, Selasa (2/11/2021).

Ketua BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat, Achdar Sudrajat mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dana Cadangan Daerah yang akan disusun yakni untuk pembiayaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 mendatang.

“Kami ke Jawa Tengah cukup senang karena tujuan kita untuk mempelajari Perda Dana Cadangan Daerah berhasil, karena mereka telah memiliki Perda DCD untuk Pilgub Jateng,” ujar Achdar.

Achdar menambahkan keberadaan Ranperda Dana Cadangan Daerah untuk Pilkada Jawa Barat Tahun 2024 ini sangat penting agar ada regulasi yang mengunci anggaran untuk kebutuhan Pilkada di Jawa Barat.

“Agar anggaran ini tidak dipakai macem- macem, khusus untuk hajatan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2024, InsyaAllah Perda No. 7 menjadi acuan untuk terbentuknya Perda DCD di Jawa Barat,” jelas Achdar.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Eko Purnomo juga menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan Daerah sebagai panduan agar Pemilihan Umum di Jawa Tengah Tahun 2024 bisa berjalan.

“Karena anggaran kan sekarang banyak refocusing, nah ini membuat kita lebih teliti, lebih mencermati anggaran jangan sampai anggaran terlalu banyak ataupun terlalu sedikit,” ujar Bambang.

Bambang menekankan, hal utama yang diatur dari Perda ini yaitu bagaimana mekanisme penyimpanan dana cadangan agar pada Tahun 2024 total kebutuhan anggaran untuk Pemilu bisa terpenuhi.

“Penyimpanan Dana Cadangan itu dari tahun berapa, yakni Tahun 2022, 2023 dan 2024, itu juga berapa maksimal dan minimalnya. Dengan catatan pada tahun 2024 total kebutuhan anggaran sebesar 900 milyar bisa terpenuhi,” pungkas Bambang.***

Pemprov Jabar Harus Selesaikan Syarat Pemekaran Garut Utara

Pemprov Jabar Harus Selesaikan Syarat Pemekaran Garut Utara

Kota Bandung, INDO-SATU – Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) menyampaikan aspirasinya terkait kelanjutan pemekaran daerah Garut Utara dan diterima langsung oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, pihaknya langsung menerima aspirasi tersebut untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana pihaknya telah bertindak langsung.

“Mereka mempertanyakan aspirasi mempertanyakan kelanjutan pemekaran garut utara dari pemerintah Provinsi,” kata Bedi di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa, (2/10/2021).

Bedi menyebut, pihaknya telah menyambangi daerah Garut Utara langsung beberapa waktu lalu dan menggelar rapat langsung hari ini demi mempertemukan masyarakat Garut Utara dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami dari komisi 1 sudah cepat tanggap ini pertama langsung ke garutnya yang kemarin, yang kedua ini formalnya untuk dipertemukan oleh pihak otonomi daerah dengan eksekutif dengan Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Pihaknya menginginkan, pemekaran tersebut agar dapat terwujud segera namun dengan memperhatikan regulasi yang ada.

“Pada prinsipnya kami dari komisi 1 ingin agar pemekaran garut utara dapat segera terwujud. Adapun tahapan yang harus ditempuh ini harus dipercepat, termasuk dengan bagaimana pola kebijakan aspek aspek normatif lainnya harus segera dipenuhi,” ucapnya.

Dirinya juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera mewujudkannya dengan mempersiapkan syarat syarat administratif yang harus ditempuh agar pihaknya dapat segera melakukan persetujuan.

“Jadi hal hal yang sifatnya administratif ini wajib harus, tapi kami sebagai anggota DPRD menuntut supaya pemprov mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa segera melakukan persetujuan bagaimana dengan target pemprov untuk indeks kinerja umum terkait pemekaran otonomi daerah,” ujarnya.

Bedi menekankan, pemekaran tersebut harus diteliti dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya nanti serta tidak memberatkan daerah induknya (Kabupaten Garut).

“Yang paling penting kami ingin menjamin bahwa pemekaran ini harus diteliti membawa kesejahteraan bagi masyarakat garut utara juga tetap menjadi stabilitas bagi daerah induknya,” tutupnya.***

Komisi V Apresiasi RSUD Al-Ihsan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Peserta BPJS

Komisi V Apresiasi RSUD Al-Ihsan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Peserta BPJS

Kabupaten Bandung, INDO-SATU, – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri acara peresmian poliklinik BPJS dan rawat inap kelas 3 RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Selasa, (2/11/2021).

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, mengapresiasi langkah RSUD Al Ihsan dalam memberikan pelayanan bagi pasien BPJS dengan membangun poliklinik BPJS, Abdul Harris menambahkan pada saat ini pasien Rumah Sakit terutama RSUD terisi oleh 90% pasien dari peserta BPJS, untuk itu DPRD akan terus mengawal RSUD Al-Ihsan dalam memberikan pelayanan prima dalam melayani pasien peserta BPJS.

