Kemendikbud Salurkan 35,7 Juta Bantuan Kuota dan Tambah Aplikasi Laman Kuota Belajar

Kemendikbud Salurkan 35,7 Juta Bantuan Kuota dan Tambah Aplikasi Laman Kuota Belajar

Jakarta– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan kuota data internet tahap 1 dan 2 September 2020 kepada 28,5 juta nomor telepon selular (ponsel) guru, siswa, mahasiswa, dan dosen di seluruh Indonesia.

Seperti yang dilansir dari kemdikbud.go.id, Oktober ini Kemendikbud telah menyalurkan ksebanyak 7,2 juta paket kuota internet tambahan. “Bantuan yang dikirimkan hari ini dan esok hari merupakan bantuan kuota data tahap 1 di bulan Oktober, sedangkan bantuan kuota data tahap 2 akan dikirimkan pada 28 – 30 Oktober 2020,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie di Jakarta (22/10/2020).

Rincian dari bantuan tersebut terdiri dari 946 ribu untuk jenjang PAUD, 5,3 juta jenjang SD; 2,5 juta jenjang SMP; 1,6 jenjang SMA; 1,3 juta jenjang SMK, 35 ribu SLB, dan 27 ribu untuk kesetaraan. Selain itu guru berjumlah 957 ribu, mahasiswa 915 ribu dan dosen 65 ribu.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbud melakukan mekanisme yang berbeda, di mana universitas diperlukan membuat SPTJM ulang di setiap bulannya. Hingga saat ini baru terdapat 912 ribu mahasiswa dan 65 ribu dosen yang akan menerima bantuan ini tahap 1 bulan ini sehingga total 977 ribu penerima bantuan di jenjang dikti.

“Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik dari pemerhati pendidikan, warga satuan pendidikan, maupun masyarakat umum, maka Kemendikbud menambah daftar aplikasi dan situs yang dapat diakses menggunakan kuota belajar,” tutur Hasan.

Daftar aplikasi dan situs telah ditambah hingga mencapai 2.690 aplikasi dan situs, yang terdiri atas 61 aplikasi pembelajaran, 5 aplikasi konferensi video, dan 2.624 laman kampus dan sekolah. “Daftar ini masih akan terus bertambah seiring dengan masukan dari masyarakat,” tutup Hasan. (Tor)***

Baca juga: Menyelami Makna Moderasi dan Toleransi Beragama Menurut Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Ridwan Kamil Tinjau Fasyankes Cukup Tangani Pasien Covid-19

Ridwan Kamil Tinjau Fasyankes Cukup Tangani Pasien Covid-19

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar meninjau fasyankes di Labkesda Kota Depok dan Rumah Sakit (RS) Citra Medika Depok, Jumat (2/10/20). (Foto: Yogi P/Humas Jabar)

Depok — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar meninjau fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Depok dan Rumah Sakit (RS) Citra Medika Depok, Jumat (2/10/20).  Untuk memastikan fasyankes cukup menangani pasien Covid-19 dan mengecek kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Kang Emil, Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Depok dan Labkesda Depok saat ini membutuhkan tenaga tambahan dengan latar belakang pendidikan dan kesehatan.

Untuk itu, ia mengajak warga Kota Depok yang memiliki kemampuan (skill) di bidang pendidikan dan kesehatan untuk turut berjuang membantu pemerintah dalam memerangi pandemi global COVID-19 di RS atau laboratorium.

“Silakan kirimkan (persyaratan sesuai kriteria) ke RSUI, ke Labkesda, dan rumah sakit rujukan lainnya untuk mengisi kekurangan tenaga medis, Saya imbau kepada warga Depok yang punya skill di bidang pendidikan dan kesehatan ini supaya bisa bekerja di akhir pekan, karena di akhir pekan ini banyak (tenaga medis) yang kelelahan sehingga pelayanannya menurun,” tambahnya.

Dalam agenda ini, Emil juga mengatakan bahwa bantuan 34 bed Intensive Care Unit (ICU) dari pemerintah pusat untuk RSUI Depok sudah terpasang. Hal itu bisa meningkatkan kapasitas ICU di Kota Depok.

