Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi RTH Kota Bandung, Antik Nekat Demo Saat Pandemi

Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi RTH Kota Bandung, Antik Nekat Demo Saat Pandemi

Bandung – Aliansi Anti Korupsi (Antik) melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (21/9/2020). Demo dilaksanakan di depan Gedung Pengadilan Tipikor Bandung, Jl. L. L R.E Martadinata No. 54 Bandung.

Menurut Koordinator Aksi Acep Jamaludin mengatakan, “Kami merasa terpanggil melihat situasi kasus korupsi yang berkepanjangan dan melibatkan banyak nama, dalam beberapa pekan terakhir banyak nama yang diperiksa oleh KPK, dari mulai birokrat pemkot bandung,wakil bupati, anggota dprd kota bandung, pengusaha, makelar dan pihaklainya,” kata Acep dalam keterangan tertulis Antik.

Acep juga menyebut dengan diperiksaanya walikota bandung Oded M Danial dan dugaan keterlibatan Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmana yang notabene sebagai pejabat publik harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. “Tapi kan ini sebaliknya mereka diduga terlibat kasus pengadaan RTH Kota Bandung itu sangat menciderai kepercayaan warga masyarakat kota bandung”, Jelas Acep

Acep memapartkan, dalam kasus ini seorang pengusaha, Dadang Suganda diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar.

“Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang Suganda). Namun DGS hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah,” kata Juru Bicara KPK saat itu, Febri Diansyah dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung ini mencapai Rp 69 Milliar.

“Oleh karena itu, agar KPK dan Pengadilan Tipikor Bandung segera menuntaskan kasus yang melibatkan banyak pihak di lingkungan Kota Bandung, menuntut hakim dan jaksa yang menangani kasus RTH Kota Bandung agar belaku normatif dan sesuai fakta dilapangan, Menuntut pengembalian Uang Negara yang telah di korupsi oleh para pelaku kasus korupsi pengadaan RTH Kota Bandung,Transparansikan kasus RTH Kota Bandung kepada khalayak publik, Hentikan mempolitisir KPK dalam setiap penanganan kasus korupsi klhusunya kasus pengadaan RTH Kota Bandung,” Lanjutnya.

“Dia pun menyadari, meski di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini dan tetap menjaga protokol kesehatan ketika melakuakan aksinya dan tak banyak mengundang kerumunan massa”, Pungkasnya. (Tor)***

Baca Juga : Untuk Pertama Kalinya, Kota Bandung Akan Gelar Drive in Cinema

Intensifkan Pembinaan Kesehatan Keluarga, PKK Kota Bandung Canangkan Gerakan Bangga Kencana Kesehatan dan Posyandu

Intensifkan Pembinaan Kesehatan Keluarga, PKK Kota Bandung Canangkan Gerakan Bangga Kencana Kesehatan dan Posyandu

Bandung – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bandung mencanangkan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan dan Posyandu tingkat Kota Bandung Tahun 2020 di Aula Graha Binangkit, Selasa 15 September 2020.

Pencanangan tersebut merupakan upaya intensifikasi PKK dalam program Kesatuan Gerak Bangga Kencana dan program pembinaan kesehatan keluarga dengan melibatkan lintas sektoral.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang merata dalam upaya meningkatkan kesehatan keluarga, mulai dari lingkungan rumah yang bersih, sehat, dan berkualitas.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial menuturkan, program ini merupakan kegiatan yang terintegrasi dan memadukan berbagai unsur masyarakat demi merujudkan pengaturan kelahiran, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

“Upaya ini juga untuk menegaskan komitmen terhadap perbaikan kualitas hidup keluarga yang berorientasi pada penguatan akses terhadap kemampuan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan,” tutur Oded yang hadir untuk membuka acara.

Menurutnya, Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan dan Posyandu bersifat strategis. Keduanya membantu perencanaan masa depan keluarga serta mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera.

“Apalagi kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Itu sejatinya bisa menumbuhkan budaya sehat dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi,” imbuhnya dalam keterangan tertulis Pemkot Bandung.