“Pertama memang kita menjadikan pasien BPJS suatu yang utama karena 90% pasien BPJS dari DPRD Jabar tetap menyokong anggaran untuk para pasien peserta BPJS agar mendapat perhatian dan pelayanan yg prima, Al Ihsan telah menjawab dan menyediakan pelayanan yang bagus bagi pasien BPJS untuk itu kami Komisi V sangat mengapresiasi,” ucapnya.

Abdul Harris juga mengatakan kedepannya DPRD melalui Komisi V akan terus melakukan pengembangan untuk RSUD Al-Ihsan sesuai dengan cita-cita seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Ihsan sebagai Rumah Sakit rujukan Provinai yang bisa dijadikan standar Internasional, Abdul Harris juga mengatakan akan mendukung alokasi dana untuk menunjang pembangunan RSUD Al-Ihsan

“InsyaAllah kedepan kita akan kembangkan sesuai cita-cita dan arahan , kami akan berusahaa menjadikan RSUD Al Ihsan sebagai rujukan Provinsi serta RS yang bertahap internasional, DPRD akan menggunakan sepenuhnya alokasi dana dari APBD peruntukan bidang kesehatan untuk pembangunan dan pengembagan Al Ihsan,” pungkasnya.***

Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Segudang Prestasi BUMADes Panca Mandala

Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Segudang Prestasi BUMADes Panca Mandala

Kab. Tasikmalaya, INDO-SATU – Segudang prestasi yang ditorehkan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) dari PT. BUMADes Panca Mandala yang berada di Desa Mandala Mekar, Kabupaten Tasikmalaya patut diacungi jempol. Karena itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atas keberhasilan dalam pengelolaannya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin menyatakan, pihaknya merasa bangga dengan adanya kelompok desa yang bernaung dalam wadah Panca Mandala untuk membentuk desa digital yang dirintis sejak 2011 lalu, bukan tanpa alasan, Panca Mandala bermula dari ketertinggalan desa dan minimnya informasi dari luar.

Kondisi itu berbalik setelah dibentuknya Undang-undang tentang pengelolaan desa. Menyepakati dari lima desa ini untuk membentuk desa digital. Saat ini menjadi desa percontohan secara nasional.

“Karena itu, Komisi I DPRD Jabar mendukung desa digital secara umum di Jawa Barat. Ada dua strategi untuk memajukan suatu desa yakni desa wisata dan desa digital. Desa mandala Mekar ini menjadi pilot project untuk rujukan wilayah pedesaan dalam pengelolaannya,” ujar Ahab di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (1/11/2021).

Dia menambahkan, dengan lahirnya Perda Desa Wisata, saat ini sedang mengkaji tentang Desa Digital agaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar, jika hasil kajiannya berdampak positif, maka akan dibentuk suatu regulasi untuk memajukan Jawa Barat.

“Kebutuhannya akan terintegrasi baik itu infrastruktur, dunia usaha dan hal lainnya agar betul-betul menjadi kunci untuk kemajuan Jawa Barat,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur operasional PT BUMADes Panca Mandala,Tutus Ruyadi menyebutkan, internet dapat membantu desa dan masyarakatnya untuk menggunakan dalam berbagai kepentingan. Selain itu, internet desa seharusnya menjadi jembatan antara desa dan wilayah perkotaan yang secara umum, gambaran tersebut menyudutkan wilayah pedesaan dan perkotaan.

“Sehingga saat ini sudah tidak ada kesenjangan social antara wilayah desa dan perkotaan dengan adanya jaringan internet,” ujar Tutus.

Dari usaha yang dikerjakan, lanjut dia, masyarakat sebelumnya merasa pesimis untuk mengawali usaha jaringan internetnya, misalnya, gambaran pembangunan tower transmisi menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan dan pengelolaannya. Padahal, setelah dijalankan, masyarakat saat ini menikmati dengan adanya jaringan internet ini justru menjadikan keuntungan bagi sebagian masyarakat.

“Ternyata antusiasme masyarakat sangat tinggi, ada yang digunakan untuk usaha pertanian, penjualan hasil tani tinggal menggunakan internet untuk pemasarannya cukup menjanjikan,” katanya.

Salah satu cerita sukses dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah BUMDesa Bersama (BUMDesma) Panca Mandala dari Tasikmalaya yang berhasil kembangkan produk unggulan berbasis Smart Village.

Tutus menjelaskan, Badan Usaha Milik Antar Desa BUMADes Panca Mandala bisa disebut sebagai BUMDes pertama di Indonesia yang bergerak di bidang penyedia jasa jaringan komunikasi internet. Niat awal pembentukannya agar generasi muda tetap tinggal dan bekerja di desa tanpa perlu pergi mengadu nasib ke kota.

