Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, saat ini, pihaknya intens membuat skenario penyuntikan vaksin COVID-19. Tujuannya agar vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal dan waktu penyuntikan dapat dipercepat.

Hal itu dikatakan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (22/1/2021).

“Minggu ini kami sedang membuat skenario supaya vaksinasi COVID-19 sukses, dan waktu vaksinasi dapat dipercepat. Jika vaksinasi COVID-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit,” kata Kang Emil.

Untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Jabar harus menyuntik vaksin COVID-19 kepada 70 persen penduduk atau 36 juta warga. Dengan begitu, kata Kang Emil, Jabar memerlukan sekitar 72 juta dosis vaksin COVID-19.

“Karena 70 persen ini cukup untuk melindungi yang 30 persen, maka dari total 50 juta jiwa penduduk Jabar, sekitar 36 juta orang harus divaksin,” ucapnya.

“Kami butuh sekitar 72 juta dosis. Urutannya nakes dulu, baru profesi lain yang rawan, termasuk wartawan menurut saya rawan. Kemudian masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun,” imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, Jabar membutuhkan tambahan vaksinator. Saat ini, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap.

Jika jumlah vaksinator hanya 11.000, vaksinasi COVID-19 di Jabar akan berlangsung selama 15 bulan. Sementara itu, Kang Emil menargetkan vaksinasi COVID-19 di Jabar tuntas dalam waktu enam sampai delapan bulan.

“Menurut saya (15 bulan) kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa enam sampai delapan bulan,” katanya.

“Penyuntik di Jabar sekarang berjumlah 11 ribuan, tidak akan cukup karena butuh 30 ribuan penyuntik untuk selesai di enam sampai delapan bulan vaksinasi, berarti saya harus rekrut vaksinator tambahan,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, selain vaksinator, tempat penyuntikan vaksin COVID-19 harus diperbanyak. Saat ini, tempat penyuntikan Jabar berada dikisaran 1.000 tempat. Setidaknya, kata ia, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan.

“Kalau waktunya mau cepat berarti tempatnya diperbanyak. Sekarang saya lagi mencari seribuan titik penyuntikan, mungkin di gedung serba guna, gor atau gedung lainnya yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya, dalam rilis Humas Jabar.

Selain itu, Kang Emil berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.

Saat ini, data siapa yang akan divaksin ada di Kementerian Kesehatan RI. Menurut Kang Emil, hal itu dirasa kurang tepat.

“Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu,” katanya. (Tor)***

Sekda Sebut Tahun 2021 sebagai Momentum Pemulihan Ekonomi Kreatif Jabar

Sekda Sebut Tahun 2021 sebagai Momentum Pemulihan Ekonomi Kreatif Jabar

EKONOMI kreatif (ekraf) menjadi salah satu mesin pemulihan ekonomi Jawa Barat (Jabar). Geliat sektor ini bakal berkontribusi besar terhadap perekonomian Jabar yang sempat terpuruk karena pandemi COVID-19. Apalagi, Jabar merupakan provinsi terdepan dalam pengembangan ekraf.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekraf Jabar mencapai Rp191,3 triliun atau 20,73 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) ekraf nasional.

Kontribusi ekspor ekraf Jabar mencapai 6,38 juta USD atau 31,93 persen dari total ekspor ekraf nasional. Jumlah usaha ekraf yang bergerak di Jabar mencapai 1,5 juta unit dengan menyerap tenaga kerja sekitar 3,8 juta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, untuk bertahan dan tumbuh di tengah pandemi COVID-19, pelaku usaha kreatif dituntut beradaptasi. Adaptasi mesti dimulai dari kajian dan pendataan yang komprehensif.

“Inovasi dalam strategi dan kebijakan akan menjadi efektif bila didasari oleh kajian dan pendataan ekonomi kreatif yang baik. Masa pandemi ini memperlihatkan betapa lemahnya kita dalam hal data,” kata Setiawan.

Setiawan pun berharap Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi (KREASI) Jabar, yang dibentuk di tengah pandemi COVID-19, dapat melahirkan inovasi sebagai solusi permasalahan ekraf di Jabar.

