ASN Beritegritas, Modal Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama

ASN Beritegritas, Modal Bersama Jaga Kerukunan Umat Beragama

Bandung – Setiap aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Republik Indonesia dituntut untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan menjaga kerukunan umat beragama. “Jika ASN tidak memiliki integritas yang baik, maka sudah barang tentu layanan yang diberikan dari ASN terhadap masyarakat tidak akan disampaikan dengan baik, lemah, buruk. Oleh karenanya integritas buat seseorang adalah sebuah keniscayaan,” ungkap Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si saat menjadi narasumber dalam acara Program Kreatif Inovatif Inspiratif Solutif (KIIS) Jadi ASN Solutif #18 bertajuk ASN, Integritas dan Menjaga Kerukunan Umat Beragama.

Acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Biro HDI Setjen, Humas Unit Eselon 1 Pusat, Humas Kanwil, Humas PTKN dan Kepala SPI PTKN Se-Indonesia melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan langsung kanal YouTube, Rabu (20/01/2021).

Selain Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Maluku, Jamaludin Bugis, S.A.g, Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Dr. Nurudin, S.Pd.I., M.Si., tampil menjadi pembicara yang dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama., Drs. H. Muhammad Tambrin, M. M.Pd, dengan pemantik Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, H. Nurul Badruttamam, S.Ag., MA, yang dipandu oleh Eryanti Nurmala Dewi dan Abd. Karim Rahantan.

Dalam paparan materinya, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan jumlah ASN di Indonesia hingga 2020 berjumlah 4,2 juta orang. Kalau diestimasi dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 jt, persatu orang ASN melayani 60 arang penduduk.

Terdapat empat kategori pegawai negeri dalam memberikan pelayanan, seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelayanan Publik di Amerika. Pertama, bermental bintang yang meiliki integritas baik, profesional tinggi yang mendapatkan penghargaan idelanya; Kedua, bermental Sigala (Anjing), yang meiliki integritas buruk, tapi profesional yang tinggi; Ketiga, bermental Sapi yang memiliki integritas baik, tapi profesional buruk. “Ini lebih baik daripada yang kedua karena profesional yang tinggi bisa diolah, dibina,” tegasnya. Keempat, bermental kayu rapuh yang kena rayap, yang memiliki integritas buruk, profesional rendah.

Integritas di sektor layanan publik merupakan syarat penting untuk berfungsinya negara secara efektif, untuk membangun kepercayaan publik pada institusi pemerintah, dan untuk menciptakan kondisi yang berkelanjutan dalam sektor pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Saya tidak tahu persis dari empat kategori ini banyaknya kita berada pada posisi yang mana, karena teman-teman dari Irjen yang sering memberikan penilaian kinerja. Intinya kita butuh sebenarnya ASN yang nomor satu yang mempunyai integritas yang baik sekaligus juga profesionalitas,” terangnya.

Menurutnya, makna integritas mengacu pada bentuk kepatuhan para pegawai pada nilai-nilai, prinsip, norma, dan peraturan tata kelola sektor publik. Dalam khazanah Islam sebenarnya kategori yang disampaikan oleh lembaga itu berada pada sifat baginda Rasul Rasul yang memiliki sifat Sidiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. “Saya melihat Sidiq, Amanah sampai kepada Tabligh adalah ada pada posisi integritas dan Fathonah ini ada pada profesionalitas ASN kementerian Agama. Saya kira ASN Kementerian Agama akan menjadi ASN unggul dalam pemahaman saya, karena itu para perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan ini harus mempunyai empat sifat baginda Rasul, sehingga bisa dioperasionalkan dan hanya sebatas sifat tersebut dihafalkan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan keseharian sebagai ASN,” jelasnya.

Budaya integritas di sektor publik hanya akan terbentuk apabila ada hukum dan peraturan yang clear dan bervisi. Pegawai negeri perlu dibimbing menuju integritas melalui instrumen dan proses lain, seperti langkah-langkah sistematis mengadopsi norma-norma etika dan nilai-nilai layanan publik.

Sebagai pelayan publik, ASN bertanggung jawab membangun kerukunan beragama. Mereka harus benar-benar melepaskan interest pribadi dan keyakinan dalam melayani publik yang beragam keyakinan.

