Mudah, Warga Jabar Bisa Lapor SPT Daring Lewat e-Filling

Mudah, Warga Jabar Bisa Lapor SPT Daring Lewat e-Filling

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak seluruh warga Jabar wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum 31 Maret 2021.

Warga dapat melaporkan SPT secara daring melalui aplikasi e-filling atau datang langsung ke kantor pajak tempat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tercatat.

Demikian dikatakan Gubernur usai mengisi SPT Tahunan secara daring disaksikan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Kantor Wilayah I Jawa Barat Erna Sulistyowati, di Gedung Pakuan Bandung, Senin (1/3/2021).

“Melaporkan SPT tahunan kan kewajiban warga negara yang di mana kita mau membangun jalan, jembatan dan rumah sakit dari mana kalau bukan dari pajak. (Pemimpin) harus jadi teladan, makanya saya sudah lapor dan tidak repot menggunakan e-filing lengkap dan lancar,” ujar Gubernur dalam rilis Pemprov Jabar.

Menurut Kang Emil —sapaan Ridwan Kamil—penerimaan pajak memiliki peran penting dalam pendapatan APBN, terutama keadaan negara terbebani akibat pandemi COVID-19. Pandapatan dari pajak yang dilaporkan warga, dapat membantu negara dalam pengadaan vaksin, dana bansos, dan program pemulihan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan para ASN di wilayah Jabar, yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan SPT tahunan melalui e-filing,” katanya.

Menurut Gubernur, peran penerimaan pajak adalah sebesar Rp1.444 triliun atau 82,3 persen dari keseluruhan pendapatan negara sebesar Rp1.743 triliun.

“Dengan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, berarti kita juga turut serta dalam mendukung keberlangsungan dan kemandirian negara Indonesia,” tuturnya.

Dalam melaporkan SPT tahunan, kata Gubernur, ada aturannya yakni wajib pajak harus melaporkannya tepat waktu sebelum 31 Maret 2021. Dengan melaporkan tepat waktu, berarti warja Jabar secara tidak langsung sudah membela negara.

“Mari kita melaksanakan kewajiban bela negara kita taat aturan dan melaporkan pajak tepat pada waktunya sampai tanggal 31 Maret 2021,” ucapnya.

Gubernur pun mengungkapkan dengan adanya inovasi e-filing dapat mempermudah pelaporan SPT tahunan.

“Tanpa repot dengan e-filing langsung keluar kuitansi secara mudah. Oleh karena itu mari dukung pembangunan Indonesia pemulihan ekonomi dan penurunan pandemi dengan melaporkan pajak taat waktu,” sebutnya.

Batas terakhir pelaporan SPT tahunan sendiri sampai 31 Maret 2021. Semua pemegang NPWP individu maupun lembaga/badan usaha, wajib lapor tepat waktu. Jika mengabaikan pelaporan, maka sesuai UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), akan ada sanksi mulai dari teguran tertulis sampai denda Rp100.000 untuk WP perorangan dan Rp1.000.000 untuk WP badan.

Setelah terbit UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, sedang disusun aturan yang kebih teknis mengenai sanksi bagi yang lalai melaporkan SPT. (Tor)***

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, saat ini, pihaknya intens membuat skenario penyuntikan vaksin COVID-19. Tujuannya agar vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal dan waktu penyuntikan dapat dipercepat.

Hal itu dikatakan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam Diskusi Publik Dewan Pers bertajuk “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku, dan Desiminasi Informasi: Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (22/1/2021).

“Minggu ini kami sedang membuat skenario supaya vaksinasi COVID-19 sukses, dan waktu vaksinasi dapat dipercepat. Jika vaksinasi COVID-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit,” kata Kang Emil.

Untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Jabar harus menyuntik vaksin COVID-19 kepada 70 persen penduduk atau 36 juta warga. Dengan begitu, kata Kang Emil, Jabar memerlukan sekitar 72 juta dosis vaksin COVID-19.

“Karena 70 persen ini cukup untuk melindungi yang 30 persen, maka dari total 50 juta jiwa penduduk Jabar, sekitar 36 juta orang harus divaksin,” ucapnya.

“Kami butuh sekitar 72 juta dosis. Urutannya nakes dulu, baru profesi lain yang rawan, termasuk wartawan menurut saya rawan. Kemudian masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun,” imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, Jabar membutuhkan tambahan vaksinator. Saat ini, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap.