Gerakan tersebut juga diharapkan bisa membantu pemerintah mengatasi stunting serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Minimal membantu menyosialisasikan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Saya optimis tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Karena didukung jaringan PKK yang menjangkau setiap RT dan RW. Ditambah dengan sikap pengabdian tanpa pamrih dan kedekatan emosional para kader dengan kelompok sasaran,” ucap Oded.

Kegiatan ini diintegrasikan dengan program pemerintah dan kampanye lainnya, seperti Bandung Tanginas, Bandung SAE, dan Kang Pisman. (Tor)***

Baca Juga – Markas Pejuang Covid-19 : Dari Juliana, Ranca Badak Hingga Hasan Sadikin

Tak Terpengaruh Covid 19, BPPD Kota Bandung Genjot Penarikan Pajak Reklame

Tak Terpengaruh Covid 19, BPPD Kota Bandung Genjot Penarikan Pajak Reklame

Kepala BPPD Kota Bandung, Arif Prasetya (Foto: Dok. Humas Pemkot Bandung)

Bandung – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung berusaha mengoptimalkan raihan pajak di masa pandemi Covid-19 ini. Salah satunya yaitu mengejar pajak reklame.

“Reklame itu tetap kita lakukan untuk penarikan pajaknya, meskipun itu pajak tahunan. Tetap kita kejar karena reklame tidak terganggu dengan pandemi Covid–19,” tutur kepala BPPD Kota Bandung, Arif Prasetya pada Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Selasa 11 Agustus 2020.

Menurutnya, kewajiban membayar pajak menjadi tanggung jawab biro iklan.

“Itu kewajiban dari biro untuk bayar, tetap kita kejar. Sekarang by tayang masih digunakan, tahun ini kita tetapkan by tayang lakukan. Karena sedang kami siapkan perwal untuk pengganti ‘by tayang’ ini dengan ‘by izin’. Semua reklame, tetap denda diberlakukan tidak ada pengurangan,” tegasnya.

Menurutnya, BPPD Kota Bandung akan memberlakukan penarikan pajak by izin mulai tahun depan. Sanksinya pun akan lebih ketat.

“Sehingga izin dulu baru tarik pajaknya. Kami juga ada beberapa masa pajak yang akan kita tarik, khusus reklame nanti menggunakan layar media elektronik ditertapkan per naskah. Itu akan dihitung tahun depan,” jelasnya.

“Lalu tayang iklan di bioskop juga akan dikenakan pajak. Selain itu, pajak reklame ‘indoor’ akan kita kenakan pengganti dari by tayang ini,” imbuhnya.

Arif mengungkapkan, target pajak reklame pada tahun 2020 yaitu Rp24 miliar. Sementara sampai saat ini baru mencapai Rp6 miliar.

“Tetap kita kejar. Kita baru mendapatkan Rp6 miliar dari Rp24 miliar,” akunya. (Sol)***

Sudah Sesuai Prosedur, Pemkot Bandung Dukung Uji Klinis Vaksin Covid-19

Sudah Sesuai Prosedur, Pemkot Bandung Dukung Uji Klinis Vaksin Covid-19

Pemkot Bandung bertemu dengan tim peneliti vaksin yang dipimpin oleh Kusnandi Rusmil, professor dari Universitas Padjadjaran di Balai Kota Bandung. (Dok. Humas Pemkot) 

Bandung – Pemerintah Kota Bandung mendukung proses uji klinis vaksin SARS Cov-2 atau virus corona penyebab penyakit Covid-19. Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menyatakan dukungannya usai bertemu dengan tim peneliti vaksin yang dipimpin oleh Kusnandi Rusmil, professor dari Universitas Padjadjaran di Balai Kota Bandung, Senin (17/7/2020).

Selain karena sudah melewati prosedur penelitian yang seharusnya, uji klinis vaksin semacam ini juga bukan hal yang baru. Universitas Padjadjaran dan Biofarma, perusahaan plat merah produsen vaksin, sudah sering melakukan uji klinis vaksin yang melibatkan warga Kota Bandung.