“KREASI Jabar harus dapat menghadirkan solusi bagi permasalahan ekonomi yang timbul di masa pandemi ini lewat kolaborasi dengan Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain yang terkait dengan ekraf,” ucapnya.

Kepala Disparbud Jabar Dedi Taufik mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian dan pendataan ekraf dengan cukup komprehensif. Salah satunya mencatat pelaku usaha kreatif yang terdampak pandemi COVID-19.

“Kami telah mencatat terdapat 14.991 pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Para pelaku ini menjadi sasaran dari Disparbud Jabar dalam menjalankan program-program ekonomi kreatif seperti Ekraf Film Festival, Gelar Produk Ekonomi Kreatif (GEKRAF), dan Virtual Talkshow,” kata Dedi.

Guna memperkuat data ekraf, menurut Dedi, Disparbud Jabar menyusun buku Infografis Ekonomi Kreatif Jawa Barat, Katalog Produk Ekonomi Kreatif Jawa Barat, dan mendukung pembuatan buku Peluang dan Rekomendasi Pengembangan Ekonomi Kreatif (PROSPEK) Jawa Barat oleh KREASI Jabar. Buku tersebut disusun berdasarkan hasil kajian dan pendataan yang dilakukan Disparbud Jabar.

Setiap buku memiliki fokus konten yang berbeda-beda. Buku Infografis Ekonomi Kreatif berfokus pada potensi subsektor unggulan ekonomi kreatif setiap kota dan kabupaten di Jabar, terutama dari aspek jumlah pelaku usaha dan kontribusi ekonomi.

Sedangkan, Buku Katalog Produk Ekonomi Kreatif berfokus pada karya atau usaha kreatif unggulan setiap kota dan kabupaten di Jabar. Sementara itu, Buku PROSPEK berfokus pada rekomendasi pengembangan ekraf Jabar kedepannya dan jaringan orang kreatif di Jabar dalam bentuk Dinding Bakat (Talent Wall).

Selain kajian dan pendataan, sepanjang 2020, Disparbud Jabar telah berkolaborasi dalam berbagai program dengan KREASI Jabar, di antaranya program pengembangan kapasitas (GEKRAF, Virtual Talkshow), pengembangan jaringan ekosistem ekonomi kreatif Jawa Barat (KREATIFORUM), peningkatan akses pembiayaan (UDUNAN) dan persiapan aktivasi Creative Center.

KREASI Jabar sendiri memiliki beberapa program mandiri terutama terkait pengembangan kapasitas seperti Waktu Kunjung Pakar (Wakunjar) dan Kelas Kreasi.

Publikasi ketiga buku hasil kajian ekraf diharapkan dapat menjadi masukan dan penguatan untuk semua program yang sudah berjalan dengan baik di tahun 2020 dan melahirkan program-program baru yang inovatif dan tepat sasaran di tahun 2021. Tujuannya agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam pemulihan ekonomi.

Terdapat sejumlah program yang akan didorong pada 2021, antara lain: Aktivasi Creative Center di Bogor dan Cirebon sebagai wadah aktivitas kreatif, pengembangan jaringan dan pasar, dan pengembangan kapasitas, dan program adaptasi dan digitalisasi usaha kreatif agar dapat tetap bertumbuh (ICALAN atau Inovasi Cara Penjualan). (Day)***

Baca Juga : Ini Dia Pesan Ridwan Kamil Tentang Tahun 2021

Pemda Provinsi Jabar Dukung Swab Test di Kawasan Industri MM2100

Pemda Provinsi Jabar Dukung Swab Test di Kawasan Industri MM2100

Swab test masif di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Kamis (3/12/2020). (Foto: Humas Jabar)

Bekasi – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Divisi Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi dan Forum Komunikasi Koordinasi Sumber Daya Manusia (FKKSM) MM2100 menggelar swab test di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Kamis (3/12/2020).

Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, swab test di kawasan industri merupakan kolaborasi sejumlah pihak. BNPB menyediakan perlengkapan swab test. Sedangkan, tenaga medis berasal dari Satgas Penanganan COVID-19 Jabar dan Kabupaten Bekasi.