Jika jumlah vaksinator hanya 11.000, vaksinasi COVID-19 di Jabar akan berlangsung selama 15 bulan. Sementara itu, Kang Emil menargetkan vaksinasi COVID-19 di Jabar tuntas dalam waktu enam sampai delapan bulan.

“Menurut saya (15 bulan) kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa enam sampai delapan bulan,” katanya.

“Penyuntik di Jabar sekarang berjumlah 11 ribuan, tidak akan cukup karena butuh 30 ribuan penyuntik untuk selesai di enam sampai delapan bulan vaksinasi, berarti saya harus rekrut vaksinator tambahan,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, selain vaksinator, tempat penyuntikan vaksin COVID-19 harus diperbanyak. Saat ini, tempat penyuntikan Jabar berada dikisaran 1.000 tempat. Setidaknya, kata ia, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan.

“Kalau waktunya mau cepat berarti tempatnya diperbanyak. Sekarang saya lagi mencari seribuan titik penyuntikan, mungkin di gedung serba guna, gor atau gedung lainnya yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya, dalam rilis Humas Jabar.

Selain itu, Kang Emil berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.

Saat ini, data siapa yang akan divaksin ada di Kementerian Kesehatan RI. Menurut Kang Emil, hal itu dirasa kurang tepat.

“Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu,” katanya. (Tor)***

Ridwan Kamil Hadiri Penandatanganan Kontrak 984 Paket Tender Kementerian PUPR

Ridwan Kamil Hadiri Penandatanganan Kontrak 984 Paket Tender Kementerian PUPR

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri penandatanganan kontrak tender/seleksi dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (15/1/2021).

Penandatanganan dilakukan serentak oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa konstruksi di 34 provinsi. Adapun Presiden RI Joko Widodo turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden RI mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran terbesar dengan nilai Rp149,8 triliun dalam APBN 2021.

Presiden RI berharap Kementerian PUPR dengan anggaran tersebut mampu membuat sektor konstruksi bergeliat.

“Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian,” kata Presiden RI.

Menurut Presiden RI, kebangkitan sektor konstruksi tak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga juga menggerakkan industri konstruksi.

“Misalnya menggerakkan industri baja, semen, alat berat dan sektor informal seperti pedagang makanan, penginapan dan lainnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI pun mengapresiasi Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender/seleksi dini.

“Saya menerima laporan bahwa sampai tanggal 15 Januari 2021 ada 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tendernya,” ujarnya.

“Saya minta Menteri PUPR melakukan percepatan sehingga di kuartal pertama 2021 paket sudah bisa ditenderkan dan ditandatangani, ini penting dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional kita,” imbuhnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait percepatan pemulihan ekonomi dari sektor konstruksi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sejak Oktober 2020, pihaknya telah melaksanakan tender/seleksi dini untuk 3.175 paket senilai total Rp38,6 triliun.

“Kami laporkan sejak Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun,” kata Basuki.

Hingga 15 Januari 2021 telah selesai proses tender sebanyak 1.991 paket senilai Rp14,6 triliun. Dengan rincian, 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan kontraknya pada Desember 2020. Lalu, 982 paket senilai Rp12,5 triliun telah ditandatangani kontraknya secara serentak pada hari ini.

Sedangkan pada akhir Februari 2021 sebanyak 1.984 paket senilai Rp24 triliun akan ditandatangani kontraknya. Pada Maret 2021, kata Basuki, akan diselesaikan 1.553 paket senilai Rp40 triliun.

“Sisanya akan kami upayakan segera diselesaikan paling lambat akhir Maret 2021,” ujar Basuki. (Tor)***

Soal Kerumunan di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Klarifikasi ke Bareskrim Polri

Soal Kerumunan di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Klarifikasi ke Bareskrim Polri

Foto : Dok Humas Jabar

Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memenuhi undangan klarifikasi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan pelanggaran adanya pengumpulan massa yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Ridwan Kamil tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020) sekitar pukul 09.40 WIB.

Dalam keterangan tertulis Humas Jabar, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, klarifikasi terhadap Ridwan Kamil dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di Subdit II Direktorat Kriminal Pidana Umum Bareskrim Polri.