“Karena ini merupakan program untuk memberikan manfaat untuk warga Bandung dan Indonesia tentu kami sangat mendukung program ini. Sesungguhnya, vaksin itu mayoritas dilaksanakan di Kota Bandung penelitiannya. Artinya (program) ini sudah terbiasa,” tutur Oded.

Kali ini, karena vaksin yang diujikan adalah untuk menangani pandemi global di Indonesia. Terlebih ini merupakan mandat langsung dari Presiden RI Joko Widodo, maka Oded merasa harus terjun langsung memastikan proses uji klinis ini berjalan dengan baik dan lancar.

“Sesungguhnya dari dulu juga Biofarma sudah biasa (melakukan uji klinis), tapi (laporannya) paling hanya sampai kepala dinas. Karena ini (virus) corona dan dari pak Presiden, sehingga mang Oded sebagai wali kota harus tahu,” imbuhnya dalam keterangan tertulis Pemkot Bandung.

Seperti diketahui, uji klinis ini akan dipusatkan di enam tempat, yaitu rumah sakit kedokteran Universitas Padjadjaran, Balai Kesehatan Universitas Padjadjaran, Puskesmas Garuda, Dago, Sukaparkir, dan Puskesmas Ciumbuleuit.

Menurut Prof. Kusnandi Rusmil, saat ini tim peneliti masih menunggu surat persetujuan dari Komite Etik untuk memulai pengujian. Jika surat tersebut sudah terbit, tim peneliti akan mulai membuka pendaftaran bagi relawan yang ingin mengikuti uji klinis ini. Sebanyak 1.620 relawan dibutuhkan pada uji klinis fase ketiga ini.

Para relawan yang bisa mengikuti uji klinis ini adalah mereka yang berusia antara 18-59 tahun dan memiliki kondisi fisik yang bagus.

Mereka akan diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam sebelum diberi suntik vaksin. Setelah itu, tim peneliti akan memantau kondisi kesehatan relawan selama 6-8 bulan.

“Nanti ada yang datang untuk diambil darah. Ada yang melalui telepon, karena sekarang semua orang punya HP (hand phone) kan,” katanya.

Kusnandi menjelaskan, vaksin yang akan diujikan merupakan jenis virus yang dimatikan, sehingga aman untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Selain itu, vaksin ini pun halal karena tidak mengandung bahan-bahan non halal dan telah tersertifikasi. “Insyaallah aman,” ucapnya. (Tor)***

 

Baca Juga : Cegah Penyebaran Virus Corona, Pasar Tumpah Bakal Ditertibkan

PSBM CIDADAP: 635 WARGA TELAH JALANI RAPID TEST

PSBM CIDADAP: 635 WARGA TELAH JALANI RAPID TEST

Bandung – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung telah melakukan rapid test kepada 635 warga Kecamatan Cidadap.

Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Oded M. Danial, dari hasil test tersebut tercatat 8 orang reaktif dan sudah ditindaklanjuti dengan Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Hasilnya 7 orang negatif dan 1 orang masih dalam konfirmasi karena spesimennya tidak terbaca. Sedang dites ulang dan kami sedang menunggu hasilnya,” tutur Oded saat menggelar rapat terbatas di Balai Kota Bandung, Jumat (24/7/2020).

Oded mengatakan, Gugus Tugas Covid-19 akan tetap menerapkan Pembatasan Sosial berskala Mikro (PSBM) di Kecamatan Cidadap.

“Kita harus tetap sigap dan siaga karena masih sebagian yang diisolasi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis Pemkot Bandung

Agar warga tetap waspada, Pemkot Bandung akan memberikan sanksi administratif dan sosial bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Selebihnya Oded mengungkapkan bahwa tren perkembangan pandemi Covid-19 di Kota Bandung menunjukkan hasil yang baik.

Di luar kondisi klaster di Secapa Bandung, jumlah positif aktif ada di angka 32 orang, dengan angka kesembuhan 84,11persen, sedangkan angka kematian 9,11 persen.

“Hal ini membuktikan bahwa Pemkot Bandung masih serius dalam menangani pencegahan Covid-19,” kata Oded. (Tor)***