Pemprov Jabar Gencar Kampanye dan Promosi Protokol Kesehatan Bagi Wisatawan

Pemprov Jabar Gencar Kampanye dan Promosi Protokol Kesehatan Bagi Wisatawan

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum membuka Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (2/10/20). (Foto: Humas Jabar)

Bandung– Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) gencar kampanye dan promosi protokol kesehatan yang menjamin keamanan bagi calon wisatawan di destinasi wisata melalui media sosial.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Upaya ini dilakukan untuk menggeliatkan ekonomi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), salah satunya dari sektor pariwisata, dengan tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan COVID-19.

“Kami ingin ekonomi menggeliat, tapi keselamatan warga tetap yang utama,” ucap  Uu saat membuka Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (2/10/20).

Sementara itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar j mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 440/1222-Pemas Tahun 2020 tentang Panduan Strategi: Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Parbudekraf berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 untuk menjadi acuan baik perorangan maupun industri pariwisata agar lebih memperhatikan protokol kesehatan.

Uu menegaskan, protokol kesehatan harus menjadi kesadaran bersama baik bagi pengelola maupun pengunjung destinasi wisata.

“Karena disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci untuk menekan penyebaran COVID-19,” tuturnya

Di Jabar sendiri, Desa Wisata menjadi salah satu program untuk memulihkan pariwisata sekaligus ekonomi warga setempat. Selain itu, pariwisata dinilai bisa mendongkrak indeks kebahagiaan warga Jabar di masa pandemi ini. Selain meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus menjamin indeks kebahagiaan warganya, salah satunya dengan sektor pariwisata.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nia Niscaya yang hadir secara virtual mengatakan, ada empat pilar pengembangan pemasaran pariwisata, yakni pengembangan pasar, pengembangan citra, pengembangan mitra, dan pengembangan promosi.

Adapun di masa pandemi COVID-19, Nia menjelaskan, setiap pihak termasuk masyarakat harus menyebarkan informasi terkait protokol kesehatan dan mengurangi berita bohong terkait kasus COVID-19 demi membangun kepercayaan bagi calon wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata.

“Membangun kepercayaan untuk mengunjungi lokasi wisata melalui penerapan protokol kesehatan yang meliputi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan,” kata Nia. (Tor)***

Baca juga: Pemprov Jabar Tegaskan PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 27 Oktober 2020

Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Dapat  Adaptasi dan Miliki Budaya Tangguh Bencana

Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Dapat Adaptasi dan Miliki Budaya Tangguh Bencana

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjadi pembicara utama dalam web seminar “West Java Resilience Culture Province” di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/9/20). (Foto: Yogi P/Humas Jabar)

Bandung– Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta warga Jabar bisa menyesuaikan diri dan memiliki budaya tangguh bencana. Mengingat terdapat 1.500 hingga 2.000 bencana yang terjadi di Jabar setiap tahun.

“Saya minta masyarakat Jabar mulai menyesuaikan diri dengan budaya tangguh dalam menghadapi bencana, karena letak geografis Jabar yang kelihatannya indah, tapi juga berbahaya dan tentunya dapat menimbulkan bencana,“ kata Kang Emil saat menjadi pembicara utama dalam web seminar “West Java Resilience Culture Province” di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/9/20).

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun telah menyiapkan cetak biru Jabar sebagai provinsi berbudaya tangguh bencana (resilience culture province). Budaya Tangguh Bencana Jabar ini akan ditanamkan kepada seluruh warga melalui pendidikan sekolah sejak dini hingga pelatihan.

Dalam menyusun Budaya Tangguh Bencana Jabar,  Emil berujar bahwa pihaknya merujuk kepada Jepang, di mana budaya tangguh untuk menghadapi bencana sudah ditanam dalam pola pikir dan budaya masyarakatnya sejak sekolah dasar.

“Maka dari itu, kami mencoba belajar ke arah yang sama, yang kami butuhkan adalah mengubah semua kondisi yang ada dalam penanganan bencana menjadi sebuah budaya tangguh dalam menghadapi bencana, Pemda Provinsi Jabar mencoba mengubah pola pikir baru ini menjadi apa yang kami sebut budaya tangguh,” tambahnya.

6 Pilar Ciptakan Budaya Bencana di Jabar

Adapun menurut Emil, terdapat enam faktor atau pilar penting untuk menciptakan budaya tangguh bencana di Jabar. Pertama, mendidik warga dan memberikan pengetahuan agar mereka bisa bersikap preventif soal kebencanaan.

Kedua, memberikan pengetahuan tentang budaya tangguh bencana kepada seluruh pemangku pendidikan mulai dari sekolah dasar sehingga tangguh bencana menjadi bagian dari ilmu pengetahuan sehari-hari masyarakat Jabar.

“Ketiga, kami mencoba merancang infrastruktur yang tahan bencana, dimulai (contohnya) dari kawasan yang berpotensi tsunami, nantinya akan didesain berbeda dengan infrastruktur yang rawan banjir di perkotaan,” kata Kang Emil.