“Ini logistiknya, alat tesnya kita dapat dari BNPB melalui pengadaan 12.000 alat tes. Tenaga kesehatannya ini dari Satgas Kabupaten bekerja sama dengan Satgas Provinsi,” kata Daud, dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Menurut Daud, TNI/Polri pun turut terlibat dalam pengetesan tersebut. Mereka bertugas mengamankan jalannya pengetesan.

Selain untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah munculnya klaster industri, pengetesan bertujuan memastikan pekerja dalam keadaan sehat. Setelah Kawasan Industri MM2100, Satgas Penanganan COVID-19 Jabar akan menggelar tes di kawasan industri lainnya.

“Di sini pihak TNI dan Polri bersama-sama ikut mengamankan ini dan kedepannya kita akan terus berkolaborasi untuk bisa melakukan testing-testing yang lebih banyak lagi,” ucapnya.

“Nanti kita akan ke kawasan industri di Subang, minggu depan ada di Jababeka, mungkin kita ke kawasan-kawasan lain. Sementara ini kita (fokus) di industri, nanti juga akan ke segmen yang lain,” imbuhnya.

Wakil Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Letkol Asep Sugiharto mengatakan, swab test kali ini digelar untuk menindaklanjuti adanya beberapa kerumunan yang melibatkan karyawan pabrik.

“Kegiatan tes swab di kawasan industri yang saat ini dilakukan sebenarnya langkah dari pemerintah setelah adanya kerumunan masa beberapa waktu yang lalu. Seperti demonstrasi dan kerumunan lainnya,” kata Asep.

Adapun sasaran swab test kali ini adalah karyawan yang ikut dalam demonstrasi dan karyawan yang keluarganya positif COVID-19. Dengan begitu, swab test akan tepat sasaran dan berdasarkan data yang valid.

Selain itu, kata Asep, pihaknya akan fokus melakukan pengetesan dan pelacakan kontak di klaster pondok pesantren, klaster rumah tangga, dan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Jadi ini ada enam klaster prioritas, salah satunya adalah karyawan di klaster industri. Kemudian kedepan juga Pilkada sedang kita rapid test, kemudian ada pondok-pondok pesantren, klaster rumah tangga, dan klaster lainnya,” katanya.

“Sasaran (tes swab masal) terpilih. Siapa saja yang prioritas kemarin ikut demo atau pada saat dia di rumah ada yang terpapar positif, jangan sampai dari rumah terbawa ke pabrik mengontaminasi seluruh pabrik. Jadi semuanya based on data,” imbuhnya.

Ketua Forum Komunikasi Koordinasi Sumber Daya Manusia (FKKSM) Kawasan Industri MM2100 yang juga ketua penyelenggara swab test, Vidi Christianto, melaporkan bahwa swab test kali ini melibatkan 72 perushaan dan 13.000 karyawan.

Rencananya, kata Vidi, swab test masif ini akan digelar selama satu pekan, sehingga dalam sehari pihaknya akan mengetes sekitar 2.200 karyawan.

“Kegiatan ini awalnya diikuti oleh 72 perusahaan, dan totalnya ada sekitar 13.000 (peserta). Namun untuk awal kick off ini kita melibatkan kurang lebih sekitar 28 perusahaan, dengan total peserta sekitar 2.200, dan harapannya dari sini kita bisa tracing untuk klaster industri,” kata Vidi.

Vidi mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19 dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi dalam melakukan pelacakan kontak erat manakala ada karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19.

“Kita bekerja sama juga dengan Satgas Kabupaten Bekasi, kita juga sudah data berdasarkan perusahaan, tempat tinggal, kelurahan. Di situ, kita akan tracing nanti. Jadi dari data ini, Dinkes akan follow up ke rumah-rumahnya. Kalau kita dari perusahaan akan tracing di internal perusahaan masing-masing,” jelasnya. (Tor)***

Enam Zona Merah Jawa Barat : Kabupaten Indramayu, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Banjar.

Enam Zona Merah Jawa Barat : Kabupaten Indramayu, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Banjar.