“(Klarifikasi) sampai pukul 11.30 WIB tadi. Kemudian ishoma (istirahat, sholat, makan) dan beliau (Ridwan Kamil) juga melaksanakan Salat Jumat di Masjid Mabes Polri,” kata Ahmad saat memberikan keterangan kepada awak media pada pukul 14.00 WIB

Ahmad menambahkan, setelah ishoma, klarifikasi kembali dilanjutkan dan masih berlangsung hingga berita ini ditulis pukul 14.50 WIB atau jelang ashar.

Soal perkembangan klarifikasi, Ahmad tidak menjelaskan karena akan disampaikan secara resmi oleh Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri setelah klarifikasi selesai.

“Rekan-rekan wartawan mohon bersabar karena pemeriksaan masih berlangsung, nanti perkembangan klarifikasi Gubernur Ridwan Kamil akan di-update oleh Bapak Karo Penmas,” ucap Ahmad. (Tor)***

Baca Juga : Jago Kelola Aplikasi Digital Pemerintah, Pemda Provinsi Jabar Raih Penghargaan dari BSSN

200 Ribu Warga Jabar Dapat Sertifikat Tanah dari Presiden

200 Ribu Warga Jabar Dapat Sertifikat Tanah dari Presiden

 Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia  (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung – Sebanyak 200 ribu warga Jawa Barat (Jabar) dari total satu juta rakyat Indonesia mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah setelah menerima sertifikat tanah dalam rangka Bulan Bhakti Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/20). Adapun perwakilan penerima sertifikat asal Jabar mengikuti acara yang disiarkan melalui konferensi video di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung. Turut hadir di Aula Timur Gedung Sate adalah Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap 200 ribu warga Jabar yang menerima sertifikat tanah kali ini. Dari 200 ribu warga Jabar itu, mayoritas adalah warga Kabupaten Tasikmalaya, Karawang, dan Subang.

“Satu juta sertifikat tanah yang diberikan ke masyarakat Indonesia dan alhamdulillah 20 persennya atau sekitar 200 ribu sertifikat (tanah) itu untuk warga Jabar,” kata Kang Emil dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Ia berharap, pemberian sertifikat tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meski di situasi pandemi global COVID-19.

“Kita berharap pemberian ini terus dilakukan. Saya apresiasi kerja keras BPN Kantor Wilayah Jabar dan kantor BPN kabupaten/kota se-Jabar sehingga kepastian hukum untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi melalui tanah yang sudah berstatus legal bisa dimanfaatkan (oleh rakyat),” tutur Kang Emil.

Kepada penerima sertifikat tanah, Kang Emil pun meminta agar mereka bisa memanfaatkannya menjadi ruang produktif dan menghindari penggunaan yang bersifat konsumtif. Ia menambahkan, 200 ribu penerima sertifitat tanah di Jabar ini merupakan kalangan menengah ke bawah yang mendapatkan bantuan program PTSL karena kesulitan biaya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menyatakan, satu juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat di 201 kabupaten/kota dan 31 provinsi. Menurut Presiden, jumlah kali ini sangat banyak mengingat sebelum ada program PTSL pada 2017, setiap tahunnya pemerintah hanya mampu mengeluarkan sertifikat tanah kurang lebih 500 ribu.

“Di seluruh wilayah tanah air  yang harus disertifikatkan sebanyak 126 juta. Tahun 2015 baru tercapai 46 juta sertifikat jadi masih kurang 80 juta. Sementara per tahun hanya mampu mengeluarkan 500 ribu sertifikat, artinya butuh 160 tahun,” ujar Jokowi.

Namun, saat program PTSL mulai berjalan di 2017, pemerintah mampu mengeluarkan 5,4 juta sertifikat tanah. Berikutnya, pada 2018, pemerintah mengeluarkan sebanyak 9,3 juta sertifikat dari target 9 juta sertifikat dan di 2019 tercapai 11,2 juta dari target 11 juta sertifikat.

“Dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, target yang saya berikan bisa terlampaui, saya ucapkan terima kasih. Meski tahun 2020 target PTSL sebanyak 10 juta tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga ada hambatan di lapangan maupun kantor pertanahan, saya turunkan targetnya menjadi 7 juta, saya yakin bisa tetap tercapai,” ucap Presiden.