Keempat, lanjutnya, menciptakan karakater tangguh bencana melalui kinerja lembaga pemerintahan dalam mengambil kebijakan, termasuk contohnya terkait pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi.

“Kami belajar bahwa regulasi dan kebijakan harus menyesuaikan dengan jenis bencana, mulai dari bencana alam, bencana kesehatan, hingga bencana buatan manusia,” ucap Kang Emil.

Kelima, membuat lingkungan tempat tinggal yang memiliki konsep berkelanjutan dengan memperhatikan faktor penting 3P yaitu planet, people, dan profit. “Jadi ada keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial. Itulah yang kami sebut ekologi ketahanan,” tutur Kang Emil.

Terakhir, pilar keenam bertujuan menghidupi kebutuhan pascabencana melalui pembiayaan yang sudah disiapkan. Pembiayaan tangguh. Artinya anggaran dimiliki untuk pembangunan tidak hanya dilakukan selama bencana, tetapi juga dalam keadaan darurat ataupun pascabencana, dengan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk pendidikan.

Selain itu, untuk menyokong enam pilar Budaya Tangguh Bencana Jabar, Pemda Provinsi Jabar akan memiliki Command Center untuk ketahanan, di mana terdapat sistem peringatan dini, membaca potensi perubahan iklim menjadi potensi bencana, hingga indeks ketangguhan masing-masing daerah di Jabar.

“Jadi harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, 27 kabupaten/kota se-Jabar paham mana area dari enam poin itu yang kuat atau lemah sehingga punya indeks tentang penanganan bencana yang tepat,” tutupnya. (Tor)***

Baca juga: Diterjang Banjir Bandang, Dua belas Rumah Hanyut di Sukabumi

Berupaya Pulihkan Ekonomi, Pemprov Jabar Gelar Rapat Pleno

Berupaya Pulihkan Ekonomi, Pemprov Jabar Gelar Rapat Pleno

Bandung–Pemulihan ekonomi Jawa Barat (Jabar) harus dilakukan secara komprehensif, terukur, inovatif, dan kolaboratif. Sebab, pandemi COVID-19 menghentikan supply dan demand sekaligus. Perekonomian Jabar pun terpukul telak. Hal itu tampak dari kontraksi ekonomi Jabar yang mencapai minus 5,98 persen pada triwulan II 2020.

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Jabar intens mengakomodasi aspirasi pelaku pembangunan agar perekonomian Jabar kembali bergairah. Aspirasi tersebut nantinya akan disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dalam rapat pleno Sinkronisasi Program Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar mengatakan bahwa aspirasi pelaku pembangunan perlu ditelaah dengan tajam supaya roadmap penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi Jabar, tersusun secara komprehensif.

“Kepala Dinas yang tergabung dalam Satgas untuk menelaah betul hasil kompilasi aspirasi para pelaku pembangunan. Menelaah dan melengkapi kebijakan dan program pusat dan provinsi,” kata Setiawan.

“Lalu, fokus pada penyelamatan (ekonomi). Kemudian, komunikasi dengan pemerintah pusat soal program Pemulihan Eknonomi Nasional (PEN) 2020. Persiapkan program yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Dokumen Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) akan disampaikan kepada Gubernur Jabar akhir Agustus,” imbuhnya.

Terdapat 11 Kelompok Kerja (Pokja) dalam Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, yakni Pokja Bidang Manufaktur, Pokja Penerbitan dan Ekonomi Kreatif, Pokja Hubungan Luar Negeri dan Tenaga Kerja, Pokja UKM, Pokja Ketahanan Pangan, Pokja Properti, Pokja Telekomunikasi, Media, dan Informatika, Pokja Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan, Pokja Pariwisata, serta Pokja Transportasi dan Logistik.

Sekretaris Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar Ipong Witono mengatakan, setiap Pokja terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Dengan melibatkan ketiga unsur tersebut, aspirasi dari Pokja diharapkan komprehensif, yakni menggambarkan permasalahan sektor-sektor ekonomi secara utuh sekaligus menawarkan solusinya.

“Tahap sinkronisasi ini mengonfirmasi aspirasi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Jadi setelah aspirasi masuk, di-matriks mana yang masuk ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Masing-masing dicarikan payung hukumnya, dicari kebijakan. Aspirasi tersebut diklasifikasi dalam kategori program penyelamatan, pemulihan dan penormalan diajukan sebagai rekomendasi program pemulihan ekonomi Jabar”, ucap Ipong.

Ipong mencontohkan aspirasi Pokja Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemulihan ekonomi karena pertanian mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Saat semua sektor terpukul pandemi, pertanian justru mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen secara year on year. Secara quarter to quarter, pertanian meningkat lebih besar, yakni 45,86 persen.