Depok – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengimbau masyarakat untuk tidak berpergian jauh dan tidak berwisata ke daerah yang berstatus Zona Merah atau risiko tinggi.

Data periode 23 November 2020 hingga 29 November 2020, enam daerah di Jabar berstatus Zona Merah, yakni Kabupaten Indramayu, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Banjar.

Kemudian, 19 daerah di Jabar berstatus Zona Oranye. Hanya Kabupaten Cianjur dan Pangandaran yang berstatus Zona Kuning.

“Sudah saya umumkan kemarin, pertama kalinya Kota Bandung jadi Zona Merah sehingga saya mengimbau minggu ini para wisatawan menahan diri dulu untuk tidak ke Bandung Raya karena zonanya lagi merah, sedang proses pengendalian lebih baik lagi,” kata Kang Emil di Kota Depok, Rabu (2/12/2020).

Kang Emil mengatakan, usai libur panjang pada akhir Oktober 2020, terjadi peningkatan kasus COVID-19. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat Jabar untuk menahan diri dan menghindari kerumunan.

“Cerita dari libur panjang itu menunjukkan ada peningkatan (kasus COVID-19). Oleh karena itu, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, saya kira kita menahan diri dulu, tidak berpergian terlalu jauh, kemudian tidak berkerumun,” ucapnya dalam keeranan tertulis Humas Jabar.

Kang Emil pun melaporkan, tingkat keterisian ruang isolasi rumah sakit rujukan di kawasan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Bandung Raya (Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang) sudah lebih dari ambang batas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 60 persen.

“Keterisian di Depok ada rata-rata di 80 persen. Ini juga mewakili rata-rata se-Jawa Barat khususnya yang Bodebek dan Bandung Raya. Tapi, kalau di luar itu (Bodebek dan Bandung Raya) relatif masih di bawah 60 persen. Di Bodebek dan Bandung Raya sudah terjadi peningkatan,” katanya.

Selain itu, menurut Kang Emil, tidak ada daerah di kawasan Bodebek yang berstatus Zona Merah untuk kali pertama.

“Bodebek minggu ini pertama kalinya semuanya tidak ada Zona Merah. Biasanya bergantian, Depok enggak (Zona Merah), tapi Bekasi, sekarang semuanya tidak,” ucapnya.

Kang Emil juga melaporkan, berdasarkan data per 29 November 2020, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Jabar mencapai 85,65 persen. Angka tersebut melebihi rata-rata tingkat kesembuhan nasional, yakni 83,40 persen. Kemudian, tingkat kematian pasien COVID-19 pun terus menurun.

“Tingkat kesembuhan juga Jawa Barat di atas nasional, yakni 85 persen. Itu salah satu yang tertinggi. Kemudian tingkat kematian kita konsisten paling rendah, provinsi lain ribuan, tapi kita hanya 900 dari 51 ribu total kasus, atau sekitar 1,7 persen,” katanya. (Tor)***

Baca Juga : Akhir 2021, Gerakan Tanam dan Pelihara 50 Juta Pohon di Jawa Barat Terealisasi

Jabar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Jabar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2020-2021 Tingkat Provinsi Jabar di Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/11/20). (Foto: Yana/Humas Jabar)

Bandung — Jawa Barat (Jabar) intens meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.  Pemerintah daerah langsung bangun koordinasi dengan semua pihak, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, sampai TNI/Polri, diperkuat.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2020-2021 Tingkat Provinsi Jabar di Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/11/20).

“Setiap tahun saya sampaikan kebencanaan di Jawa Barat itu antara 1.000 sampai 2.000 kebencanaan per tahun. Kalau dibagi 365 hari dalam setahun, maka kebencanaan di Jawa Barat itu bisa 3 sampai 4 kali sehari,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Emil melaporkan, 60 persen bencana hidrologis Indonesia berada di Jabar. Oleh karena itu, ia menginstruksikan semua pihak untuk tidak memfokuskan pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana mengantisipasinya. Hal itu bertujuan menekan potensi munculnya kerugian berupa harta maupun korban jiwa.