“Awalnya kita membentuk badan usaha yang bergerak di bidang produk unggulan lokal seperti hasil bumi dan lain-lain. Pada perkembangannya kami kesulitan memasarkan hasil produk dan mencari informasi untuk mengembangkannya. Maka lahirlah usaha penyedia jaringan komunikasi terutama internet, yang justru menjadi produk utama kami saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaannya saat ini melayani permintaan pemasangan jaringan internet untuk desa-desa yang ada di kecamatan bahkan se-Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan, beberapa waktu lalu ada yang melakukan studi banding dari Provinsi Papua.

“Saat ini pun beberapa dari anggota kami sedang melakukan pelatihan di Papua setelah mereka dating mengunjungi kami untuk studi banding tentang jaringan internet desa,” ucapnya.

Untuk layanan internet, Pancamandala rilis Desa Media Net (DeMeN) dengan tagline Internet Sadulur Salembur. Bahkan, saat ini pelanggannya selain perorangan juga termasuk pemasangan di rumah, sekolah dan kantor desa.

“Banyak permintaan dari desa-desa bahkan rumah atau perseorangan untuk pemasangan jaringan inrernet baik itu hardwere, softwere termasuk juga pembuatan tower untuk antena internetnya,” paparnya.

Unit usaha yang cukup besar adalah Helpdesk yang dinamakan Sistem Infomasi Desa dan Kawasan (SIDeKA). SIDeKA memiliki sejumlah fitur canggih seperti Kependudukan, Keuangan, Pemetaan, Website dan Sinkronisasi Data.

“Saat ini telah 7.241 desa telah terdaftar di SIDeKA. Namun, masih ada kendala kadang Admin tidak sesuai dengan monitor,” tandasnya.

Selain penyedia internet, Pancamandala juga miliki unit usaha peternakan Paseban, yang selanjutnya akan dikembangkan dengan penggemukan dan Breeding. Panca Mandala juga mengembangkan usaha sektor pertanian berupa sayur box dan peternakan ayam petelur, termasuk Agricamp Papayan.***

Pajak Air Permukaan (PAP) Harus Segera Dibayarkan

Pajak Air Permukaan (PAP) Harus Segera Dibayarkan

Bandung Barat, INDO-SATU — Pajak merupakan salah satu sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi. Tidak terkecuali hasil pajak dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di waduk saguling Kabupaten Bandung Barat, PAP tersebut kini dikelola oleh salah satu perusahaan yaitu PT. Indonesia Power.

Untuk memastikan pajak tersebut dibayarkan oleh perusahaan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung tempat itu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugyanto Nangolah mengatakan, Pajak Air Permukaan (PAP) pajak dari PT. Indonesia Power harus segera dibayarkan supaya tidak menghambat PAD karena itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernu Jawa Barat tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah.

“Bahwa untuk pembayaran pajak PT. indonesia power terhadap Pajak Air Permukaan (PAP) itu harus segera dibayarkan agar tidak menghambat pendapatan asli daerah provinsi jawa barat” ucap sugyanto di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Senin, (01/11/2021).

Sugyanto menekankan kembali, Pajak Air Permukaan (PAP) sudah ada aturannya di Peraturan Gubernur Jawa Barat, sehingga semua harus mentaatinya. “Saya sudah sampaikan dalam penetapan tarif pajak itu adalah dari peraturan gubernur jawa barat no 13 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi jawa barat no 13 tahun 2011 bahwa penetapan pajak air permukaan (PAP) harus dibayar sesuai dengan peraturan gubernur tersebut,” tekannya.

“Dalam rangka otonomi daerah ini jangan sampai dikebiri hal-hal otonomi gubernur jawa barat terhadap tarif (PAP) itu,maka dari itu sebelum ada keputusan dari permendagri,pajak itu harus dibayar sesuai yang telah di tetapkan oleh peraturan gubernur provinsi jawa barat,” tandasnya.

DPRD Jabar Minta Target Pendapatan dan Belanja Harus Rasional

DPRD Jabar Minta Target Pendapatan dan Belanja Harus Rasional

BANDUNG, INDO-SATU – Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke KP3D Rancaekek, Kabupaten Bandung. Senin, (1/11/21). Kunjungan kerja tersebut, dalam rangka pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa rasionalisasi target pendapatan murni Tahun 2021 bisa mencapai 100% bahkan melampaui target pendapatan.

“Karena saat ini kita sedang membahas APBD murni, sementara saya harap pergerakan disini ingin rasional jangan sampai terjadi suatu peristiwa penetapan target pendapatan belanja yang ditentukan ternyata pendapatan tidak tercapai sampai 5 triliun,” katanya.

Achmad Ru’yat berharap, KP3D Rancaekek yang mempunyai pimpinan yang berkompetensi tinggi di bidangnya diharapkan menjadi solusi terbaik untuk pengembangan pendapatan terutama di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung.**