Pemda Provinsi Jabar Dukung Swab Test di Kawasan Industri MM2100

Pemda Provinsi Jabar Dukung Swab Test di Kawasan Industri MM2100

Swab test masif di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Kamis (3/12/2020). (Foto: Humas Jabar)

Bekasi – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Divisi Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi dan Forum Komunikasi Koordinasi Sumber Daya Manusia (FKKSM) MM2100 menggelar swab test di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Kamis (3/12/2020).

Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, swab test di kawasan industri merupakan kolaborasi sejumlah pihak. BNPB menyediakan perlengkapan swab test. Sedangkan, tenaga medis berasal dari Satgas Penanganan COVID-19 Jabar dan Kabupaten Bekasi.

“Ini logistiknya, alat tesnya kita dapat dari BNPB melalui pengadaan 12.000 alat tes. Tenaga kesehatannya ini dari Satgas Kabupaten bekerja sama dengan Satgas Provinsi,” kata Daud, dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Menurut Daud, TNI/Polri pun turut terlibat dalam pengetesan tersebut. Mereka bertugas mengamankan jalannya pengetesan.

Selain untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah munculnya klaster industri, pengetesan bertujuan memastikan pekerja dalam keadaan sehat. Setelah Kawasan Industri MM2100, Satgas Penanganan COVID-19 Jabar akan menggelar tes di kawasan industri lainnya.

“Di sini pihak TNI dan Polri bersama-sama ikut mengamankan ini dan kedepannya kita akan terus berkolaborasi untuk bisa melakukan testing-testing yang lebih banyak lagi,” ucapnya.

“Nanti kita akan ke kawasan industri di Subang, minggu depan ada di Jababeka, mungkin kita ke kawasan-kawasan lain. Sementara ini kita (fokus) di industri, nanti juga akan ke segmen yang lain,” imbuhnya.

Wakil Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Letkol Asep Sugiharto mengatakan, swab test kali ini digelar untuk menindaklanjuti adanya beberapa kerumunan yang melibatkan karyawan pabrik.

“Kegiatan tes swab di kawasan industri yang saat ini dilakukan sebenarnya langkah dari pemerintah setelah adanya kerumunan masa beberapa waktu yang lalu. Seperti demonstrasi dan kerumunan lainnya,” kata Asep.

Adapun sasaran swab test kali ini adalah karyawan yang ikut dalam demonstrasi dan karyawan yang keluarganya positif COVID-19. Dengan begitu, swab test akan tepat sasaran dan berdasarkan data yang valid.

Selain itu, kata Asep, pihaknya akan fokus melakukan pengetesan dan pelacakan kontak di klaster pondok pesantren, klaster rumah tangga, dan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Jadi ini ada enam klaster prioritas, salah satunya adalah karyawan di klaster industri. Kemudian kedepan juga Pilkada sedang kita rapid test, kemudian ada pondok-pondok pesantren, klaster rumah tangga, dan klaster lainnya,” katanya.

“Sasaran (tes swab masal) terpilih. Siapa saja yang prioritas kemarin ikut demo atau pada saat dia di rumah ada yang terpapar positif, jangan sampai dari rumah terbawa ke pabrik mengontaminasi seluruh pabrik. Jadi semuanya based on data,” imbuhnya.

Ketua Forum Komunikasi Koordinasi Sumber Daya Manusia (FKKSM) Kawasan Industri MM2100 yang juga ketua penyelenggara swab test, Vidi Christianto, melaporkan bahwa swab test kali ini melibatkan 72 perushaan dan 13.000 karyawan.

Rencananya, kata Vidi, swab test masif ini akan digelar selama satu pekan, sehingga dalam sehari pihaknya akan mengetes sekitar 2.200 karyawan.

“Kegiatan ini awalnya diikuti oleh 72 perusahaan, dan totalnya ada sekitar 13.000 (peserta). Namun untuk awal kick off ini kita melibatkan kurang lebih sekitar 28 perusahaan, dengan total peserta sekitar 2.200, dan harapannya dari sini kita bisa tracing untuk klaster industri,” kata Vidi.

Vidi mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19 dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi dalam melakukan pelacakan kontak erat manakala ada karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19.

“Kita bekerja sama juga dengan Satgas Kabupaten Bekasi, kita juga sudah data berdasarkan perusahaan, tempat tinggal, kelurahan. Di situ, kita akan tracing nanti. Jadi dari data ini, Dinkes akan follow up ke rumah-rumahnya. Kalau kita dari perusahaan akan tracing di internal perusahaan masing-masing,” jelasnya. (Tor)***

Pemprov Jabar Tegaskan PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 27 Oktober 2020

Pemprov Jabar Tegaskan PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 27 Oktober 2020

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad. (Foto: Disdik Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) sampai 27 Oktober 2020. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri berakhir pada 29 September 2020.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.575-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kepgub tersebut ditandatangani Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– pada Selasa (29/9/20).

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar –selanjutnya ditulis Gugus Tugas Jabar– Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

“PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud, Rabu (30/9/20).

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB sampai 11 Oktober 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.

“Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus di Jabar didominasi di wilayah Bodebek,” ucap Daud dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa (29/9/20), jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 3.212.

Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor:443/Kep.576-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar Bodebek. AKB di luar Bodebek sendiri diperpanjang hingga 24 Oktober 2020.

Daud mengatakan, Kepgub tersebut ditetapkan supaya AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal. Selain itu, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran COVID-19 pada masa AKB di Jabar.

Menurut Daud, masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan COVID-19.

“Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 karena masyarakat bersama pemerintah adalah garda terdepan melawan COVID-19,” kata Daud.

“Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan,” imbuhnya. (Tor)***

Baca Juga Bahas Situasi Covid Terbaru di Jabar, Ini yang Disampaikan Ridwan Kamil ke Pak Luhut