Adapun saat meninjau fasilitas kesehatan, Emil berujar bahwa dirinya masih menemukan kendala arus kas (cash flow) rumah sakit terkait tagihan kepada BPJS. Melalui Peraturan Gubernur, ia menegaskan, pihaknya akan bantu mempercepat pembayaran sehingga rumah sakit bisa terus memberikan pelayanan maksimal.

“Sehingga nantinya jangan sampai ada kasus pasien COVID-19 dikorbankan, tagihan lama sehingga akhirnya rumah sakitnya collaps karena cash flow keuangannya belum bisa pulih dengan dinamika proses administrasi,” ujar Emil. (Tor)***

Baca juga: Atalia Praratya Ridwan Kamil: Di Tengah Pandemi, Posyandu Harus Tetap Dilakukan Dengan Protokol Kesehatan

Atalia Praratya Ridwan Kamil: Di Tengah Pandemi, Posyandu Harus Tetap Dilakukan Dengan Protokol Kesehatan

Atalia Praratya Ridwan Kamil: Di Tengah Pandemi, Posyandu Harus Tetap Dilakukan Dengan Protokol Kesehatan

Ketua TP-PKK Provinsi Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil melakukan audiensi dengan kader PKK Kota Depok di Gedung PKK Kota Depok, Jumat (2/10/20). (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Depok — Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar masyarakat harus tetap dilakukan di tengah pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar) Atalia Praratya Ridwan Kamil saat beraudiensi dengan kader PKK Kota Depok di Gedung PKK Kota Depok, Jumat (2/10/20).

Atalia mengatakan, khusus di daerah dengan level kewaspadaan COVID-19 berstatus Zona Merah (Risiko Tinggi), kegiatan pokok Posyandu seperti imunisasi, KB, KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), pemenuhan gizi, hingga pencegahan stunting dilakukan melalui Posyandu Keliling oleh petugas kesehatan dan kader PKK.

“Untuk Zona Merah, kita tidak ingin kasus stunting, kematian ibu melahirkan, atau lainnya jadi tidak terpantau, sehingga saya harap untuk wilayah seperti Kota Depok (yang pekan ini berstatus Zona Merah) lalukanlah Posyandu Keliling oleh petugas kesehatan termasuk kader PKK,” kata Atalia usai

Posyandu Keliling sendiri dilakukan oleh petugas kesehatan bersama kader PKK dengan mendatangi langsung ke rumah warga. Untuk teknis pelaksanaan Posyandu Keliling, Atalia menyerahkannya kepada petugas setempat asalkan tetap sesuai protokol kesehatan COVID-19.

“Petugas langsung mendatangi target, teknisnya disesuaikan saja. Posyandu biasanya ‘kan semua orang berkumpul tapi sekarang tidak begitu, jadi betul-betul dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah,” ucap Atalia.

Adapun selain Kota Depok, saat ini empat daerah lainnya di Jabar juga berstatus Zona Merah dari data periode 21-27 September.2020, yaitu Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Bekasi. Sementara 14 kabupaten/kota lain di Jabar berada di Zona Oranye (Risiko Sedang) dan 8 kabupaten/kota di Zona Kuning (Risiko Rendah).

Jelang Pilkada Serentak 2020 di Kota Depok, Atalia juga mengadakan pertemuan secara virtual dengan seluruh kader PKK di 11 kecamatan di Kota Depok. “Untuk konsolidasi program bagaimana meningkatkan peran PKK khususnya saat kasus tinggi di Depok yang berbarengan dengan agenda Pilkada, ini menjadi tantangan besar yang menurut saya disini lebih besar dibanding daerah lainnya di Jabar,” ujar Atalia.

Selain itu, tak hanya memberikan pengarahan kepada pengurus PKK Kota Depok, Atalia sekaligus menyerahkan bantuan dari para donatur untuk penanganan COVID-19.

” Saya harap bantuan seperti masker medis, obat-obatan, hingga makanan yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok dan Jabar Bergerak Kota Depok bisa membantu masyarakat di tengan pandemi,” tutupnya.

