Cek Penerapan KIP, Tim Asistensi Staf Khusus Presiden RI Kunjungi UIN Bandung

Cek Penerapan KIP, Tim Asistensi Staf Khusus Presiden RI Kunjungi UIN Bandung

Bandung – Guna mengawal Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang digelontorkan Pemerintah Pusat tepat sasaran, Tim Asistensi Staf Khusus Presiden RI Aminuddin Ma’ruf mengunjungi UIN Bandung, Rabu (2/9/2020).

Tim Asistensi yang terdiri dari Asisten Staf Khusus Presiden RI, Ahmad Nizar Saputra, P-Asisten Staf Khusus Presiden RI, Ratu Lala Syaila dan Irfan Ahmad diterima oleh Wakil Rektor III UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ah. Fathonih, didampingi Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (A2KK), Jaenudin, Kepala Bagian Kemahasiswaan, H. Wawan Gunawan, di Gedung O. Djauharuddin AR.

Asisten Staf Khusus Presiden, Ahmad Nizar Saputra menjelaskan kunjungan ke UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka sosialisasi program teman KIP-Kuliah. Teman KIP-Kuliah merupakan program strategis yang dapat membantu proses sosialisasi, mempermudah proses pendampingan dan mempersingkat proses penyelesaian hambatan sehingga KIP-Kuliah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan merata.

Nizar menuturkan “dalam pelaksanaan program, teman KIP membentuk relawan di tingkat universitas yang berkoordinasi dengan koordinator wilayah dan koordinator nasional Teman KIP berperan untuk mengawal kebijakan KIP-Kuliah agar tepat sasaran”.

Di tempat yang sama, Ratu Syaila yang merupakan Koordinator Wilayah TemanKIP Jawa Barat-Banten mengungkapkan kunjungan ke kampus-kampus di Jabar guna memastikan amanat Presiden berjalan dengan sebagaimana mestinya.

“Kami ingin memastikan amanat Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada lagi generasi muda yang tidak kuliah karena alasan biaya menjadi kenyataan. TemanKIP hadir untuk mendampingi adik-adik mahasiswa bisa meraih beasiswa ini”. Tegas Ratu Syaila.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Rektor III UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ah. Fathonih, sangat mendukung dan siap berkolaborasi dalam menjalankan program Teman Kartu Indonesia Pintar (KIP-Kuliah).

“Kami atas nama pimpinan UIN Bandung sangat mengapresiasi ikhtiar staf khusus Presiden Republik Indonesia, Aminuddin Maruf dan siap berkolaborasi dengan Teman KIP-Kuliah, agar calon mahasiswa dapat melanjutkan kuliah ke UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanpa kesulitan biaya karena mereka pintar tapi secara ekonomi kurang mempu,” tegasnya.

Wakil Rektor III UIN Sunan Gunung Djati Bandung,Ah. Fathonih, juga menyampaikan harapannya dengan kedatangan tim asistensi Staf Khusus Presiden RI.

“Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan dari Asisten Staf Khusus Presiden RI ke kampus tercinta ini, kuota untuk UIN Bandung banyak, mengingat pendaftar tahun kemarin pada jalur program Bidikmisi mencapai 1.000 orang dan yang diterima hanya 300 orang karena kuotanya sedikit,” pungkasnya. (Tor)***

Baca Juga : FST UIN Bandung Gelar Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Presiden RI Tinjau Uji Klinis Vaksin COVID-19

Presiden RI Tinjau Uji Klinis Vaksin COVID-19

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar dalam rapat koordinasi di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (11/8/20). (Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bandung – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China, di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung, Selasa (11/8/20).

“Hari ini saya hadir di Fakultas Kedokteran Unpad, Bandung, Jawa Barat ini dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan penyuntikan yang perdana untuk imunisasi untuk 1.620 relawan yang akan diujicobakan,” kata Presiden ndalam Keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Presiden berharap uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19 produksi Sinovac selesai dalam kurun enam bulan. Sehingga, pada Januari 2021, vaksin sudah dapat diproduksi secara massal. Sebelumnya, vaksin COVID-19 produksi Sinovac sudah menjalani dua fase uji klinis di China.

Selain vaksin COVID-19 produksi Sinovac, menurut Presiden, Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara terkait vaksin COVID-19, seperti Uni Emirat Arab dan Korea Selatan.

“Tetapi selain itu, kita juga membuka diri untuk juga bekerja sama, misalnya dengan Sinovac di Tiongkok. Kemudian bekerja sama dengan Uni Emirat Arab di G-42, bekerja sama juga dengan Korea Selatan. Saya kira kita membuka diri dalam rangka secepat-cepatnya kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat di Indonesia,” katanya.

“Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat,” tambahnya.

Selain itu, Presiden menyatakan, Indonesia melalui Bio Farma mampu memproduksi vaksin sendiri. Menurut ia, pada Agustus 2020, Bio Farma mampu memproduksi sekitar 100 juta vaksin.

“Tetapi nantinya di akhir tahun 2020 di bulan Desember sudah meningkat menjadi 250 juta vaksin. Artinya, vaksin inilah nanti yang akan digunakan untuk vaksinasi di Tanah Air,” ucapnya.

