Komisi IV Evaluasi Anggaran Perubahan UPTD LLAJ Wilayah II

Komisi IV Evaluasi Anggaran Perubahan UPTD LLAJ Wilayah II

Kabupaten Bandung, INDO-SATU, – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Mengunjungi kantor UPTD LLAJ Wilayah II Kabupaten Bandung untuk lakukan evaluasi anggran perubahan tahun anggaran 2021 .

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latip mengatakan, evaluasi dilakukan di UPTD wilayah II yang cukup memprihatinkan dan harus menjadi perhatian panitia anggaran dan TAPD terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja walaupun sifatnya sementara.

“Evaluasi kali ini dilakukan Komisi IV di UPtD LLAJ Wilayah II yang terkait dengan anggaran perubahan 2021 dan yang menjadi perhatian kami dan sangat memprihatinkan adalah soal pemutusan hubungan kerja tenaga kontrak walaupun sifatnya hanya sementara ini harus menjadi perhatian khusus dari panitia anggaran dan TAPD pemerintah provinsi jawa barat,” ujar Tetep usai rapat kerja di Cinunuk, Kabupaten Bandung, Selasa, (2/11/2021).

Tetep Juga menambahkan, disaat pandemi agak berat sebenarnya untuk dilakukan resign namun Komisi IV juga mengapresiasi LLAJ Wilayah II bisa mengantisipasi dan berinovasi yang kreatif sehingga ditengah keterbatasan dana bisa bertahan, sehingga selebihnya Komisi IV akan bisa membantu kekurarqngqn yang dibutuhkan.

“Ditengah suasana pandemi ini kan berat untuk dilakukan resign jadi tidak arif kalau kita melakukan itu, namun alhamdulillah untuk LLAJ Wilayah II ini ada antisipasi yang dangat inovasi dan kreatif sehingga ditengah keterbasan dana bisa bertahan dan sangat kita apresiasi sedangkan hal hal kurangnya bisa kita bantu dan suarakan di badan anggaran DPRD Jabar dengan TAPD,” tutup Tetep Abdul Latip.***

DPRD Jabar Pelajari Perda Dana Cadangan Ke Jawa Tengah

DPRD Jabar Pelajari Perda Dana Cadangan Ke Jawa Tengah

Kota Semarang, INDO-SATU, – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat pelajari Peraruran Daerah (Perda) tentang Dana Cadangan Daerah ( DCD ) Provinsi Jawa Tengah ke DPRD Provinsi Jawa Tengah, Selasa (2/11/2021).

Ketua BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat, Achdar Sudrajat mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dana Cadangan Daerah yang akan disusun yakni untuk pembiayaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 mendatang.

“Kami ke Jawa Tengah cukup senang karena tujuan kita untuk mempelajari Perda Dana Cadangan Daerah berhasil, karena mereka telah memiliki Perda DCD untuk Pilgub Jateng,” ujar Achdar.

Achdar menambahkan keberadaan Ranperda Dana Cadangan Daerah untuk Pilkada Jawa Barat Tahun 2024 ini sangat penting agar ada regulasi yang mengunci anggaran untuk kebutuhan Pilkada di Jawa Barat.

“Agar anggaran ini tidak dipakai macem- macem, khusus untuk hajatan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2024, InsyaAllah Perda No. 7 menjadi acuan untuk terbentuknya Perda DCD di Jawa Barat,” jelas Achdar.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Eko Purnomo juga menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan Daerah sebagai panduan agar Pemilihan Umum di Jawa Tengah Tahun 2024 bisa berjalan.

“Karena anggaran kan sekarang banyak refocusing, nah ini membuat kita lebih teliti, lebih mencermati anggaran jangan sampai anggaran terlalu banyak ataupun terlalu sedikit,” ujar Bambang.

Bambang menekankan, hal utama yang diatur dari Perda ini yaitu bagaimana mekanisme penyimpanan dana cadangan agar pada Tahun 2024 total kebutuhan anggaran untuk Pemilu bisa terpenuhi.

“Penyimpanan Dana Cadangan itu dari tahun berapa, yakni Tahun 2022, 2023 dan 2024, itu juga berapa maksimal dan minimalnya. Dengan catatan pada tahun 2024 total kebutuhan anggaran sebesar 900 milyar bisa terpenuhi,” pungkas Bambang.***

Pemprov Jabar Harus Selesaikan Syarat Pemekaran Garut Utara

Pemprov Jabar Harus Selesaikan Syarat Pemekaran Garut Utara

Kota Bandung, INDO-SATU – Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) menyampaikan aspirasinya terkait kelanjutan pemekaran daerah Garut Utara dan diterima langsung oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, pihaknya langsung menerima aspirasi tersebut untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana pihaknya telah bertindak langsung.

