Pangdam III/Siliwangi Launching Vaksinasi Dan Pemberian Sembako Pakai Motor Kewilayah Terisolir

Pangdam III/Siliwangi Launching Vaksinasi Dan Pemberian Sembako Pakai Motor Kewilayah Terisolir

Cilegon,- “Kita melaksanakan percepatan roda ekonomi membantu Pemerintah Daerah dan Program TMMD untuk mempercepat perekonomian yang ada di wilayah”. Hal tersebut disampaikan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., saat meninjau pelaksanaan TMMD ke 112 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Serang, Senin ( 20/9/2021).

Usai meninjau pelaksanaan TMMD ke-12, Pangdam III/Siliwangi yang didampingi oleh Danrem 064/MY, Bupati, para Asisten Kasdam III/Slw, Danpomdam III/Slw, para Kabalakdam III/Siliwangi meninjau pelaksanaan serbuan Vaksinasi. Ditempat ini, vaksin yang diberikan 1.000 dosis vaksin dan 1.000 paket sembako.

Dilokasi pelaksanaan vaksin Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto menuturkan, selain memberikan vaksin kepada masyarakat dan kita melaksanakan TMMD ke-112 membuat jalan sejauh 2,7 Km dengan kelebaran 8 M sehingga 2 mobil bisa berpapasan. Kita juga
memberikan paket sembako kepada masyarakat yang ada di wilayah Mekarsari “.

Selanjutnya kata Pangdam, kita membangun Rutilahu, dibelakang kita ada masjid dibangun sejak 1930, kita ganti atapnya, ganti kusennya dan ada juga rumah kayu mau roboh kita bangun dari nol. Semua dana dari Pemda, ada juga dana CSR dari perusahaan yang ada di Cilegon.

” Saya lihat antusias masyarakat sangat tinggi untuk divaksin, mereka sudah mulai berkeinginan untuk divaksin karena sekarang kemana-mana harus ada peduli lindungi, harus ada sertifikasi. Kalau mau masuk mall harus pakai aplikasi jadi mau tidak mau mereka harus divaksin, ” jelas Pangdam.

Kita ini sekarang untuk herd immunity, di wilayah Jabar dan Banten itu banyak daerah yang terisolir, jadi kita harus banyak inovatif. Kalau tidak bisa menggunakan roda 4 kita pakai roda 3 ataupun kita pakai motor masuk ke wilayah door to door untuk vaksin.

Kalau wilayah bisa pakai roda 4 ya lebih mudah, tapi masalahnya kalau yang jangkauannya jauh dari Kota kita pakai motor. Kita tadi sudah lounching untuk vaksinasi dan pemberian sembako pakai motor sehingga bisa masuk ke wilayah-wilayah yang terpencil, terluar dan terisolir,” ungkap Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto. (Pendam III/Siliwangi). (Tor)***

Terkendala Akses Informasi, Masyarakat Pedesaan Belum Paham Aplikasi Pikobar

Terkendala Akses Informasi, Masyarakat Pedesaan Belum Paham Aplikasi Pikobar

BANDUNG — Hadirnya sejumlah fitur dalam program aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang bertujuan untuk menyajikan data, dan informasi terkait penyebaran dan pencegahan covid-19  dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab, program Pikobar tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.

Oleh karena permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi aplikasi Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto saat dihubungi pada Sabtu (24/7/2021).

Selain itu permasalahan mengenai akurasi data pada aplikasi tersebut harus menjadi perhatian, dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.

“Pemprov harus berpikir ulang mengenai aplikasi Pikobar, evaluasi mengenai ketepatan update penyebaran angka pasien, berapa angka sebenarnya”ucap Bambang.

“Evaluasi besar harus dilakukan seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu kebelakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa”imbuhnya.

Lebih lanjut pihaknya pun menyoroti terkait, kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien baik yang terpapar covid-19 maupun pasien non-covid. Bambang menekankan, bahwa penanganan pasien jangan hanya terfokus pada penganan pasien terpapar covid-19, pasien non covid pun harus mendapatkan penanganganan.

“Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasien baik untuk pasien covid dan non covid, penanganan pasien non covid-19 pun  jangan dibiarkan”pungkasnya. (Tor)***

 

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, saat ini, pihaknya intens membuat skenario penyuntikan vaksin COVID-19. Tujuannya agar vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal dan waktu penyuntikan dapat dipercepat.