Berkenaan dengan menjaga kerukunan umat beragama, ketika memiliki integritas yang baik, “dalam rangka memberikan layanan tidak akan pilih kasih, akan lepas dari interest pribadi maupun kepercayaan, sehingga tidak ada istilah lain yang dilayani yang satu agama, tapi ke semuanya dilayani lepas dari keyakinan. Ini seharusnya dimiliki oleh ASN dengan integritas yang baik,” paparnya.

Para ASN harus memahami bahwa kerukunan umat beragama adalah prasyarat keberlanjutan eksistensi sebuah negara. Sebaliknya, konflik antar umat beragama adalah prasyarat runtuhnya tatanan negara yang berdampak pada nasib para ASN.

Soal kerukunan dalam Islam itu bukan merupakan sebuah pilihan, tetapi kerukunan itu merupakan sebuah keharusan. “Ini merupakan doktrin teologis. Jadi di dalam ajaran Islam menjaga kerukunan itu sudah ada doktrinnya. Secara teologis dalam surat al-kafirun, Allah sudah menyatakan lakum diinukum waliyadin, agamamu untukmu, silahkan laksanakan sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Sebenarnya menjaga kerukunan adalah sebuah keharusan bukan pilihan,” tuturnya.

Ketika negara dilanda konflik dan organisasi pemerintah terganggu, yang menjadi korban adalah para ASN. Sumber penghidupan mereka bisa terganggu dan bahkan hilang. Oleh sebab itu, mengusahakan kerukunan beragama pada dasarnya adalah memelihara nasib dirinya sendiri para ASN.

Apalagi Indonesia yang sudah ditakdirkan begitu beragam. Ajaran agama pun merekomendasikan untuk kita senantiasa menjaga kerukunan. “ASN yang memiliki integritas tinggi, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi bagian dari anak bangsa yang menjaga kerukunan umat beragama adalah merupakan syarat, modal bersama untuk terciptanya sebuah negara yang aman, nyaman, damai sebuah negara yang kita cinta ini,” ujarnya. (Tor)***

Jaga Kewaspadaan, Seluruh Karyawan Gedung Sate WFH hingga 14 Agustus

Jaga Kewaspadaan, Seluruh Karyawan Gedung Sate WFH hingga 14 Agustus

Gedung Sate. (Foto : Tor)

Bandung – Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja melaporkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar menyesuaikan sistem kerja di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar yang berdinas di Gedung Sate.

Hal itu, menjadi upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), terutama merujuk temuan kasus terkonfirmasi positif di Gedung Sate.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Jabar Nomor: 800/117/UM tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, penyesuaian sistem kerja yang dimaksud yakni seluruh PNS dan non-PNS bekerja dari rumah alias work from home (WFH) mulai Kamis, 30 Juli 2020, hingga Jumat, 14 Agustus 2020.

“Hari ini memang keluar Surat Edaran Sekda bahwa kami semua bekerja dari rumah dan juga dilakukan disinfeksi terhadap ruangan-ruangan di Gedung Sate,” kata Setiawan dalam konferensi pers di Halaman Belakang Gedung Sate, Kamis (30/7/20).

Sebagai garda terdepan roda pemerintahan di Jabar, Setda Jabar selama ini telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Meski begitu, Setiawan tak menampik bahwa kasus positif COVID-19 di Gedung Sate menjadi pelajaran bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan terutama di ruang tertutup.

“(Gedung Sate) ini tempat kerja yang telah memberlakukan secara ketat (hanya) 50 persen boleh diisi atau didatangi, lalu juga di luar (gedung) saat masuk ada disinfeksi untuk mobil atau motor, termasuk juga hand sanitizer dan tempat cuci tangan, dalam tanda kutip saja masih kecolongan (kasus positif COVID-19),” ujar Setiawan.

“Maka protokol kesehatan ini harus tetap kita jaga, harus disiplin karena selepas dari kantor bisa saja berinteraksi di tempat umum. Ini menjadi hikmah bagi kita semua, bagaimana COVID-19 ini masih ada dan kita masih harus tetap waspada. Kewaspadaan ini nomor satu dalam rangka memutus penularan,” tegasnya.

Dalam surat edaran tersebut, diumumkan juga bahwa masjid, command center, museum, kantin, dan area publik di Gedung Sate ditutup mulai 30 Juli hingga 14 Agustus mendatang.