Potensi bencana hidrometeorologi di Jabar, khususnya Jabar bagian selatan, meningkat akibat adanya fenomena La Nina. La Nina ini merupakan anomali suhu muka air laut, di mana suhu di laut akan lebih dingin sampai bisa minus satu derajat celcius atau lebih. Dampaknya, terjadi peningkatan curah hujan.

“Saya menitipkan kepada Kepala BPBD, Kapolres, dan Dandim, yang yang berada di selatan Jawa Barat untuk segera menyiapkan skenario. Pertama bagaimana peringatan dini harus berfungsi,” katanya.

“Lalu, evakuasi harus disimulasikan. Bagaimana masyarakat memberhentikan kegiatan, kemudian melakukan evakuasi ke sebuah tempat yang aman. Simulasi evakuasi ini harus segera dilaksanakan,” imbuhnya.

Menurut Emil, Pemda Provinsi Jabar pun menyiapkan cetak biru Jabar sebagai provinsi berbudaya tangguh bencana (resilience culture province). Budaya Tangguh Bencana Jabar ini akan ditanamkan kepada seluruh warga melalui pendidikan sekolah sejak dini hingga pelatihan.

“Kita harus dapat memitigasi potensi korban kebencanaan. Melakukan edukasi-edukasi preventif terhadap kebencanaan. Responsif pada saat terjadi kebencanaan,” katanya. (Tor)***

Baca juga: Peduli Bencana, TWC dan Tim Vlog Jurnalis Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir

Sudah Ditetapkan, Ini loh UMP Jabar Tahun 2021 Rp 1.xxx.xxx

Sudah Ditetapkan, Ini loh UMP Jabar Tahun 2021 Rp 1.xxx.xxx

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Foto : Humas Jabar)

Bandung – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.

Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/10/20).

“Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban itu harus dilaksanakan,” kata Rachmat.

Rachmat menyatakan, penetapan UMP Jabar mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor Nomor 561/51/X/Depeprov perihal Rekomendasi UMP Jabar 2021.

“Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup layak (KHL),” ucapnya dalam keterangan tertulis Humas Jabar.

“Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” imbuhnya.

Akan tetapi, kata Rachmat, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan UMP itu dilandasi UMP tahun berjalan dikalikan penambahan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

“Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS. Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi pada 4 November,” katanya.

Rachmat menyatakan, jika merujuk pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020, maka UMP Jabar dipastikan akan menurun. Oleh karena itu, pihaknya mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020.

“Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun,” ucapnya.

“Jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun sebelumnya,” tambahnya.

Rachmat juga mengatakan, dengan penetapan itu, maka upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jabar harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2021.

“Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir (menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November,” katanya. (Tor)***

Bikin Inovasi, Garut Bakal Berantas layangan Berkawat yang Bikin Gangguan Aliran Listrik

Bikin Inovasi, Garut Bakal Berantas layangan Berkawat yang Bikin Gangguan Aliran Listrik

 Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat meresmikan satuan tugas Sapu Bersih Layangan Berkawat (Saber Lekat) di Kabupaten Garut, Rabu (7/10/20). (Foto: Humas Jabar)

Garut-Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meresmikan satuan tugas Sapu Bersih Layangan Berkawat (Saber Lekat) di Kabupaten Garut, Rabu (7/10/20).

Saber Lekat merupakan hasil gagasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan PT PLN Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Tengah (JBT) guna mengurangi angka gangguan listrik karena layang-layang bertali kawat.

Saber Lekat sendiri melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan Karang Taruna, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kelurahan di Kabupaten Garut.

Kang Uu mengatakan, Saber Lekat bertugas mengedukasi sekaligus mengawasi masyarakat yang bermain layang-layang menggunakan tali kawat, terutama yang bermain dekat area gardu listrik.

“Saber Lekat ini sangat penting untuk memberikan pendidikan dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya bermain layang-layang pakai kawat,” kata Kang Uu dalam keterangan tertulis Pemrov Jabar.

Kang Uu pun mengapresiasi Pemkab Garut yang menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Bermain Layang-Layang. Sebab, bermain layang-layang menggunakan tali kawat sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar dan dapat menyebabkan gangguan listrik.

