Bikin Inovasi, Garut Bakal Berantas layangan Berkawat yang Bikin Gangguan Aliran Listrik

Bikin Inovasi, Garut Bakal Berantas layangan Berkawat yang Bikin Gangguan Aliran Listrik

 Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat meresmikan satuan tugas Sapu Bersih Layangan Berkawat (Saber Lekat) di Kabupaten Garut, Rabu (7/10/20). (Foto: Humas Jabar)

Garut-Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meresmikan satuan tugas Sapu Bersih Layangan Berkawat (Saber Lekat) di Kabupaten Garut, Rabu (7/10/20).

Saber Lekat merupakan hasil gagasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan PT PLN Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Tengah (JBT) guna mengurangi angka gangguan listrik karena layang-layang bertali kawat.

Saber Lekat sendiri melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan Karang Taruna, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kelurahan di Kabupaten Garut.

Kang Uu mengatakan, Saber Lekat bertugas mengedukasi sekaligus mengawasi masyarakat yang bermain layang-layang menggunakan tali kawat, terutama yang bermain dekat area gardu listrik.

“Saber Lekat ini sangat penting untuk memberikan pendidikan dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya bermain layang-layang pakai kawat,” kata Kang Uu dalam keterangan tertulis Pemrov Jabar.

Kang Uu pun mengapresiasi Pemkab Garut yang menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Bermain Layang-Layang. Sebab, bermain layang-layang menggunakan tali kawat sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar dan dapat menyebabkan gangguan listrik.

“Tapi sangat disesalkan juga karena peningkatan masyarakat yang bermain layang-layang pakai kawat hari ini katanya meningkat. Mudah-mudahan dengan Saber Lekat ini semua bisa menurun. Artinya, listrik bisa berjalan dengan baik, tidak terganggu oleh kegiatan layang-layang,” ucapnya.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, pihaknya intens melakukan operasi penegakan. Hasilnya sejumlah tali kawat yang menempel di gardu listrik berhasil dilepaskan. Namun, kata ia, pihaknya masih terkendala proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kita sekarang terus melakukan proses penegakan Perda tersebut. Ini sudah berjalan dengan penertiban sampai ada (sweeping) kawat-kawat banyak itu kan sudah dilakukan dalam rangka menegakkan Perda. Tetapi secara keseluruhan ini harus bertahap. Terutama dalam mengedukasi, karena masyarakat tidak langsung paham,” katanya.

Sementara itu General Manager PLN UIT JBT Sumaryadi menjelaskan bahaya dan kerugian akibat masyarakat bermain layangan dengan tali kawat. Salah satunya mengakibatkan ledakan dan kebakaran.

Selain itu, kata Sumaryadi, bermain layanan dengan tali kawat dapat membahayakan orang yang menerbangkan layang-layang. Terutama saat tali kawat menyentuh kabel listrik.

“Kawat listrik PLN ada tiga macam, ada R, S dan T. Ini tidak boleh tersambung (satu sama lain). Kalau kena kawat jadi menyambung, ini akan meledak,” katanya.

“Tapi, sistem itu ada pengamanan sehingga mati. Kalau tidak mati bisa terbakar. Jadilah padam (listrik). Tapi kalau yang kena kawat listriknya hanya satu dan kena ke tanah, ini yang berbahaya pemain layangan. Orang itu seolah-olah jadi seperti kabel listrik, tersetrum,” imbuhnya.

Selain berbahaya, Sumaryadi menyatakan bahwa gangguan listrik akibat layang-layang bertali kawat menimbulkan kerugian materi hingga miliaran rupiah setiap kali gangguan.

Akibat gangguan listrik, kepercayaan masyarakat kepada PT PLN pun akan berkurang. Sebab, masyarakat akan menilai buruk kinerja PLN apabila terjadi padam listrik.

“Kalau gangguan sekali, pembangkit yang ada di Garut ini kan berhenti. Untuk mulai lagi, butuh energi yang tidak bisa dijual. Kita keluar uang, tapi belum menghasilkan listrik. Kemudian ada energi yang tidak tersalur kepada masyarakat. Belum lagi nanti masyarakat men-stigma PLN tidak melayani dengan baik, itu yang berat,” ucapnya.