Hal itu dikatakan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (22/1/2021).

“Minggu ini kami sedang membuat skenario supaya vaksinasi COVID-19 sukses, dan waktu vaksinasi dapat dipercepat. Jika vaksinasi COVID-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit,” kata Kang Emil.

Untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Jabar harus menyuntik vaksin COVID-19 kepada 70 persen penduduk atau 36 juta warga. Dengan begitu, kata Kang Emil, Jabar memerlukan sekitar 72 juta dosis vaksin COVID-19.

“Karena 70 persen ini cukup untuk melindungi yang 30 persen, maka dari total 50 juta jiwa penduduk Jabar, sekitar 36 juta orang harus divaksin,” ucapnya.

“Kami butuh sekitar 72 juta dosis. Urutannya nakes dulu, baru profesi lain yang rawan, termasuk wartawan menurut saya rawan. Kemudian masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun,” imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, Jabar membutuhkan tambahan vaksinator. Saat ini, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap.

Jika jumlah vaksinator hanya 11.000, vaksinasi COVID-19 di Jabar akan berlangsung selama 15 bulan. Sementara itu, Kang Emil menargetkan vaksinasi COVID-19 di Jabar tuntas dalam waktu enam sampai delapan bulan.

“Menurut saya (15 bulan) kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa enam sampai delapan bulan,” katanya.

“Penyuntik di Jabar sekarang berjumlah 11 ribuan, tidak akan cukup karena butuh 30 ribuan penyuntik untuk selesai di enam sampai delapan bulan vaksinasi, berarti saya harus rekrut vaksinator tambahan,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, selain vaksinator, tempat penyuntikan vaksin COVID-19 harus diperbanyak. Saat ini, tempat penyuntikan Jabar berada dikisaran 1.000 tempat. Setidaknya, kata ia, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan.

“Kalau waktunya mau cepat berarti tempatnya diperbanyak. Sekarang saya lagi mencari seribuan titik penyuntikan, mungkin di gedung serba guna, gor atau gedung lainnya yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya, dalam rilis Humas Jabar.

Selain itu, Kang Emil berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.

Saat ini, data siapa yang akan divaksin ada di Kementerian Kesehatan RI. Menurut Kang Emil, hal itu dirasa kurang tepat.

“Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu,” katanya. (Tor)***

Wagub Jabar Imbau Masyarakat Mau Divaksin Demi Putus Rantai COVID-19

Wagub Jabar Imbau Masyarakat Mau Divaksin Demi Putus Rantai COVID-19

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Humas Jabar)

Bandung  Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar termasuk ke dalam daftar relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 oleh Bio Farma di Kota Bandung.

Sebagai relawan, gubernur dan jajaran Forkopimda Jabar melakukan enam kali kunjungan, di antaranya penyuntikan pertama dan kedua di kunjungan kedua atau Visit 1 (V1) serta ketiga (V2) pada Agustus hingga September 2020.

Untuk itu, rencananya Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum-lah yang akan menjadi orang pertama dari lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar yang akan divaksin di Jabar. Menyikapi hal tersebut, Kang Uu menegaskan bahwa dirinya sudah siap.

“Sejak awal sesuai arahan Pak Gubernur, saya harus menjadi orang yang pertama di Jawa Barat untuk melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19,” ucap Kang Uu saat dihubungi dari Kota Bandung, Sabtu (2/1/2021).

“Oleh karena itu, saya menyatakan siap divaksin dan tinggal tunggu waktunya kapan sesuai arahan Satuan Tugas COVID-19 Jawa Barat,” tambah sosok yang juga Panglima Santri Jabar ini.

Kang Uu pun mengimbau masyarakat Jabar untuk mau divaksin. Tujuannya, tidak lain adalah demi memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Harapan kami pada seluruh masyarakat untuk tidak was-was lagi dalam melaksanakan vaksinasi ini. Karena ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 di Jabar maupun nasional,” kata Kang Uu.

“Kalau masih merasa keberatan (divaksin), ujung-ujungnya tidak melaksanakan, nanti kembalikan lagi masyarakat yang akan rugi,” tegasnya. Dalam Rilis Humas Jabar.