“Tapi sangat disesalkan juga karena peningkatan masyarakat yang bermain layang-layang pakai kawat hari ini katanya meningkat. Mudah-mudahan dengan Saber Lekat ini semua bisa menurun. Artinya, listrik bisa berjalan dengan baik, tidak terganggu oleh kegiatan layang-layang,” ucapnya.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, pihaknya intens melakukan operasi penegakan. Hasilnya sejumlah tali kawat yang menempel di gardu listrik berhasil dilepaskan. Namun, kata ia, pihaknya masih terkendala proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kita sekarang terus melakukan proses penegakan Perda tersebut. Ini sudah berjalan dengan penertiban sampai ada (sweeping) kawat-kawat banyak itu kan sudah dilakukan dalam rangka menegakkan Perda. Tetapi secara keseluruhan ini harus bertahap. Terutama dalam mengedukasi, karena masyarakat tidak langsung paham,” katanya.

Sementara itu General Manager PLN UIT JBT Sumaryadi menjelaskan bahaya dan kerugian akibat masyarakat bermain layangan dengan tali kawat. Salah satunya mengakibatkan ledakan dan kebakaran.

Selain itu, kata Sumaryadi, bermain layanan dengan tali kawat dapat membahayakan orang yang menerbangkan layang-layang. Terutama saat tali kawat menyentuh kabel listrik.

“Kawat listrik PLN ada tiga macam, ada R, S dan T. Ini tidak boleh tersambung (satu sama lain). Kalau kena kawat jadi menyambung, ini akan meledak,” katanya.

“Tapi, sistem itu ada pengamanan sehingga mati. Kalau tidak mati bisa terbakar. Jadilah padam (listrik). Tapi kalau yang kena kawat listriknya hanya satu dan kena ke tanah, ini yang berbahaya pemain layangan. Orang itu seolah-olah jadi seperti kabel listrik, tersetrum,” imbuhnya.

Selain berbahaya, Sumaryadi menyatakan bahwa gangguan listrik akibat layang-layang bertali kawat menimbulkan kerugian materi hingga miliaran rupiah setiap kali gangguan.

Akibat gangguan listrik, kepercayaan masyarakat kepada PT PLN pun akan berkurang. Sebab, masyarakat akan menilai buruk kinerja PLN apabila terjadi padam listrik.

“Kalau gangguan sekali, pembangkit yang ada di Garut ini kan berhenti. Untuk mulai lagi, butuh energi yang tidak bisa dijual. Kita keluar uang, tapi belum menghasilkan listrik. Kemudian ada energi yang tidak tersalur kepada masyarakat. Belum lagi nanti masyarakat men-stigma PLN tidak melayani dengan baik, itu yang berat,” ucapnya.

Pada Januari-Oktober 2020, Sumaryadi mencatat ada sekitar 60 gangguan listrik karena layang-layang bertali kawat. Jumlah tersebut meningkat 300 persen dibanding tahun sebelumnya. (Tor)***

Baca Juga : Wagub Jabar Resmikan Desa Wisata Kampung Tipar di Sukabumi

Pemprov Jabar Kembali Terima Bantuan Penanggulangan COVID-19

Pemprov Jabar Kembali Terima Bantuan Penanggulangan COVID-19

Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil saat menerima bantuan dari para donatur untuk penanggulangan COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Jabar. (Foto: Yogi P/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil menerima bantuan dari para donatur untuk penanggulangan COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Jabar, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (24/9/20).

Donatur tersebut yakni PT. Smart Techtex (bantuan 1.400 pcs masker medis), PT. DNR Corporation (bantuan 100.000 sachet susu kambing dan perlengkapan swab test untuk 150 orang), dan Forum Guru Honorer Bersertifikat Sekolah Negeri (FGHBSN) Jabar (bantuan uang tunai Rp10 juta untuk menunjang PJJ).

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Menurut ia, bantuan dari para donatur merupakan bela negara di tengah pandemi COVID-19.

“Terima kasih kepada guru honorer yang sudah memberikan bantuan, sudah bela negara dalam membantu Jabar di bidang pendidikan,” kata Kang Emil dalam keterangan tertulisnya.