Pada Januari-Oktober 2020, Sumaryadi mencatat ada sekitar 60 gangguan listrik karena layang-layang bertali kawat. Jumlah tersebut meningkat 300 persen dibanding tahun sebelumnya. (Tor)***

Baca Juga : Wagub Jabar Resmikan Desa Wisata Kampung Tipar di Sukabumi

Wagub Jabar Tinjau Implementasi Pergub Nomor 60 di Kabupaten Garut

Wagub Jabar Tinjau Implementasi Pergub Nomor 60 di Kabupaten Garut

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum meninjau kegiatan Patroli Penegakan Implementasi Pergub Jabar Nomor 60/2020 di halaman kantor bank bjb Cabang Garut, Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Rabu (2/9/20). (Foto: Humas Jabar)

Garut – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meninjau kegiatan Patroli Penegakan Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 60 Tahun 2020 di halaman Kantor bank bjb Cabang Garut, Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Rabu (2/9/20).

Kang Uu menjelaskan, Jabar Digital Service serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar telah merilis aplikasi bernama “Sicaplang” (Aplikasi Pencatatan Pelanggaran) sebagai implementasi Pergub Jabar Nomor 60/2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jabar.

Satpol PP yang bertugas pun telah terlatih menggunakan aplikasi untuk mencatat warga yang melanggar. Adapun sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan dan teguran tulisan. Sanksi sedang meliputi jaminan kartu identitas, kerja sosial, dan pengumuman secara terbuka.

Sedangkan sanksi berat berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha, pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha, dan pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Pelanggaran pertama diberi sanksi ringan, yaitu hanya ditulis saja. Kalau pelanggaran kedua, diberi sanksi sosial. Pelanggaran yang ketiga baru ada denda,” ujar Kang Uu dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Rinciannya, denda maksimal Rp100 ribu bagi perorangan yang diatur dalam Pergub Jabar Nomor 60/2020 diterapkan bagi warga yang tidak melakukan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker di tempat umum dan saat berkendara, tidak menjaga jarak fisik minimal satu meter di ruang publik, dan tidak mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.

Sedangkan bagi pengelola usaha yang tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, tidak mewajibkan karyawan dan tamu menggunakan masker, tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh, serta melanggar larangan berkerumun, akan diterapkan denda maksimal Rp500 ribu, pemberhentian kegiatan usaha, hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha.

Ia menambahkan, data pelanggar akan terekam pada sistem Sicaplang sehingga warga tidak bisa berbohong saat dikenai sanksi di daerah yang berbeda.

“Misalnya pertama melanggar di Garut, kedua kalinya melanggar di Cianjur, itu akan tetap masuk (terdata). Ketiga kali kena di Cirebon, masuk juga. Mereka tidak akan bisa berbohong di saat sudah pernah kena tilang (sanksi),” kata Kang Uu.

Penerapan denda, lanjut Kang Uu, semata-mata guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker.

Selain itu, Kang Uu pun mengarahkan Satpol PP agar tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga memberikan edukasi terkait manfaat utama penggunaan masker dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Kang Uu juga mengapresiasi bupati/wali kota di Jabar yang telah menindaklanjuti Pergub Jabar Nomor 60/2020.

Ia mengatakan, kini sudah lebih dari empat kabupaten/kota di Jabar yang menindaklanjuti Pergub Nomor 60/2020 lewat Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota (Perbup/Perwalkot).

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati/Wali Kota yang sudah menindaklanjuti Peraturan Gubernur menjadi Perbup/Perwalkot,” ujar Kang Uu.

“Yang jelas belum semua (menindaklanjuti dengan Perbup/Perwalkot), tetapi ada penambahan yang signifikan,” tutupnya. (Tor)***

Baca Juga : Pemda Provinsi Jabar Dukung Gerakan Pramuka untuk Membangun Bangsa