Pasalnya, menurut Kang Uu, pandemi yang berkelanjutan akan terus menahan aktivitas masyarakat sehingga ekonomi menurun.

“Maka salah satu solusi dari pemerintah selain PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan), ya, itu adalah vaksinasi ini,” ujar Kang Uu.

Ia pun mengatakan, Pemda Provinsi Jabar akan menunggu arahan dan siap bersinergi dengan pemerintah pusat terkait rencana pemberian vaksin bagi masyarakat.

Untuk diketahui, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin telah menetapkan tujuh jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia, yakni vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNTech, serta Sinovac.

Meski begitu, pelaksanaan vaksinansi hanya bisa digelar setelah izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (UEA) dari BPOM keluar.

Sambil menanti proses itu, Kang Uu pun menegaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar terus meningkatkan kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) baik tenaga kesehatan maupun penyuntik vaksin, puskesmas, rumah sakit, hingga storage vaksin (kulkas/alat pendingin). (Rom)***

Baca Juga : Pemda Provinsi Jabar Dukung Swab Test di Kawasan Industri MM2100

Kebijakan Mengatasi Zona Merah Kota Bandung Segera Ditetapkan

Kebijakan Mengatasi Zona Merah Kota Bandung Segera Ditetapkan

Bandung – Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Civid-19 Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan segera menggelar rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Rapat pada Kamis 3 Desember 2020 bakal membahas penanganan terkait level kewaspadaan di Kota Bandung yang Kembali memasuki zona merah.

Yana menegaskan dalam forum rapat bakal menentukan sejumlah langkah penanganan virus corona di Kota Bandung. Dengan keterlibatan dan pandangan sejumlah pihak akan mendukung kebijakan yang akan diambil.

“Untuk bisa memutuskan itu ranahnya para pimpinan kota bersama stakeholder. Mudah-mudahan besok akan rapat dengan pimpinan kota untuk memutuskan langkah apa yang akan kita lakukan,” katanya di Balai Kota Bandung, Rabu, 2 Desember 2020.

“Covid-19 ini day by day. Banyak faktor sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan,” ucap Yana dalam keterangan tertulis Pemkot Bandung.

Yana menambahkan, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung harus mempertimbangan dengan matang setiap kebijakan. Termasuk juga mempertimbangkan dampaknya.

Yakni menimbang secara proporsional antara sektor kesehatan yang bersebrangan dengan sektor ekonomi.

“Kalau opsi cukup banyak. Tapi baru besok akan rapat pimpinan kota. Tapi di pandemi ini, kutub kesehatan dan kutub ekonomi tidak bisa seiring. Karena kalau ada pembatasan baik jam operasional atau kapasitas ini pasti berdampak pada ekonomi,” imbuhnya.
Menurutnya, sejauh ini Pemerintah Kota Bandung bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 sudah membutikan sejumlah langkah penanganan mencatatkan hasi positif.

Seperti Ketika memutuskan untuk melakukan pengetatan di sektor ekonomi yang sangat selektif untuk diberikan kelonggaran.

Sejak pandemi Covid-19 terdeteksi di Kota Bandung, Pemkot Bandung mengambil langkah cepat melakukan pembatasan aktivias, termasuk kegiatan perekonomian.

Kemudian saat pemberian relaksasi, ada prosedur cukup ketat. Mulai dari pengajuan izin operasional, pelaksanaan simulasi dampai pemenuhan komitmen penerapan protocol esehatan dan sekaligus kesiapan untuk penutupan embali.

“Alhamdulillah tidak ada yang jadi klaster karena kehati-hatian. kita mengutamakan kesehatan. Kalau kita zona merah ada yang berdampak pada ekonomi karena kita utamakan kesehatan,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Yana menyatakan Pemkot Bandung sudah memberikan instruksi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparat kewilayahan untuk melaksanakan evaluasi ketat terhadap penanganan Covid-19.

Tak lupa juga untuk didiplin menegakan aturan terhadap protocol kesehatan sesuai dengan regulasi.

Di luar itu, Yana kembali mengimbau kepada masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan protocol kesehatan. Bahkan, apabila memunginkan warga membatasi aktivitasnya.

“Kalau terpaksa keluar itu tolong protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Kuncinya kedisiplinan masyarakat juga, karena perggerakan manusia juga mempercepat penyebaran,” tuturnya.

