Ridwan Kamil Beri Usul kepada Presiden untuk Tingkatkan Rasio Tes PCR di Jabar

Ridwan Kamil Beri Usul kepada Presiden untuk Tingkatkan Rasio Tes PCR di Jabar

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan laporan terkait penanganan COVID-19 di Jabar dalam rapat koordinasi bersama Presiden RI Joko Widodo di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (11/8/20). (Foto: Rizal/Humas Jabar)

Bandung – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, satu-satunya kelemahan Provinsi Jabar dalam penanganan pandemi global COVID-19 adalah terkait pengetesan (testing) melalui uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Hal itu disampaikan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Jabar bersama rombongan presiden di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (11/8/20).

“Kelemahan kami hanya di testing PCR, walaupun sudah terbanyak se-Indonesia diluar DKI Jakarta, tapi tetap (untuk) mengejar rasio 50 juta (penduduk) kami keteteran,” ucap Kang Emil dalam laporannya kepada Presiden.

Untuk itu, Kang Emil menyampaikan dua usulan agar rasio pengetesan PCR di Provinsi Jabar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia –kurang lebih 50 juta jiwa– bisa ditingkatkan.

Pertama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kang Emil kepada Satuan Tugas COVID-19, yakni membuka opsi kerja sama dengan pihak swasta baik dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan.

Dengan keterbatasan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar, Kang Emil mengusulkan untuk menggunakan layanan pay per service PCR dari swasta.

“Kita bisa menaikkan statistik (tes) dengan kerja sama swasta. Kita hanya bayar 1 orang per berapa rupiah dititipkan ke lembaga ini. Mereka investasi alat, kita kasih nama pasien atau potensi yang dites swab. Dengan hitungan minggu, kapasitas bisa naik,” ucap Kang Emil.

“Oleh karena itu, inovasi pay per service (dari) swasta kalau boleh dijadikan kebijakan,” katanya, dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Usulan kedua, yakni memperbanyak pengadaan kit PCR portabel. Kang Emil menjelaskan, inovasi Jabar berbentuk koper PCR yang mudah dibawa ke pelosok yang tidak terjangkau mobil PCR tersebut sudah dibagikan di Kabupaten Sumedang.

“Sehingga pengetesan bisa dilakukan merata. Kalau Bapak (Presiden) berkenan, inovasi Jawa Barat ini juga menjadi sebuah terobosan untuk memastikan tingkat pengetesan tidak hanya berkumpul di daerah kota,” ucap Kang Emil.

“Kemudian (jika) PCR portabel ini diperbanyak, dengan begitu Insyaallah semua indikator WHO tentang keilmiahan pengendalian terus bisa ditunjukkan oleh Jabar,” tambahnya.

Adapun merujuk data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar), terdapat 180.731 tes berdasarkan pengujian metode PCR yang dilakukan di Jabar hingga Selasa (11/8) pukul 18:00 WIB.

Selain mengusulkan dua solusi untuk meningkatkan rasio pengetesan PCR di Jabar, Kang Emil juga melaporkan terkait kesiapan Jabar dalam memproduksi alat-alat kesehatan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.

“Provinsi Jabar ini satu-satunya provinsi yang bisa memproduksi semua alat perang melawan COVID-19. APD berlimpah, masker bedah (medis) sudah ekspor, ventilator (PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad) sudah dibagikan ke rumah sakit, rapid test versi Unpad juga sudah dirilis, lalu PCR Portabel, dan sekarang adalah vaksin oleh Bio Farma kebetulan di Bandung,” tutur Kang Emil.

Kunjungan kerja Presiden pun, lanjut Kang Emil, menjadi simbol penting bagi Jabar yang tengah bertekad menjadi pusat keunggulan industri kesehatan pascapandemi.

“Kami punya tekad pasca-COVID-19, kami ingin menjadi center of excellence dari sisi health care industry. Karena ternyata kalau dipaksa, PT Pindad dan PT DI bisa produksi alat kesehatan,” kata Kang Emil.