“Mereka mempertanyakan aspirasi mempertanyakan kelanjutan pemekaran garut utara dari pemerintah Provinsi,” kata Bedi di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa, (2/10/2021).

Bedi menyebut, pihaknya telah menyambangi daerah Garut Utara langsung beberapa waktu lalu dan menggelar rapat langsung hari ini demi mempertemukan masyarakat Garut Utara dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami dari komisi 1 sudah cepat tanggap ini pertama langsung ke garutnya yang kemarin, yang kedua ini formalnya untuk dipertemukan oleh pihak otonomi daerah dengan eksekutif dengan Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Pihaknya menginginkan, pemekaran tersebut agar dapat terwujud segera namun dengan memperhatikan regulasi yang ada.

“Pada prinsipnya kami dari komisi 1 ingin agar pemekaran garut utara dapat segera terwujud. Adapun tahapan yang harus ditempuh ini harus dipercepat, termasuk dengan bagaimana pola kebijakan aspek aspek normatif lainnya harus segera dipenuhi,” ucapnya.

Dirinya juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera mewujudkannya dengan mempersiapkan syarat syarat administratif yang harus ditempuh agar pihaknya dapat segera melakukan persetujuan.

“Jadi hal hal yang sifatnya administratif ini wajib harus, tapi kami sebagai anggota DPRD menuntut supaya pemprov mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa segera melakukan persetujuan bagaimana dengan target pemprov untuk indeks kinerja umum terkait pemekaran otonomi daerah,” ujarnya.

Bedi menekankan, pemekaran tersebut harus diteliti dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya nanti serta tidak memberatkan daerah induknya (Kabupaten Garut).

“Yang paling penting kami ingin menjamin bahwa pemekaran ini harus diteliti membawa kesejahteraan bagi masyarakat garut utara juga tetap menjadi stabilitas bagi daerah induknya,” tutupnya.***

Komisi V Apresiasi RSUD Al-Ihsan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Peserta BPJS

Komisi V Apresiasi RSUD Al-Ihsan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Peserta BPJS

Kabupaten Bandung, INDO-SATU, – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri acara peresmian poliklinik BPJS dan rawat inap kelas 3 RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Selasa, (2/11/2021).

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, mengapresiasi langkah RSUD Al Ihsan dalam memberikan pelayanan bagi pasien BPJS dengan membangun poliklinik BPJS, Abdul Harris menambahkan pada saat ini pasien Rumah Sakit terutama RSUD terisi oleh 90% pasien dari peserta BPJS, untuk itu DPRD akan terus mengawal RSUD Al-Ihsan dalam memberikan pelayanan prima dalam melayani pasien peserta BPJS.

“Pertama memang kita menjadikan pasien BPJS suatu yang utama karena 90% pasien BPJS dari DPRD Jabar tetap menyokong anggaran untuk para pasien peserta BPJS agar mendapat perhatian dan pelayanan yg prima, Al Ihsan telah menjawab dan menyediakan pelayanan yang bagus bagi pasien BPJS untuk itu kami Komisi V sangat mengapresiasi,” ucapnya.

Abdul Harris juga mengatakan kedepannya DPRD melalui Komisi V akan terus melakukan pengembangan untuk RSUD Al-Ihsan sesuai dengan cita-cita seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Ihsan sebagai Rumah Sakit rujukan Provinai yang bisa dijadikan standar Internasional, Abdul Harris juga mengatakan akan mendukung alokasi dana untuk menunjang pembangunan RSUD Al-Ihsan

“InsyaAllah kedepan kita akan kembangkan sesuai cita-cita dan arahan , kami akan berusahaa menjadikan RSUD Al Ihsan sebagai rujukan Provinsi serta RS yang bertahap internasional, DPRD akan menggunakan sepenuhnya alokasi dana dari APBD peruntukan bidang kesehatan untuk pembangunan dan pengembagan Al Ihsan,” pungkasnya.***

Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Segudang Prestasi BUMADes Panca Mandala

Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Segudang Prestasi BUMADes Panca Mandala

Kab. Tasikmalaya, INDO-SATU – Segudang prestasi yang ditorehkan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) dari PT. BUMADes Panca Mandala yang berada di Desa Mandala Mekar, Kabupaten Tasikmalaya patut diacungi jempol. Karena itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atas keberhasilan dalam pengelolaannya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin menyatakan, pihaknya merasa bangga dengan adanya kelompok desa yang bernaung dalam wadah Panca Mandala untuk membentuk desa digital yang dirintis sejak 2011 lalu, bukan tanpa alasan, Panca Mandala bermula dari ketertinggalan desa dan minimnya informasi dari luar.