“Yang bisa dipelajari (dari kasus positif di Gedung Sate) adalah memang ventilasi sangat penting, jaga jarak sudah pasti. Masker masih harus kita pergunakan. Dan durasi kita bertemu juga penting. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kewaspadaan bagi siapa pun yang melihat Gedung Sate saat ini,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai potensi menjadi klaster perkantoran, Setiawan mengatakan bahwa pihaknya tidak mau terlalu dini memastikan kasus positif di Gedung Sate sebagai klaster perkantoran di Jabar.

“Ini belum dipastikan klaster perkantoran karena Gedung Sate saat AKB cukup terbuka aksesnya. Jadi, banyak yang memang melakukan studi banding, ada tamu-tamu, dan kami melihat polanya tersebar di beberapa biro dan beberapa biro juga memiliki hubungan kerja dengan pihak lain,” ucap Setiawan.

“Kami melihat belum dapat dipastikan ini merupakan klaster. Karena kami tidak melihat (penyebaran) dalam satu pola yang seragam,” tuturnya. (Tor)***

Baca Juga : Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin COVID-19

100 Tahun Sudah Gedung Sate Berdiri, Berikut Sejarahnya

100 Tahun Sudah Gedung Sate Berdiri, Berikut Sejarahnya

Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar)

Bandung – Gedung Sate genap berusia 100 tahun pada Senin (27/7/20). Meski sudah seabad berdiri, kemegahan dan kekokohan Gedung Sate terekam jelas pada setiap sudut arsitektur. Nilai historisnya pun terabadikan, dan tak akan tergerus oleh zaman

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai Gedung Sate memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Tak ada gedung pemerintahan yang bisa mengalahkan arsitektur maupun estetika Gedung Sate. Selain itu, Gedung Sate merupakan salah satu simbol perjuangan

Di balik kemegahan, Gedung Sate menyimpan sebuah kisah perjuangan Angkatan Moeda Pekerdjaan Oemoem, yang mempertahankan Gedung Sate dan Kemerdekaan Indonesia dari serangan tentara Gurkha dan NICA.

Histori tersebut akan terus hidup di tengah masyarakat. “Ingat Jabar. Ingat Gedung Sate. Ingat Bandung, ikonnya pasti Gedung Sate. Tak ada yang bisa mengalahkan,” kata Ridwan Kamil.

Pembangunan Gedung Sate diawali peletakan batu pertama pada 27 Juli 1920 oleh putri Wali Kota Bandung saat itu, Johana Catherina Coops, dan perwakilan Gubernur Hindia-Belanda di Batavia, Petronella Roelofsen.

Penggalian tanah pun dilakukan untuk menanam konstruksi beton bertulang sebagai fondasi bangunan dan pembangunan ruang bawah tanah, dilanjutkan dengan pembangunan lantai pertama hingga ketiga.

Setelah pengerjaan ruang tanah selesai, pembangunan dilanjutkan dengan pengerjaan konstruksi lengkung untuk pintu dan jendela gedung, serta kolom pojok gedung bagian dalam dan luar.

Pada 1922, pembangunan menara gedung beserta penyelesaian dinding luar, perataan lahan sekitar, dan pengerjaan atap dilakukan.

Tahun berikutnya, penyelesaian bagian dalam aula lantai satu serta penyelesaian ornamen kolom di aula gedung.  Pembangunan Gedung Sate melibatkan 2.000 pekerja dan menghabiskan dana sebesar 6 juta gulden.

”Kenapa sate karena dulu ada 6 juta gulden biaya pembangunannya. Satu juta disimbolkan dengan satu sate,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Tak ada acara khusus untuk memperingati 100 Tahun Gedung Sate karena sedang dalam pandemi COVID-19. Sejumlah rencana yang telah disusun dibatalkan.

Kendati begitu, Kang Emil menyatakan, peringatan 100 Tahun Gedung Sate tetap terlaksana dengan merawat dan menjaganya. Perbaikan fasilitas Gedung Sate di berbagai sudut menjadi bukti.  Salah satunya pemasangan pilar-pilar yang menggambarkan bahwa Gedung Sate milik warga Jabar. (Tor)***

 

Baca Juga : Peringati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-60 , Pemprov Jabar Distribusikan Paket Sembako di Sukabumi