“Hari ini kami juga membawa bantuan dari para donatur yang dititipkan kepada Gugus Tugas dan Jabar Bergerak Kota depok, mudah-mudahan memberikan dampak dan meringankan beban masyarakat,” kata Atalia. (Tor)***

Baca juga: Pemprov Jabar Gencar Kampanye dan Promosi Protokol Kesehatan Bagi Wisatawan

Viral Vidio KPU Kabupaten Tasikmalaya Asik Joged Berkerumun, DEEP Desak Penegak Hukum Turun tangan, Bawaslu Jangan Tinggal Diam

Viral Vidio KPU Kabupaten Tasikmalaya Asik Joged Berkerumun, DEEP Desak Penegak Hukum Turun tangan, Bawaslu Jangan Tinggal Diam

Cuplikan vidio viral KPU Kabupaten Tasikmalaya asik joged (sumber: Detik.com)

Tasikmlaya – Lembaga pengawasan Pemilu, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mengecam adanya kerumuman orang yang terakam dalam vidio diduga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Bahkan, dalam vidio tersebut tampak spanduk Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya terbentang. Direkrut DEEP, Yusfitriadi menyebut Kegiatan itu dilakukan pasca
kegiatan pengundian nomor urut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmlaya yang
dilangsungkan di ballroom salah satu hotel di jalan Yudanagara kota Tasikmalaya.

“Lebih mirisnya lagi, komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya juga ikut berjoged di acara dangdutan tersebut. KPU sebagai penyelenggara dan tonggak utama dalam
pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemilihan di masa pandemi ini dapat memberikan contoh yang baik,” Kata Yus, Kamis (1/10/2020)

Hal ini, lanjut Yus, semestinya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dan tidak boleh terulang untuk kedua kalinya. Di tengan ancaman penyebaran virus covid-19 yang semakin meroket, mestinya kita dapat membatasi gerak dan mewaspadai kemungkinan buruk terjadi.

Dia juga mendorong Bawaslu Kabupaten Tasikmlaya untuk menindak tegas pihak manapun yang melanggar protokol kesehatan selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tasikmalaya 2020 berlangsung

“Kami mendorong penegak hukum untuk segera memproses hukum, atas perilaku melawan
hukum tersebut, demi tegaknya supremasi hukum di indonesia. Mendorong KPU Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sanksi,” ujarnya.

Baca Juga :

DEEP Indonesia Paparkan Sejumlah Catatan Terkait Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi

DEEP Indonesia Paparkan Sejumlah Catatan Terkait Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi

DEEP Indonesia Paparkan Sejumlah Catatan Terkait Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi

Ilustrasi. proses pemilihan kepala daerah

Bandung – Lembaga kajian demokrasi dan pemilihan umum, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyampaikan sejumlah catatan dalam pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang

Direktur Eskekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menyoriti setidaknya dalam dua hal yakni dalam proses pendaftaran pasangan calon dan tahap proses pencalonan. Neni menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu lebih memperkuat manajemen dalan menggelar pilkada saat pandemi.

“Terlihat jelas KPU tidak maksimal dalam manajemen pendaftaran paslon, sebab nyaris setiap bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU tidak sesuai dengan protokol covid-19, pasangan calon yang mengerahkan masa banyak, akan sangat rawan timbul klaster baru Covid-19,” ungkapnya dalam keterangan tertulis DEEP Indonesia

Selain itu, lanjut Neni, Partai politik pengusung calon dan tim sukses, jangan sampai memberi contoh yang keliru. Menurutnya, DEEP Indonesia kerap menjumpai abainya parpol pada aspek penerapan protkol kesehatan dan keamanan dalam proses pelaksanaan pilkada serenyam 2020.

“Karenanya, kami meminta penegak hukum tegas menerapkan sanksi. Jangan ambigu dalam peraturan covid-19 dalam proses pendaftaran paslon,” lanjut Neni

Sementara itu, Direktur DEEP Indonesia, Yusfitriandi menyebut di Provinsi Jawa Barat ada perlu diawasi soal pelanggaran pemilu.