Kondisi itu berbalik setelah dibentuknya Undang-undang tentang pengelolaan desa. Menyepakati dari lima desa ini untuk membentuk desa digital. Saat ini menjadi desa percontohan secara nasional.

“Karena itu, Komisi I DPRD Jabar mendukung desa digital secara umum di Jawa Barat. Ada dua strategi untuk memajukan suatu desa yakni desa wisata dan desa digital. Desa mandala Mekar ini menjadi pilot project untuk rujukan wilayah pedesaan dalam pengelolaannya,” ujar Ahab di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (1/11/2021).

Dia menambahkan, dengan lahirnya Perda Desa Wisata, saat ini sedang mengkaji tentang Desa Digital agaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar, jika hasil kajiannya berdampak positif, maka akan dibentuk suatu regulasi untuk memajukan Jawa Barat.

“Kebutuhannya akan terintegrasi baik itu infrastruktur, dunia usaha dan hal lainnya agar betul-betul menjadi kunci untuk kemajuan Jawa Barat,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur operasional PT BUMADes Panca Mandala,Tutus Ruyadi menyebutkan, internet dapat membantu desa dan masyarakatnya untuk menggunakan dalam berbagai kepentingan. Selain itu, internet desa seharusnya menjadi jembatan antara desa dan wilayah perkotaan yang secara umum, gambaran tersebut menyudutkan wilayah pedesaan dan perkotaan.

“Sehingga saat ini sudah tidak ada kesenjangan social antara wilayah desa dan perkotaan dengan adanya jaringan internet,” ujar Tutus.

Dari usaha yang dikerjakan, lanjut dia, masyarakat sebelumnya merasa pesimis untuk mengawali usaha jaringan internetnya, misalnya, gambaran pembangunan tower transmisi menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan dan pengelolaannya. Padahal, setelah dijalankan, masyarakat saat ini menikmati dengan adanya jaringan internet ini justru menjadikan keuntungan bagi sebagian masyarakat.

“Ternyata antusiasme masyarakat sangat tinggi, ada yang digunakan untuk usaha pertanian, penjualan hasil tani tinggal menggunakan internet untuk pemasarannya cukup menjanjikan,” katanya.

Salah satu cerita sukses dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah BUMDesa Bersama (BUMDesma) Panca Mandala dari Tasikmalaya yang berhasil kembangkan produk unggulan berbasis Smart Village.

Tutus menjelaskan, Badan Usaha Milik Antar Desa BUMADes Panca Mandala bisa disebut sebagai BUMDes pertama di Indonesia yang bergerak di bidang penyedia jasa jaringan komunikasi internet. Niat awal pembentukannya agar generasi muda tetap tinggal dan bekerja di desa tanpa perlu pergi mengadu nasib ke kota.

“Awalnya kita membentuk badan usaha yang bergerak di bidang produk unggulan lokal seperti hasil bumi dan lain-lain. Pada perkembangannya kami kesulitan memasarkan hasil produk dan mencari informasi untuk mengembangkannya. Maka lahirlah usaha penyedia jaringan komunikasi terutama internet, yang justru menjadi produk utama kami saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaannya saat ini melayani permintaan pemasangan jaringan internet untuk desa-desa yang ada di kecamatan bahkan se-Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan, beberapa waktu lalu ada yang melakukan studi banding dari Provinsi Papua.

“Saat ini pun beberapa dari anggota kami sedang melakukan pelatihan di Papua setelah mereka dating mengunjungi kami untuk studi banding tentang jaringan internet desa,” ucapnya.

Untuk layanan internet, Pancamandala rilis Desa Media Net (DeMeN) dengan tagline Internet Sadulur Salembur. Bahkan, saat ini pelanggannya selain perorangan juga termasuk pemasangan di rumah, sekolah dan kantor desa.

