Berupaya Pulihkan Ekonomi, Pemprov Jabar Gelar Rapat Pleno

Berupaya Pulihkan Ekonomi, Pemprov Jabar Gelar Rapat Pleno

Bandung–Pemulihan ekonomi Jawa Barat (Jabar) harus dilakukan secara komprehensif, terukur, inovatif, dan kolaboratif. Sebab, pandemi COVID-19 menghentikan supply dan demand sekaligus. Perekonomian Jabar pun terpukul telak. Hal itu tampak dari kontraksi ekonomi Jabar yang mencapai minus 5,98 persen pada triwulan II 2020.

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Jabar intens mengakomodasi aspirasi pelaku pembangunan agar perekonomian Jabar kembali bergairah. Aspirasi tersebut nantinya akan disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dalam rapat pleno Sinkronisasi Program Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar mengatakan bahwa aspirasi pelaku pembangunan perlu ditelaah dengan tajam supaya roadmap penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi Jabar, tersusun secara komprehensif.

“Kepala Dinas yang tergabung dalam Satgas untuk menelaah betul hasil kompilasi aspirasi para pelaku pembangunan. Menelaah dan melengkapi kebijakan dan program pusat dan provinsi,” kata Setiawan.

“Lalu, fokus pada penyelamatan (ekonomi). Kemudian, komunikasi dengan pemerintah pusat soal program Pemulihan Eknonomi Nasional (PEN) 2020. Persiapkan program yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Dokumen Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) akan disampaikan kepada Gubernur Jabar akhir Agustus,” imbuhnya.

Terdapat 11 Kelompok Kerja (Pokja) dalam Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, yakni Pokja Bidang Manufaktur, Pokja Penerbitan dan Ekonomi Kreatif, Pokja Hubungan Luar Negeri dan Tenaga Kerja, Pokja UKM, Pokja Ketahanan Pangan, Pokja Properti, Pokja Telekomunikasi, Media, dan Informatika, Pokja Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan, Pokja Pariwisata, serta Pokja Transportasi dan Logistik.

Sekretaris Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar Ipong Witono mengatakan, setiap Pokja terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Dengan melibatkan ketiga unsur tersebut, aspirasi dari Pokja diharapkan komprehensif, yakni menggambarkan permasalahan sektor-sektor ekonomi secara utuh sekaligus menawarkan solusinya.

“Tahap sinkronisasi ini mengonfirmasi aspirasi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Jadi setelah aspirasi masuk, di-matriks mana yang masuk ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Masing-masing dicarikan payung hukumnya, dicari kebijakan. Aspirasi tersebut diklasifikasi dalam kategori program penyelamatan, pemulihan dan penormalan diajukan sebagai rekomendasi program pemulihan ekonomi Jabar”, ucap Ipong.

Ipong mencontohkan aspirasi Pokja Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemulihan ekonomi karena pertanian mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Saat semua sektor terpukul pandemi, pertanian justru mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen secara year on year. Secara quarter to quarter, pertanian meningkat lebih besar, yakni 45,86 persen.

Meski pertanian mengalami peningkatan saat pandemi, tetapi daya serap pasar menurun. Maka itu, pemberian kredit murah, akses pemasaran, dan bantuan program usaha akan dilakukan. Salah satunya ekstensifikasi dan urban farming.

“Di Pokja Ketahanan Pangan ada banyak lintas dinas. Ada unsur dinas terlibat. Jadi, kami berkolaborasi mencari solusi bagaimana Ketahanan Pangan ini bisa menggerakkan kembali ekonomi Jabar,” katanya.

Ipong menegaskan, Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar mesti menghadirkan terobosan. Pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan normatif dan birokratis karena pandemi COVID-19 menghentikan supply dan demand sekaligus.

Selain itu, Jabar adalah kata kunci pengungkit pemulihan ekonomi nasional. Jika perekonomian Jabar berangsur pulih, hal itu akan berdampak strategis bagi pemulihan perekonomian nasional. Salah satunya karena Jabar menyumbang 28,5 persen terhadap sektor industri manufaktur nasional. Kemudian, 16,26 persen ekspor Indonesia berada di Jabar.

“Kami harus menyusun serangkaian rekomendasi untuk diajukan kepada Gubernur Jabar agar tata kelola perekonomian Jabar semakin baik. Rekomendasi ini harus bersifat prioritas, implementatif, realistis, marketable, dan quick win,” ucap Ipong.