Yana pun mengingatkan, sampai saat ini belum ada ahli yang mampu memperkirakan secara tepat kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Bahkan sekalipun keberadaan vaksin semakin dekat, saat ini antispasi virus corona tetap bergantung pada kedisiplinan protokol kesehatan.

“Karena kalau masyarakat tidak memroteksi diri kemungkinan terpapar. Sekarang klaster keluarga tinggi. Mungkin di kantoran juga. Ini konsekuensi dari pelacakan yang terus dilakukan Pemkot Bandung,” katanya. (Tor)***

Baca Juga : Duh Bandung Jadi Zona Merah Lagi, Oded Bilang Begini !

Pemprov Jabar Gencar Kampanye dan Promosi Protokol Kesehatan Bagi Wisatawan

Pemprov Jabar Gencar Kampanye dan Promosi Protokol Kesehatan Bagi Wisatawan

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum membuka Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (2/10/20). (Foto: Humas Jabar)

Bandung– Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) gencar kampanye dan promosi protokol kesehatan yang menjamin keamanan bagi calon wisatawan di destinasi wisata melalui media sosial.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Upaya ini dilakukan untuk menggeliatkan ekonomi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), salah satunya dari sektor pariwisata, dengan tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan COVID-19.

“Kami ingin ekonomi menggeliat, tapi keselamatan warga tetap yang utama,” ucap  Uu saat membuka Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (2/10/20).

Sementara itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar j mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 440/1222-Pemas Tahun 2020 tentang Panduan Strategi: Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Parbudekraf berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 untuk menjadi acuan baik perorangan maupun industri pariwisata agar lebih memperhatikan protokol kesehatan.

Uu menegaskan, protokol kesehatan harus menjadi kesadaran bersama baik bagi pengelola maupun pengunjung destinasi wisata.

“Karena disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci untuk menekan penyebaran COVID-19,” tuturnya

Di Jabar sendiri, Desa Wisata menjadi salah satu program untuk memulihkan pariwisata sekaligus ekonomi warga setempat. Selain itu, pariwisata dinilai bisa mendongkrak indeks kebahagiaan warga Jabar di masa pandemi ini. Selain meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus menjamin indeks kebahagiaan warganya, salah satunya dengan sektor pariwisata.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nia Niscaya yang hadir secara virtual mengatakan, ada empat pilar pengembangan pemasaran pariwisata, yakni pengembangan pasar, pengembangan citra, pengembangan mitra, dan pengembangan promosi.

Adapun di masa pandemi COVID-19, Nia menjelaskan, setiap pihak termasuk masyarakat harus menyebarkan informasi terkait protokol kesehatan dan mengurangi berita bohong terkait kasus COVID-19 demi membangun kepercayaan bagi calon wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata.

“Membangun kepercayaan untuk mengunjungi lokasi wisata melalui penerapan protokol kesehatan yang meliputi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan,” kata Nia. (Tor)***

Baca juga: Pemprov Jabar Tegaskan PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 27 Oktober 2020

Viral Vidio KPU Kabupaten Tasikmalaya Asik Joged Berkerumun, DEEP Desak Penegak Hukum Turun tangan, Bawaslu Jangan Tinggal Diam

Viral Vidio KPU Kabupaten Tasikmalaya Asik Joged Berkerumun, DEEP Desak Penegak Hukum Turun tangan, Bawaslu Jangan Tinggal Diam

Cuplikan vidio viral KPU Kabupaten Tasikmalaya asik joged (sumber: Detik.com)

Tasikmlaya – Lembaga pengawasan Pemilu, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mengecam adanya kerumuman orang yang terakam dalam vidio diduga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Bahkan, dalam vidio tersebut tampak spanduk Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya terbentang. Direkrut DEEP, Yusfitriadi menyebut Kegiatan itu dilakukan pasca
kegiatan pengundian nomor urut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmlaya yang
dilangsungkan di ballroom salah satu hotel di jalan Yudanagara kota Tasikmalaya.

“Lebih mirisnya lagi, komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya juga ikut berjoged di acara dangdutan tersebut. KPU sebagai penyelenggara dan tonggak utama dalam
pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemilihan di masa pandemi ini dapat memberikan contoh yang baik,” Kata Yus, Kamis (1/10/2020)

Hal ini, lanjut Yus, semestinya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dan tidak boleh terulang untuk kedua kalinya. Di tengan ancaman penyebaran virus covid-19 yang semakin meroket, mestinya kita dapat membatasi gerak dan mewaspadai kemungkinan buruk terjadi.