“Banyak permintaan dari desa-desa bahkan rumah atau perseorangan untuk pemasangan jaringan inrernet baik itu hardwere, softwere termasuk juga pembuatan tower untuk antena internetnya,” paparnya.

Unit usaha yang cukup besar adalah Helpdesk yang dinamakan Sistem Infomasi Desa dan Kawasan (SIDeKA). SIDeKA memiliki sejumlah fitur canggih seperti Kependudukan, Keuangan, Pemetaan, Website dan Sinkronisasi Data.

“Saat ini telah 7.241 desa telah terdaftar di SIDeKA. Namun, masih ada kendala kadang Admin tidak sesuai dengan monitor,” tandasnya.

Selain penyedia internet, Pancamandala juga miliki unit usaha peternakan Paseban, yang selanjutnya akan dikembangkan dengan penggemukan dan Breeding. Panca Mandala juga mengembangkan usaha sektor pertanian berupa sayur box dan peternakan ayam petelur, termasuk Agricamp Papayan.***

Pajak Air Permukaan (PAP) Harus Segera Dibayarkan

Pajak Air Permukaan (PAP) Harus Segera Dibayarkan

Bandung Barat, INDO-SATU — Pajak merupakan salah satu sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi. Tidak terkecuali hasil pajak dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di waduk saguling Kabupaten Bandung Barat, PAP tersebut kini dikelola oleh salah satu perusahaan yaitu PT. Indonesia Power.

Untuk memastikan pajak tersebut dibayarkan oleh perusahaan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung tempat itu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugyanto Nangolah mengatakan, Pajak Air Permukaan (PAP) pajak dari PT. Indonesia Power harus segera dibayarkan supaya tidak menghambat PAD karena itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernu Jawa Barat tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah.

“Bahwa untuk pembayaran pajak PT. indonesia power terhadap Pajak Air Permukaan (PAP) itu harus segera dibayarkan agar tidak menghambat pendapatan asli daerah provinsi jawa barat” ucap sugyanto di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Senin, (01/11/2021).

Sugyanto menekankan kembali, Pajak Air Permukaan (PAP) sudah ada aturannya di Peraturan Gubernur Jawa Barat, sehingga semua harus mentaatinya. “Saya sudah sampaikan dalam penetapan tarif pajak itu adalah dari peraturan gubernur jawa barat no 13 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi jawa barat no 13 tahun 2011 bahwa penetapan pajak air permukaan (PAP) harus dibayar sesuai dengan peraturan gubernur tersebut,” tekannya.

“Dalam rangka otonomi daerah ini jangan sampai dikebiri hal-hal otonomi gubernur jawa barat terhadap tarif (PAP) itu,maka dari itu sebelum ada keputusan dari permendagri,pajak itu harus dibayar sesuai yang telah di tetapkan oleh peraturan gubernur provinsi jawa barat,” tandasnya.

DPRD Jabar Minta Target Pendapatan dan Belanja Harus Rasional

DPRD Jabar Minta Target Pendapatan dan Belanja Harus Rasional

BANDUNG, INDO-SATU – Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke KP3D Rancaekek, Kabupaten Bandung. Senin, (1/11/21). Kunjungan kerja tersebut, dalam rangka pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa rasionalisasi target pendapatan murni Tahun 2021 bisa mencapai 100% bahkan melampaui target pendapatan.

“Karena saat ini kita sedang membahas APBD murni, sementara saya harap pergerakan disini ingin rasional jangan sampai terjadi suatu peristiwa penetapan target pendapatan belanja yang ditentukan ternyata pendapatan tidak tercapai sampai 5 triliun,” katanya.

Achmad Ru’yat berharap, KP3D Rancaekek yang mempunyai pimpinan yang berkompetensi tinggi di bidangnya diharapkan menjadi solusi terbaik untuk pengembangan pendapatan terutama di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung.**

Proyek Kereta Cepat Tularkan Teknologi Canggih di Bidang Konstruksi

Proyek Kereta Cepat Tularkan Teknologi Canggih di Bidang Konstruksi

PADALARANG, INDO-SATU – Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi momen sharing knowledge atau transfer teknologi bagi SDM di bidang konstruksi dalam negeri.

GM Corporate Secretary PT KCIC, Mirza Soraya mengatakan, sejak awal pembangunan proyek KCJB membawa banyak teknologi dan metode-metode baru di bidang konstruksi.