Meski pertanian mengalami peningkatan saat pandemi, tetapi daya serap pasar menurun. Maka itu, pemberian kredit murah, akses pemasaran, dan bantuan program usaha akan dilakukan. Salah satunya ekstensifikasi dan urban farming.

“Di Pokja Ketahanan Pangan ada banyak lintas dinas. Ada unsur dinas terlibat. Jadi, kami berkolaborasi mencari solusi bagaimana Ketahanan Pangan ini bisa menggerakkan kembali ekonomi Jabar,” katanya.

Ipong menegaskan, Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar mesti menghadirkan terobosan. Pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan normatif dan birokratis karena pandemi COVID-19 menghentikan supply dan demand sekaligus.

Selain itu, Jabar adalah kata kunci pengungkit pemulihan ekonomi nasional. Jika perekonomian Jabar berangsur pulih, hal itu akan berdampak strategis bagi pemulihan perekonomian nasional. Salah satunya karena Jabar menyumbang 28,5 persen terhadap sektor industri manufaktur nasional. Kemudian, 16,26 persen ekspor Indonesia berada di Jabar.

“Kami harus menyusun serangkaian rekomendasi untuk diajukan kepada Gubernur Jabar agar tata kelola perekonomian Jabar semakin baik. Rekomendasi ini harus bersifat prioritas, implementatif, realistis, marketable, dan quick win,” ucap Ipong.

Ipong optimistis, pemulihan ekonomi Jabar dapat berjalan optimal. Kata kuncinya, kata ia, adalah bagaimana hikmah pandemi saat ini bisa membangun kohesi sosial semua elemen masyarakat di Jabar.

“Sehingga di situasi yang sulit ini, kita tidak hanya memimpikan pemulihan ekonomi berjalan, tetapi juga menggerakan masyarakat untuk sama-sama memulihkan ekonomi di tengah ketidakpastian karena COVID-19,” katanya.

Hadir juga dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar antara lain, Tim Pemulihan Ekonomi ITB, INJABAR UNPAD, dan Jabar Kreasi. (Tor)***

Baca Juga : Ridwan Kamil Serahkan Bantuan kepada LVRI Jabar

 

Presiden RI Tinjau Uji Klinis Vaksin COVID-19

Presiden RI Tinjau Uji Klinis Vaksin COVID-19

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar dalam rapat koordinasi di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (11/8/20). (Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bandung – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China, di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung, Selasa (11/8/20).

“Hari ini saya hadir di Fakultas Kedokteran Unpad, Bandung, Jawa Barat ini dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan penyuntikan yang perdana untuk imunisasi untuk 1.620 relawan yang akan diujicobakan,” kata Presiden ndalam Keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Presiden berharap uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19 produksi Sinovac selesai dalam kurun enam bulan. Sehingga, pada Januari 2021, vaksin sudah dapat diproduksi secara massal. Sebelumnya, vaksin COVID-19 produksi Sinovac sudah menjalani dua fase uji klinis di China.

Selain vaksin COVID-19 produksi Sinovac, menurut Presiden, Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara terkait vaksin COVID-19, seperti Uni Emirat Arab dan Korea Selatan.

“Tetapi selain itu, kita juga membuka diri untuk juga bekerja sama, misalnya dengan Sinovac di Tiongkok. Kemudian bekerja sama dengan Uni Emirat Arab di G-42, bekerja sama juga dengan Korea Selatan. Saya kira kita membuka diri dalam rangka secepat-cepatnya kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat di Indonesia,” katanya.

“Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat,” tambahnya.

Selain itu, Presiden menyatakan, Indonesia melalui Bio Farma mampu memproduksi vaksin sendiri. Menurut ia, pada Agustus 2020, Bio Farma mampu memproduksi sekitar 100 juta vaksin.

“Tetapi nantinya di akhir tahun 2020 di bulan Desember sudah meningkat menjadi 250 juta vaksin. Artinya, vaksin inilah nanti yang akan digunakan untuk vaksinasi di Tanah Air,” ucapnya.

Indonesia, kata Presiden, tengah mengembangkan vaksin sendiri melalui SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, yang menyebar di Tanah Air. Ia berharap vaksin yang akan dinamai Merah Putih itu hadir pada pertengahan 2021 mendatang.

“Kita telah tiga bulan ini mengembangkan vaksin sendiri dari isolit yang dikembangkan dari COVID-19 yang beredar di Indonesia. Kita harapkan vaksin Merah Putih ini juga akan segera selesai dan diperkirakan ini akan bisa diselesaikan nanti di pertengahan tahun 2021,” katanya.

“Jadi, kita mengembangkan full sendiri oleh lembaga Eyckman dan juga BPPT, LIPI, BP POM, Menristek, dan universitas-universitas yang kita miliki,” imbuhnya. (Tor)***

Baca Juga : Ridwan Kamil Beri Usul kepada Presiden untuk Tingkatkan Rasio Tes PCR di Jabar