Dia juga mendorong Bawaslu Kabupaten Tasikmlaya untuk menindak tegas pihak manapun yang melanggar protokol kesehatan selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tasikmalaya 2020 berlangsung

“Kami mendorong penegak hukum untuk segera memproses hukum, atas perilaku melawan
hukum tersebut, demi tegaknya supremasi hukum di indonesia. Mendorong KPU Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sanksi,” ujarnya.

Baca Juga :

DEEP Indonesia Paparkan Sejumlah Catatan Terkait Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi

Pemprov Jabar Tegaskan PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 27 Oktober 2020

Pemprov Jabar Tegaskan PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 27 Oktober 2020

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad. (Foto: Disdik Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) sampai 27 Oktober 2020. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri berakhir pada 29 September 2020.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.575-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kepgub tersebut ditandatangani Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– pada Selasa (29/9/20).

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar –selanjutnya ditulis Gugus Tugas Jabar– Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

“PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud, Rabu (30/9/20).

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB sampai 11 Oktober 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.

“Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus di Jabar didominasi di wilayah Bodebek,” ucap Daud dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa (29/9/20), jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 3.212.

Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor:443/Kep.576-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar Bodebek. AKB di luar Bodebek sendiri diperpanjang hingga 24 Oktober 2020.

Daud mengatakan, Kepgub tersebut ditetapkan supaya AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal. Selain itu, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran COVID-19 pada masa AKB di Jabar.

Menurut Daud, masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan COVID-19.

“Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 karena masyarakat bersama pemerintah adalah garda terdepan melawan COVID-19,” kata Daud.

“Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan,” imbuhnya. (Tor)***

Baca Juga Bahas Situasi Covid Terbaru di Jabar, Ini yang Disampaikan Ridwan Kamil ke Pak Luhut

 

DEEP Indonesia Paparkan Sejumlah Catatan Terkait Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi

DEEP Indonesia Paparkan Sejumlah Catatan Terkait Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi

Ilustrasi. proses pemilihan kepala daerah

Bandung – Lembaga kajian demokrasi dan pemilihan umum, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyampaikan sejumlah catatan dalam pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang

Direktur Eskekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menyoriti setidaknya dalam dua hal yakni dalam proses pendaftaran pasangan calon dan tahap proses pencalonan. Neni menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu lebih memperkuat manajemen dalan menggelar pilkada saat pandemi.

“Terlihat jelas KPU tidak maksimal dalam manajemen pendaftaran paslon, sebab nyaris setiap bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU tidak sesuai dengan protokol covid-19, pasangan calon yang mengerahkan masa banyak, akan sangat rawan timbul klaster baru Covid-19,” ungkapnya dalam keterangan tertulis DEEP Indonesia

Selain itu, lanjut Neni, Partai politik pengusung calon dan tim sukses, jangan sampai memberi contoh yang keliru. Menurutnya, DEEP Indonesia kerap menjumpai abainya parpol pada aspek penerapan protkol kesehatan dan keamanan dalam proses pelaksanaan pilkada serenyam 2020.

“Karenanya, kami meminta penegak hukum tegas menerapkan sanksi. Jangan ambigu dalam peraturan covid-19 dalam proses pendaftaran paslon,” lanjut Neni

Sementara itu, Direktur DEEP Indonesia, Yusfitriandi menyebut di Provinsi Jawa Barat ada perlu diawasi soal pelanggaran pemilu.

“Kan di Jawa Barat itu ada 7 Kabupaten dan 1 Kota yang melaksanakan pilkada 2020, dan di 7 kabupaten/kota tersebut terdapat calon petahana. jangan sampai ada keterlibatan ASN, atau mobilisasi aparat pemerintahan,” kata Yus.

Tak kalah penting, Yus juga berpesan agar badan pengawas pemilu (bawaslu) bisa disiplin dalam menyampaikan seluruh hasil pengawasan pada proses pendaftaran pasangan calon.