Ipong optimistis, pemulihan ekonomi Jabar dapat berjalan optimal. Kata kuncinya, kata ia, adalah bagaimana hikmah pandemi saat ini bisa membangun kohesi sosial semua elemen masyarakat di Jabar.

“Sehingga di situasi yang sulit ini, kita tidak hanya memimpikan pemulihan ekonomi berjalan, tetapi juga menggerakan masyarakat untuk sama-sama memulihkan ekonomi di tengah ketidakpastian karena COVID-19,” katanya.

Hadir juga dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar antara lain, Tim Pemulihan Ekonomi ITB, INJABAR UNPAD, dan Jabar Kreasi. (Tor)***

Baca Juga : Ridwan Kamil Serahkan Bantuan kepada LVRI Jabar

 

Satgas Sambut Baik Usulan Jabar Gandeng Swasta dalam Testing PCR

Satgas Sambut Baik Usulan Jabar Gandeng Swasta dalam Testing PCR

Bandung – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) –selanjutnya ditulis Gugus Tugas Jabar– Ridwan Kamil mengusulkan agar pengetesan (testing) metode uji usap (swab test) Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa melibatkan pihak swasta.

Hal itu disampaikan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8/20).

Bagi Jabar, opsi kerja sama dengan pihak swasta baik dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan penting untuk meningkatkan rasio pengetesan di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia –hampir 50 juta jiwa– ini.

“Permohonan Jawa Barat hanya satu, yaitu meningkatan ratio testing. Tadi juga sudah disetujui gagasan penambahan testing PCR baik peningkatan SDM maupun kerja sama dengan swasta,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

“Sekarang ada tawaran-tawaran yang sangat baik, pada saat kapasitas fisik kita terbatas, ternyata swasta bisa melakukan pengetesan tanpa kita harus melakukan investasi peralatan teknologi yang sangat mahal,” tambahnya.

Menurut Kang Emil, faktor populasi yang banyak menjadi kelemahan Jabar dalam persentase angka pengetesan melalui metode PCR. Meski begitu, dengan tes yang masif dilakukan, angka kasus terkonfirmasi Jabar relatif lebih rendah ketimbang provinsi lain.

Adapun merujuk data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga Kamis (6/8) pukul 13:30 WIB, Gugus Tugas Jabar telah melakukan 162.130 tes PCR. Angka tersebut membuat Jabar berada di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta.

“Secara umum kami baru bisa kapasitas (tes PCR) lima ribu per hari. Mimpinya kalau bisa 50 ribu per minggu. Jadi, fokus kami (yang utama) hanya satu, kami bercita-cita kapasitas testing kami tinggi untuk mengejar persentase 50 juta penduduk,” kata Kang Emil.

Terkait hal itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pun menyambut baik usulan Jabar agar pengetesan bisa melibatkan pihak swasta.

Menurut Doni, usulan yang disampaikan oleh Kang Emil tersebut perlu ditindaklanjuti melalui sebuah kerja sama resmi antara pemerintah daerah provinsi dan swasta, termasuk dalam hal pemanfaatan laboratorium.

“Tentang keterlibatan swasta, saya pikir ini sebuah terobosan. Kami (pusat) sudah memulai bekerja sama dengan swasta. Nanti dari pemerintah provinsi (bisa) melakukan koordinasi dengan sejumlah swasta yang berminat dalam penanganan pemeriksaan atau pengembangan laboratorium,” ujar Doni.

Doni pun menjelaskan, saat ini terdapat 278 mesin PCR di Indonesia. Namun, hal itu belum diikuti dengan jumlah SDM laboratorium yang memadai sehingga waktu kerja untuk melakukan pengujian dinilai belum optimal.

Selain itu, Doni juga mengingatkan terkait pentingnya melakukan pengetesan rutin dalam sebuah instansi atau lembaga yang memiliki banyak anggota atau karyawan dalam satu tempat seperti asrama.

“Harus ada strategi untuk pemeriksaan secara rutin dengan teknik pool test,” ujar Doni. (Tor)***

Baca Juga : 40 Karyawan Gedung Sate Positif COVID-19, Jabar Fasilitasi Isolasi Mandiri