Indonesia, kata Presiden, tengah mengembangkan vaksin sendiri melalui SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, yang menyebar di Tanah Air. Ia berharap vaksin yang akan dinamai Merah Putih itu hadir pada pertengahan 2021 mendatang.

“Kita telah tiga bulan ini mengembangkan vaksin sendiri dari isolit yang dikembangkan dari COVID-19 yang beredar di Indonesia. Kita harapkan vaksin Merah Putih ini juga akan segera selesai dan diperkirakan ini akan bisa diselesaikan nanti di pertengahan tahun 2021,” katanya.

“Jadi, kita mengembangkan full sendiri oleh lembaga Eyckman dan juga BPPT, LIPI, BP POM, Menristek, dan universitas-universitas yang kita miliki,” imbuhnya. (Tor)***

Baca Juga : Ridwan Kamil Beri Usul kepada Presiden untuk Tingkatkan Rasio Tes PCR di Jabar

Ridwan Kamil Beri Usul kepada Presiden untuk Tingkatkan Rasio Tes PCR di Jabar

Ridwan Kamil Beri Usul kepada Presiden untuk Tingkatkan Rasio Tes PCR di Jabar

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan laporan terkait penanganan COVID-19 di Jabar dalam rapat koordinasi bersama Presiden RI Joko Widodo di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (11/8/20). (Foto: Rizal/Humas Jabar)

Bandung – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, satu-satunya kelemahan Provinsi Jabar dalam penanganan pandemi global COVID-19 adalah terkait pengetesan (testing) melalui uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Hal itu disampaikan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Jabar bersama rombongan presiden di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (11/8/20).

“Kelemahan kami hanya di testing PCR, walaupun sudah terbanyak se-Indonesia diluar DKI Jakarta, tapi tetap (untuk) mengejar rasio 50 juta (penduduk) kami keteteran,” ucap Kang Emil dalam laporannya kepada Presiden.

Untuk itu, Kang Emil menyampaikan dua usulan agar rasio pengetesan PCR di Provinsi Jabar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia –kurang lebih 50 juta jiwa– bisa ditingkatkan.

Pertama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kang Emil kepada Satuan Tugas COVID-19, yakni membuka opsi kerja sama dengan pihak swasta baik dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan.

Dengan keterbatasan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar, Kang Emil mengusulkan untuk menggunakan layanan pay per service PCR dari swasta.

“Kita bisa menaikkan statistik (tes) dengan kerja sama swasta. Kita hanya bayar 1 orang per berapa rupiah dititipkan ke lembaga ini. Mereka investasi alat, kita kasih nama pasien atau potensi yang dites swab. Dengan hitungan minggu, kapasitas bisa naik,” ucap Kang Emil.

“Oleh karena itu, inovasi pay per service (dari) swasta kalau boleh dijadikan kebijakan,” katanya, dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Usulan kedua, yakni memperbanyak pengadaan kit PCR portabel. Kang Emil menjelaskan, inovasi Jabar berbentuk koper PCR yang mudah dibawa ke pelosok yang tidak terjangkau mobil PCR tersebut sudah dibagikan di Kabupaten Sumedang.

“Sehingga pengetesan bisa dilakukan merata. Kalau Bapak (Presiden) berkenan, inovasi Jawa Barat ini juga menjadi sebuah terobosan untuk memastikan tingkat pengetesan tidak hanya berkumpul di daerah kota,” ucap Kang Emil.

“Kemudian (jika) PCR portabel ini diperbanyak, dengan begitu Insyaallah semua indikator WHO tentang keilmiahan pengendalian terus bisa ditunjukkan oleh Jabar,” tambahnya.

Adapun merujuk data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar), terdapat 180.731 tes berdasarkan pengujian metode PCR yang dilakukan di Jabar hingga Selasa (11/8) pukul 18:00 WIB.

Selain mengusulkan dua solusi untuk meningkatkan rasio pengetesan PCR di Jabar, Kang Emil juga melaporkan terkait kesiapan Jabar dalam memproduksi alat-alat kesehatan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.

“Provinsi Jabar ini satu-satunya provinsi yang bisa memproduksi semua alat perang melawan COVID-19. APD berlimpah, masker bedah (medis) sudah ekspor, ventilator (PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad) sudah dibagikan ke rumah sakit, rapid test versi Unpad juga sudah dirilis, lalu PCR Portabel, dan sekarang adalah vaksin oleh Bio Farma kebetulan di Bandung,” tutur Kang Emil.

Kunjungan kerja Presiden pun, lanjut Kang Emil, menjadi simbol penting bagi Jabar yang tengah bertekad menjadi pusat keunggulan industri kesehatan pascapandemi.

“Kami punya tekad pasca-COVID-19, kami ingin menjadi center of excellence dari sisi health care industry. Karena ternyata kalau dipaksa, PT Pindad dan PT DI bisa produksi alat kesehatan,” kata Kang Emil.

“Provinsi (Jabar) ini yang paling siap dalam konversi ke high technology 4.0, hikmah (pandemi) COVID-19, kami bisa geser ke health care industry yang canggih. Mohon doanya dari Bapak Presiden (Joko Widodo),” ujarnya mengakhiri. (Tor)***

Baca Juga : Ridwan Kamil Usung Pangandaran Jadi Destinasi Unggulan Jabar Pascapandemi