“Hal ini otomatis akan memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi perencana pembangunan maupun pelaksanaan untuk perancangan metode kerja di proyek di Indonesia selanjutnya,” katanya, Jumat 15 Oktober 2021.

Ia menambahkan, salah satu transfer teknologi dan pengetahuan yang terjadi dari Tiongkok ke Indonesia melalui proyek KCJB adalah penerapan metode cast in situ.

“Metode ini merupakan teknik pengecoran langsung di titik proyek secara sekaligus. Cara ini masih baru di Indonesia karena sebelumnya pekerja konstruksi di Indonesia baru menerapkan teknik pengecoran langsung secara bertahap,” katanya.

Mirza menyebut, Cast in situ adalah metode cor ditempat langsung 1 span full. Cara ini sudah pernah dilakukan di Indonesia, namun biasanya tidak langsung selesai. Biasanya dicor bertahap sedangkan saat ini cor langsung jadi full.

“Metode cast in situ memiliki kelebihan dari sisi fleksibilitas pengerjaan yang lebih baik dibanding metode precast yang sering digunakan di Indonesia. Dibanding metode precast, pekerjaan ini lebih fleksibel, tidak memerlukan alat gantry besar untuk delivery box girdernya, namun perlu jumlah shoring (perancah) dan formwork (bekisting) yang banyak jumlahnya,” katanya.

Dalam prakteknya, Wijaya Karya (WIKA) selaku kontraktor lokal satu-satunya dalam konsorsium kontraktor KCJB menerima alih pengetahuan dari Sino di Casting Yard 1. Berbekal pengetahuan yang dimiliki, dilakukan pengembangan menjadi metode Cast In Situ. Selanjutnya, metode ini pun diterapkan di 137 titik box girder di proyek KCJB oleh SDM dari PT Wijaya Karya (WIKA).

Selain itu, transfer pengetahuan juga terjadi di area casting yard yang merupakan tempat pembuatan girder box. Meski tidak ada serah terima teknologi secara langsung, namun tenaga kerja lokal dilibatkan langsung dalam pengerjaannya.

“Metode kerja inovatif ini pun memberikan percontohan bagaimana pembangunan infrastruktur publik di jalur sibuk tetap dapat berjalan tanpa menghambat aktivitas masyarakat di sekitarnya,” katanya

Selain itu, transfer teknologi juga terjadi dalam pengerjaan slab track, yaitu bantalan rel kereta yang berbentuk pelat dan berfungsi meneruskan beban dari atas secara merata. Slab track atau bantalan rel yang digunakan dalam proyek KCJB ini berbeda dengan bantalan rel untuk kereta pada umumnya. Karena di cor betan, slab track ini tidak memberlukan bebatuan di sepanjang rel dan minim perawatan.

“Sama seperti pengerjaan cast in situ, pengerjaan Slab track untuk trase KCJB ini dilakukan dengan melibatkan langsung SDM Indonesia dari WIKA, setelah sebelumnya mendapat pengarahan dan training langsung dari SDM Tiongkok yang dimiliki oleh PT Sinohydro,” katanya.

Saat ini, kata Mirza, pengerjaan slab track dilakukan sepenuhnya oleh SDM dari WIKA yang prosesnya dilakukan di Slab Track Prefabrication Workshop di Dawuan, Purwakarta. WIKA Beton akan melanjutkan produksi sebanyak 13.315 uni slab track dalam periode satu tahun terhitung sejak pertengahan tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022.

Mirza meyakini jika adanya transfer teknologi dan pengetahuan ini selama pengerjaan proyek KCJB ini dapat meningkatkan kemampuan dan pengalaman SDM di Indonesia di bidang konstruksi.

“SDM lokal didampingi oleh tenaga-tenaga ahli dari Tiongkok sehingga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan pula melalui keterlibatannya di proyek kereta cepat ini. Melalui kerja sama dan pendampingan, secara tidak langsung kemampuan dan pengalaman tenaga lokal akan meningkat melalui insight yang diperoleh dari proyek ini,” pungkasnya.

Gubernur Ridwan Kamil Luncurkan Petani Milenial Lebah Madu

Gubernur Ridwan Kamil Luncurkan Petani Milenial Lebah Madu

Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan petani milenial lebah madu di Desa Lengkongjaya, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya.