“Kan di Jawa Barat itu ada 7 Kabupaten dan 1 Kota yang melaksanakan pilkada 2020, dan di 7 kabupaten/kota tersebut terdapat calon petahana. jangan sampai ada keterlibatan ASN, atau mobilisasi aparat pemerintahan,” kata Yus.

Tak kalah penting, Yus juga berpesan agar badan pengawas pemilu (bawaslu) bisa disiplin dalam menyampaikan seluruh hasil pengawasan pada proses pendaftaran pasangan calon.

“Kami juga mendorong satgas Covid-19, KPU, dan pihak keamanan untuk memberikan sanksi tegas kepada bakal pasangan calon yang arak-arakan pada saat pendaftaran ke KPU, dan bawaslu juga harus transparan,” ujarnya. (Tor)***

Baca Juga : Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi RTH Kota Bandung, Antik Nekat Demo Saat Pandemi

Ridwan Kamil Usung Pangandaran Jadi Destinasi Unggulan Jabar Pascapandemi

Ridwan Kamil Usung Pangandaran Jadi Destinasi Unggulan Jabar Pascapandemi

Pantai Pangandaran (Foto: Liputan6.com)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, pariwisata Jabar siap menyokong ekonomi pascapandemi COVID-19 dengan mendorong Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu etalase wisata di Jabar.

Dengan berbagai panorama alam yang indah mulai dari sawah, sungai, gunung, hingga pantai, Pangandaran dinilai mampu menjadi destinasi wisata unggulan untuk meningkatkan perekonomian Jabar.

“Saya yakin Pangandaran dan Jawa Barat secara umum akan pulih kembali pascapandemi COVID-19. Asalkan dirawat dengan baik, apalagi (jika) Pangandaran didesain dengan baik, ekonominya akan melompat,” ucap Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam sambutannya di acara “Webinar Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia” dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (8/8/20).

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jabar serta dukungan pusat pun, lanjut Kang Emil, diperlukan untuk kemajuan wisata di Pangandaran.

“Semua kompak dan bisa (berkolaborasi), (maka) Pangandaran akan kembali baik (pascapandemi),” tambah Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar

Selain itu, Pangandaran dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menggaet wisatawan karena mayoritas yang datang adalah wisatawan nusantara (wisnus) atau wisatawan lokal yang tidak membutuhkan transportasi udara.

“Karena itu, saya yakin wisata di Pangandaran akan kembali pulih,” kata Kang Emil.

Kang Emil pun menyarankan agar semakin banyak lagi event yang digelar di Pangandaran. Pasalnya, event bisa membawa pengaruh luas terhadap kuliner, penginapan, hingga pendapatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Event-event otomotif pun bisa diciptakan di kawasan wisata Pangandaran, nanti, tidak ada alasan Pangandaran tidak sukses dan keren. Begitu pula dengan angka gini ratio kemiskinan di Pangandaran harus rendah,” ucap Kang Emil.

Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata meyakini bahwa kunci keberhasilan pariwisata adalah dengan rutin menata dan merawat destinasi wisata.

Jeje mengatakan, Pangandaran tahun ini akan mulai menyambungkan Pantai Barat dan Pantai Batu Hiu melalui jalur pantai dengan waktu tempuh diperkirakan hanya 10 hingga 15 menit.

“Skywalk di Pantai Pangandaran akan segera ditata dengan baik, karena di situ pusat keramaian, tahun ini akan mulai di mural,” ucap Jeje.

Menurut Ketua Pengurus Nasional (PN) Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Dian Heri Sofian, jalur pedestrian di kawasan Pangandaran pun akan dipercantik dengan area hijau tanaman khas daerah Pangandaran.

“Melengkapi keindahan pantai Pangandaran dengan sebuah plaza yang berisikan rekaman cerita tentang catatan sejarah Pangandaran, Jawa Barat, dan Indonesia,” tutur Dian. Pembangunan di Pangandaran akan menggunakan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip 3P yakni profit, people, dan planet. (Tor)***

Baca Juga : Eksotisme Air Terjun Cibolang