DEEP Indonesia Paparkan Sejumlah Catatan Terkait Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi

DEEP Indonesia Paparkan Sejumlah Catatan Terkait Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi

Ilustrasi. proses pemilihan kepala daerah

Bandung – Lembaga kajian demokrasi dan pemilihan umum, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyampaikan sejumlah catatan dalam pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang

Direktur Eskekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menyoriti setidaknya dalam dua hal yakni dalam proses pendaftaran pasangan calon dan tahap proses pencalonan. Neni menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu lebih memperkuat manajemen dalan menggelar pilkada saat pandemi.

“Terlihat jelas KPU tidak maksimal dalam manajemen pendaftaran paslon, sebab nyaris setiap bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU tidak sesuai dengan protokol covid-19, pasangan calon yang mengerahkan masa banyak, akan sangat rawan timbul klaster baru Covid-19,” ungkapnya dalam keterangan tertulis DEEP Indonesia

Selain itu, lanjut Neni, Partai politik pengusung calon dan tim sukses, jangan sampai memberi contoh yang keliru. Menurutnya, DEEP Indonesia kerap menjumpai abainya parpol pada aspek penerapan protkol kesehatan dan keamanan dalam proses pelaksanaan pilkada serenyam 2020.

“Karenanya, kami meminta penegak hukum tegas menerapkan sanksi. Jangan ambigu dalam peraturan covid-19 dalam proses pendaftaran paslon,” lanjut Neni

Sementara itu, Direktur DEEP Indonesia, Yusfitriandi menyebut di Provinsi Jawa Barat ada perlu diawasi soal pelanggaran pemilu.

“Kan di Jawa Barat itu ada 7 Kabupaten dan 1 Kota yang melaksanakan pilkada 2020, dan di 7 kabupaten/kota tersebut terdapat calon petahana. jangan sampai ada keterlibatan ASN, atau mobilisasi aparat pemerintahan,” kata Yus.

Tak kalah penting, Yus juga berpesan agar badan pengawas pemilu (bawaslu) bisa disiplin dalam menyampaikan seluruh hasil pengawasan pada proses pendaftaran pasangan calon.

“Kami juga mendorong satgas Covid-19, KPU, dan pihak keamanan untuk memberikan sanksi tegas kepada bakal pasangan calon yang arak-arakan pada saat pendaftaran ke KPU, dan bawaslu juga harus transparan,” ujarnya. (Tor)***

Baca Juga : Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi RTH Kota Bandung, Antik Nekat Demo Saat Pandemi