“Semoga bisnisnya semakin sukses dan lancar, kami tidak akan pernah melupakan para donatur. Karena sudah membantu kami di saat perang melawan pandemi COVID-19 ini,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Kang Emil juga melaporkan bahwa pihaknya intens melakukan tes masif dengan metode PCR. Selain itu, pihaknya terus berupaya mengetes 1 persen dari jumlah populasi Jabar.

“Presentase pengetesan di Jabar pun kini sudah lebih banyak dari provinsi lain di Indonesia (kecuali DKI Jakarta) yaitu per hari ini sudah 330 ribu (sampel),” ucapnya.

“Untuk itu, kami pun membutuhkan peran swasta dalam pengetesan ini, dan akan kita coba maksimalkan, melalui pengetesan dari pemerintah dan ada yang mandiri lewat swasta,” tambahnya. (Tor)***

Baca Juga : Wow Jabar Terpilih Jadi Pilot Project CSIRT Indonesia 

Pelaku UMKM Bisa Berkolaborasi dengan Ridwan Kamil untuk Desain Produk

Pelaku UMKM Bisa Berkolaborasi dengan Ridwan Kamil untuk Desain Produk

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberikan sambutan dalam acara “Marketeers Festival 2020” melalui videoconference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (19/9/20).(Foto: Rizal/Humas Jabar)

Bandung – Ada kabar gembira dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil khususnya untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM di Tanah Air kini bisa meminta endorsement kepada Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Syaratnya, Kang Emil turut serta dalam proses mendesain produk sehingga ia bisa menjalin ikatan emosional dengan produk tersebut. Kolaborasi mendesain produk ini pun dipilih berbekal latar belakangnya sebagai arsitek.

Selain itu, Kang Emil pun menawarkan keahliannya mendesain produk dalam rangka mendukung bangkitnya 37 ribu UMKM Jabar yang terdampak pandemi global COVID-19.

“Saya sedang kurasi produk-produk yang akan saya endorse, yang juga saya desain. Dengan 20 juta follower (di media sosial) saya bisa membantu mempromosikan,” ujar Kang Emil dalam sambutannya di acara “Marketeers Festival 2020” melalui videoconference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (19/9/20).

“Ini beyond marketing. Jadi, selain memasarkan juga menjadi desainer. Itu tawaran saya kepada produk-produk UMKM di Jabar, jadi ada edisi Ridwan Kamil untuk sepatu, jaket, desain radio, motor, dan lain-lain. Ini tawaran saya kepada semua yang mau produknya saya endorse, syaratnya kita kolaborasi,” tambahnya.

Bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang berminat mendapat dukungan desain dari Kang Emil, Anda bisa menghubungi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar di Kota Bandung untuk selanjutnya akan dikurasi dan dipilih.

“Mungkin tidak bisa semua (terpilih), tapi yang beruntung akan mendapatkan promosi dan kolaborasi dari saya,” ujar Kang Emil.

“Dan ini untuk pelaku UMKM di Jabar dan se-Indonesia, tapi prioritas untuk UMKM di Jawa Barat. Sekarang sudah mulai, tapi supaya terorganisasi bisa kontak ke Dinas KUK (Jabar),” katanya.

Dalam acara “Marketeers Festival 2020” ini, Kang Emil juga menjelaskan bahwa untuk membangkitkan ekonomi di masa pandemi, pelaku UMKM khususnya di Jabar bisa memanfaatkan beberapa hal, contohnya bantuan akses modal di bank bjb.

Pemerintah pusat pun telah menyimpan dana Rp2 triliun di bank bjb untuk membantu memulihkan ekonomi di sektor UMKM Jabar.