Puluhan petani milenial lebah madu merupakan kelanjutan dari program Petani Milenial Juara sebagai solusi dari Pemda Provinsi Jawa Barat agar masyarakat dapat bangkit dan keluar dari himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lebah madu masuk dalam komoditas kehutanan.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengajak generasi muda terus menggerakkan ekonomi yang tahan dari disrupsi pandemi COVID-19 yaitu pangan berbasis digital sebagai cara baru dalam menguatkan ekonomi masa depan.

“Mudah-mudahan petani milenial ini menguatkan semangat generasi muda kembali ke desa dengan dukungan dari negara berupa penguatan konsep ekonomi, dukungan finansial dan kepastian pembelinya,” ujar Ridwan Kamil saat peluncuran secara virtual dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (21/9/2021).

Petani milenial budidaya lebah madu difasilitasi pembiayaannya oleh bank bjb melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Hasil panen nya pun dipastikan dibeli _offtaker_ yang sudah menjalin kerja sama.

Kang Emil mengatakan, petani milenial adalah konsep yang harus didukung oleh semua pihak. Salah satu targetnya adalah meminimalisasi ketimpangan ekonomi wilayah.

“Kita tidak mau lagi melihat ada ketimpangan ekonomi bahwa kalau ingin rezeki yang baik harus pindah ke kota, maka kita buktikan tinggal desa bisa mendapatkan rezeki kota dan bisnis mendunia,” kata Kang Emil dalam keterangan terlusi Humas Pemprov Jabar.

Untuk tahap awal, petani milenial komoditas lebah madu dibudidaya oleh warga Desa Lengkongjaya. Sejauh ini, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi besar dalam budidaya lebah madu yang perkembangannya terus menunjukkan peningkatan signifikan.

Ada dua jenis madu yang sedang dikembangkan di 28 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu cerana dan trigoma. Tercatat jumlah produksinya mencapai 161,65 kilogram.

Kang Emil berharap, potensi besar ini bisa lebih dikembangkan oleh petani milenial yang jumlahnya harus terus ditambah. Ia pun akan mengevaluasi program petani milenial ini pada bulan Februari 2022 mendatang dengan harapan jumlahnya bisa mencapai lebih dari seribu orang.

“Di klaster pangan termasuk lebah madu ini tolong perbanyak jumlahnya, saya akan lakukan evaluasi pada Februari 2022 jumlah petani milenial yang sudah berhasil harus berjumlah lebih dari seribu orang,” tutup Ridwan Kamil. (Tor)***

 

Hari Kedua Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Satu Orang Hilang di Gn Guntur Masih Nihil

Hari Kedua Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Satu Orang Hilang di Gn Guntur Masih Nihil

Garut – 21 September 2021, Pencarian terhadap Muhamad Gibran Arrasyid (14) pendaki yang dilaporkan hilang di Gn Guntur memasuki hari kedua pencarian. Hingga pukul 12.00 WIB hasil pencarian oleh Tim SAR Gabungan belum membuahkan hasil, survivor belum ditemukan.

Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Ridwansah menyebutkan sejak Pukul 05.30 WIB Tim SAR Gabungan telah melakukan pencarian terhadap survivor dengan membagi tim menjadi 5 SRU. SRU 1 melakukan penyisisran dari Pos 3 Ke arah Timur sejauh 500 Meter, SRU 2 dari Pos 3 Ke arah Utara 500 Meter, SRU 3 dari Pos 3 Ke arah Selatan Sejauh 500, SRU 4 dari Pos 3 Ke arah Barat Sejauh 500 Meter dan SRU 5 Melakukan Pencarian dari Pos 1 kearah Curug Citiis Sejauh 500 Meter.

Survivor A.n Gibran (14) dilaporkan hilang pada Minggu (19/09) setelah sebelumnya melakukan pendakian ke Gn Guntur bersama 13 temannya pada Sabtu (18/09). Survivor merupakan warga Kp. Citangtu, RT 02/07 Desa Citangtu Kecamatan Pengatikan Kabupaten Garut.

Adapun Tim SAR Gabungan terdiri dari Basarnas, Sabhara Polres Garut, Koramil Tarogong, BPBD Kab.Garut, Polsek Tarogong Kaler, Forum Relawan Kab. Garut, BKSD Kab. Garut, Pecinta Alam Kab. Garut, Tagana, FKPA, KELANA, KPG, Sigap Persis, MDMC
Mata Angin, Volunteer Cikuray, Keluarga korban dan masyarakat setempat.

Hingga saat ini tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran sesuai dengan rencana operasi SAR. (Tor)***