“Provinsi (Jabar) ini yang paling siap dalam konversi ke high technology 4.0, hikmah (pandemi) COVID-19, kami bisa geser ke health care industry yang canggih. Mohon doanya dari Bapak Presiden (Joko Widodo),” ujarnya mengakhiri. (Tor)***

Baca Juga : Ridwan Kamil Usung Pangandaran Jadi Destinasi Unggulan Jabar Pascapandemi

Jabar Jamin Verifikasi Ketat Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau

Jabar Jamin Verifikasi Ketat Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. (Foto: Humas Disdik)

Bandung – Prinsip kehati-hatian diterapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka. Keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas.

Teritorial pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka SMA/SMK/SLB direduksi dari skala kabupaten/kota menjadi tingkat kecamatan. Per 5 Agustus 2020, terdapat 228 kecamatan di Jabar berstatus zona hijau.

Kendati begitu, tidak semua sekolah yang berada di 228 kecamatan dapat menggelar kegiatan belajar tatap muka. Sebab, ada sejumlah daftar ceklis periksa yang harus dipenuhi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar Dedi Supandi mengatakan, pihaknya sudah membuat indikator-indikator pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka.

Pertama, sekolah harus berada di zona hijau. Kedua, kegiatan belajar tatap muka diutamakan bagi siswa yang bertempat tinggal di wilayah dengan jaringan internet tidak mumpuni ataupun blank spot.

“Khusus SMK, kegiatan belajar tatap muka akan diisi dengan pelajaran yang sifatnya praktik. Karena untuk mendapatkan sertifikat keahlian harus ditempuh dengan praktik, dan praktik bisa ditempuh dengan tatap muka,” kata Dedi dalam jumpa pers di GOR Saparua, Kota Bandung, Jumat (7/8/20).

Dedi menyatakan, tidak semua guru dapat terlibat dalam kegiatan belajar tatap muka. Guru yang berusia di bawah 45 dan tidak mengidap penyakit penyerta (comorbid) yang dapat mengajar selama pandemi COVID-19.

Sebelum kegiatan belajar tatap muka dimulai, guru yang memenuhi klasifikasi akan menjalani rapid test atau swab test. Tujuannya memastikan guru dalam kondisi sehat.

“Dari 228 kecamatan, kami masih melakukan verifikasi. Belum semuanya dikatakan pasti mengadakan kegiatan belajar tatap muka. Sampai kapan tatap muka akan dilakukan? Kami masih butuh waktu dua pekan untuk memverifikasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Sekolah yang berada di zona hijau harus lebih dulu mengajukan kesiapan pembelajaran tatap muka. Pengajuan itu diserahkan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jabar.

Pengawas dari Kantor Cabang Pendidikan Wilayah Jabar akan mengecek indikator-indikator kegiatan tatap muka yang harus dipenuhi sekolah.

“Rekomendasi dari pengawas akan diteruskan ke Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Nanti Gugus Tugas Kabupaten/Kota meninjau ulang protokol kesehatan di sekolah,” kata Dedi.

“Sekolah harus membentuk Satuan Tugas (Satgas). Menjalin kerja sama dengan Puskesmas. Waktu kegiatan belajar dibatasi 4 jam. Penyediaan tempat cuci tangan, dan banyak protokol yang mesti dipenuhi, termasuk izin dari orang tua,” imbuhnya.

Dedi mengatakan, sekolah harus membagi rombongan belajar atau sif karena maksimal 18 peserta didik per kelas. Pola pembelajaran, kata ia, akan menerapkan blended learning atau mengombinasikan kegiatan belajar tatap muka dengan daring.

“Minggu ini kelas 10, minggu depan kelas 11, minggu depannya lagi kelas 12 yang sekolah tatap muka. Minggu ini tatap muka, minggu depan daring lagi,” ucapnya.

“Penetepan sekolah yang dapat melaksanakan kegiatan belajar tatap muka masih kami verifikasi. Prinsip kami tetap bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik adalah yang utama,” tambahnya. (Tor)***

 

Baca Juga : Gubernur Jabar Keluarkan SK Penugasan 1.461 Guru Non-PNS Bersertifikat Pendidik