Selain itu, UMKM bisa membangkitkan ekonominya dengan dukungan terhadap ekosistem baik dari sisi pemasaran maupun kualitas produk, termasuk dengan meningkatkan kualitas dari segi desain produk. (Tor)***

Baca Juga : Pilkada di Jabar Diharapkan Sukses Tanpa Klaster COVID-19

40 Karyawan Gedung Sate Positif COVID-19, Jabar Fasilitasi Isolasi Mandiri

40 Karyawan Gedung Sate Positif COVID-19, Jabar Fasilitasi Isolasi Mandiri

Iluistrasi. Tes uji usap Covid-19 (Foto: Humas Jabar)

Bandung – Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar  Setiawan Wangsaatmaja melaporkan, terdapat 40 karyawan di Gedung Sate atau Kantor Gubernur Jabar yang terkonfirmasi positif COVID-19 melalui uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Pernyataan Setiawan tersebut mengonfirmasi kabar yang beredar di masyarakat. Hasil temuan 40 kasus positif itu didapat dari tes yang digelar Gugus Tugas Jabar di Gedung Sate pada Senin, 27 Juli 2020, terhadap PNS, non-PNS, dan para karyawan lain mulai dari petugas kebersihan hingga keamanan.

“Betul, di Gedung Sate telah ada yang terkonfirmasi positif (COVID-19) sebanyak 40 orang dan tersebar di beberapa biro,” kata Setiawan.

“40 orang terkonfirmasi positif ini terdiri dari 17 orang PNS dan 23 orang non-PNS. Bicara non-PNS, artinya bahwa ini supporting staff mulai dari pengamanan, cleaning service, dan lainnya,” tambahnya.

Berdasarkan sebaran tempat tinggal, Setiawan berujar bahwa mayoritas dari 40 kasus positif ini tinggal di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung serta beberapa lainnya di Kota Cimahi dan daerah lain.

Sementara dari rentang usia, sebanyak 40 persen dari 40 kasus positif di Gedung Sate ini berusia 31-40 tahun. Sebanyak 30 persen berada di rentang usia 20-30 tahun, serta sisanya menyebar di atas usia 50 tahun dan ada juga yang berusia 19 tahun.

Saat ini, Gugus Tugas Jabar telah meminta mereka untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bagi yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri, Setiawan berujar bahwa pihaknya memfasilitasi isolasi di Pusat Isolasi Mandiri di BPSDM Jabar, Kota Cimahi.

Terhadap 40 orang terkonfirmasi positif itu, Setiawan menjelaskan, Gugus Tugas Jabar juga telah melakukan contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap 20 orang dari masing-masing kasus dan memfasilitasi pengetesan bagi kontak erat termasuk keluarga.

“Setelah kami tahu 40 yang terkonfirmasi positif ini, segera kami cek melalui contact tracing. Kami langsung meneliti dan menanyakan satu-satu kepada orang yang terkonfirmasi positif, dalam satu minggu terakhir bertemu dengan siapa dan di mana saja. Itu sudah terdata. Rasionya, ambil dari satu orang (positif), kami tracing 20 (orang). Ada 800 orang yang harus kita uji,” tutur Setiawan.

“Kepada kontak erat (kasus positif), ada beberapa di antaranya langsung kita lakukan pengetesan metode PCR difasilitasi di Labkesda Jabar (di Kota Bandung),” ucap Setiawan.

Sementara itu, pengetesan swab test di Gedung Sate tidak hanya dilakukan pada Senin lalu. Tes proaktif dalam rangka meningkatkan agresivitas pengetesan juga digelar di Gedung Sate pada Selasa (28/7) dan Rabu (29/7).

“Per hari ini yang kami dapatkan adalah 40 orang terkonfirmasi, itu saja. Sementara total yang dilakukan pengetesan dalam tiga hari pada 27, 28, dan 29 (Juli) adalah 1.260-an (orang),” kata Setiawan.

Setiawan pun menegaskan, pihaknya saat ini tengah menganalisis sumber penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di Gedung Sate. Pasalnya, akses terhadap gedung yang juga landmark di Kota Bandung ini terbuka selama masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Banyak pengunjung yang datang ke sini, bahkan ada yang studi banding ke sini, sehingga belum kita dapat pastikan bahwa sumber penularan ini dari internal atau eksternal (Gedung Sate). Saat ini kami sedang mencari tahu (karena) sumber penularannya ini bisa bermacam-macam,” tutup Setiawan. (Tor)***

 

Baca Juga : Jaga Kewaspadaan, Seluruh Karyawan Gedung Sate WFH hingga 14 Agustus