“Kami juga mendorong satgas Covid-19, KPU, dan pihak keamanan untuk memberikan sanksi tegas kepada bakal pasangan calon yang arak-arakan pada saat pendaftaran ke KPU, dan bawaslu juga harus transparan,” ujarnya. (Tor)***

Baca Juga : Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi RTH Kota Bandung, Antik Nekat Demo Saat Pandemi

Wali Kota Bandung Peringatkan Potensi Penularan Covid-19 Terjadi di Lingkungan Keluarga

Wali Kota Bandung Peringatkan Potensi Penularan Covid-19 Terjadi di Lingkungan Keluarga

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial (Dok. Humas Pemkot)
Bandung – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Oded M. Danial mengimbau masyarakat untuk ekstra waspada.

Sebab, dari hasil pelacakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menemukan penyebaran di lingkungan keluarga.

Oded menyebutkan, hingga saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah melakukan 43.019 rapid test atau 1,73 persen dari jumlah penduuduk.

Kemudian 26.839 tes usap atau swab test yang setara dengan 1,08 jumlah penduduk.

“Dinas Kesehatan sudah mendeteksi dari 109 kepala keluarga ada 299 kepala keluarga yang dites terkonfirmasi positif Covid-19, atau sekitar 25,9 persen,” ungkap Oded di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (24/9/2020).

Oleh karenanya, Oded menginstruksikan aparat kewilayahan untuk lebih memperketat pengawasan dan pengendalian. Yakni tidak hanya memantau sejumlah ruang publik saja, namun juga menyasar ke kawasan permukiman.

Sehingga, sambung Oded, pemetaan untuk penanganan Covid-19 di Kota Bandung tetap terkendali dengan baik. Setidaknya, level kewaspadaan di zona oranye bisa tetap dipertahankan dengan terus menambah angka kesembuhan.

“Sekarang ada empat kecamatan tanpa kasus Covid-19, yaitu Kecamatan Cinambo, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Bojongloa Kidul. Lalu ada 51 kelurahan tanpa kasus positif,” tegasnya dalam keterangan tertulis.

Hal yang lain, Oded mengungkapkan, Pemkot Bandung telah melakukan pelacakan terhadap pegawainya sebanyak 3.237 orang. Mereka berasal dari Organiasi Perangkat Daerah (OPD) maupun aparat kewilayahan.

Dari jumlah tersebut, 326 orang positif Covid-19, yakni 229 orang domisili Kota Bandung dan 97 orang domisili luar Kota Bandung.

Per tanggal 23 September 2020 tersisa 15 orang atau 4,6 persen yang masih dalam pemantauan. Sedangkan 95,4 persen lainnya sudah dinyatakan sembuh.

“Sebanyak 15 orang yang masih dalam pemantauan. Mereka terdiri dari 9 warga Kota Bandung dan 6 lainnya warga luar Kota Bandung. Semuanya kini tengah mengisolasi mandiri,” kata Oded.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Rita Verita mengungkapkan, saat ini orang yang terpantau positif dari lingkungan keluarga ini tengah melaksanakan isolasi mandiri. Semuanya diketahui dalam kondisi sehat karena ketika terpapar statusnya sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Awalnya hasil tracing. Ada yang periksa sendiri lalu, dilacak ke keluarga. Ternyata di keluarga banyak sekali yang positifnya. Rata-rata (dalam satu keluarga) ada 2-3 anggota keluarganya,” ungkap Rita.

Rita menuturkan, pelacakan bisa dilakukan dengan cepat dimulai dengan komunikasi lewat sambungan telepon. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengetesan di puskesmas terdekat.

Menurut Rita, dari satu kepala keluarga itu sedikitnya dilakukan pelacakan terhadap 20-30 orang.

Sebab, mengingat perhitungan kasarnya satu orang bisa berinteraksi dengan sekitar 50 orang mulai dari lingkungan rumah, tempat bekerja ataupun lingkungan lainnya yang biasa dikunjungi.

Sebagai langkah antisipasinya, Rita pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan secara disiplin.

Sekalipun sedang berada di rumah, dia menyerukan agar masyarakat jangan terlena.

“Memang kami melihat dulu kegiatannya orang yang positif. Misalkan dari satu keluarga ada berapa orang, lalu kegiatannya ke mana saja selain bekerja atau ada ada kegiatan lainnya,” jelasnya. (Tor)***