Pada 2025, Presiden pun menargetkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia harus sudah bersertifikat.”Termasuk sertifikat tanah untuk tempat ibadah,” katanya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam laporannya mengatakan, akibat pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran, target PTSL pada tahun 2020 diturunkan menjadi 7.370.510 bidang dan saat ini telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang tanah.

“Dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik sehingga tidak ada lagi pemalsuan sertipikat tanah. Selain itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen melakukan pemberantasan mafia tanah yang bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Ini kemajuannya bagus sekali sehingga perlindungan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat lebih terjamin,” ujar Sofyan. (Tor)***

Baca Juga : Jabar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

 

Jabar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Jabar Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2020-2021 Tingkat Provinsi Jabar di Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/11/20). (Foto: Yana/Humas Jabar)

Bandung — Jawa Barat (Jabar) intens meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.  Pemerintah daerah langsung bangun koordinasi dengan semua pihak, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, sampai TNI/Polri, diperkuat.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2020-2021 Tingkat Provinsi Jabar di Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/11/20).

“Setiap tahun saya sampaikan kebencanaan di Jawa Barat itu antara 1.000 sampai 2.000 kebencanaan per tahun. Kalau dibagi 365 hari dalam setahun, maka kebencanaan di Jawa Barat itu bisa 3 sampai 4 kali sehari,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Emil melaporkan, 60 persen bencana hidrologis Indonesia berada di Jabar. Oleh karena itu, ia menginstruksikan semua pihak untuk tidak memfokuskan pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana mengantisipasinya. Hal itu bertujuan menekan potensi munculnya kerugian berupa harta maupun korban jiwa.

Potensi bencana hidrometeorologi di Jabar, khususnya Jabar bagian selatan, meningkat akibat adanya fenomena La Nina. La Nina ini merupakan anomali suhu muka air laut, di mana suhu di laut akan lebih dingin sampai bisa minus satu derajat celcius atau lebih. Dampaknya, terjadi peningkatan curah hujan.

“Saya menitipkan kepada Kepala BPBD, Kapolres, dan Dandim, yang yang berada di selatan Jawa Barat untuk segera menyiapkan skenario. Pertama bagaimana peringatan dini harus berfungsi,” katanya.

“Lalu, evakuasi harus disimulasikan. Bagaimana masyarakat memberhentikan kegiatan, kemudian melakukan evakuasi ke sebuah tempat yang aman. Simulasi evakuasi ini harus segera dilaksanakan,” imbuhnya.

Menurut Emil, Pemda Provinsi Jabar pun menyiapkan cetak biru Jabar sebagai provinsi berbudaya tangguh bencana (resilience culture province). Budaya Tangguh Bencana Jabar ini akan ditanamkan kepada seluruh warga melalui pendidikan sekolah sejak dini hingga pelatihan.

“Kita harus dapat memitigasi potensi korban kebencanaan. Melakukan edukasi-edukasi preventif terhadap kebencanaan. Responsif pada saat terjadi kebencanaan,” katanya. (Tor)***

Baca juga: Peduli Bencana, TWC dan Tim Vlog Jurnalis Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir

Libur Panjang di Jabar, Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah Pantau Penerapan Protokol Kesehatan Objek Wisata

Libur Panjang di Jabar, Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah Pantau Penerapan Protokol Kesehatan Objek Wisata

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Foto : Dok. Humas Jabar)

Bandung- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 850/172/Hukham kepada bupati/wali kota se-Jabar tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada libur dan cuti bersama tahun 2020.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad menyatakan, SE yang berisi enam poin tersebut bertujuan mengantisipasi libur dan cuti bersama agar tidak menjadi medium penularan COVID-19.

“Kepala Daerah diimbau meningkatkan kesadaran masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi masyarakat sekitar, dan masyarakat luar daerah yang berkunjung ke kabupaten/kota di Jabar,” kata Daud di Kota Bandung, Selasa (27/10/20).

Menurut Daud, dalam SE tersebut, Gubernur Jabar mengimbau masyarakat untuk menahan diri berpergian ke luar daerah. Berlibur disarankan di rumah bersama keluarga.

Selain itu, masyarakat pun diimbau melakukan tes COVID-19, baik rapid test maupun swab test dengan metode PCR, saat akan pergi ke luar daerah menggunakan moda transportasi umum.

“Bupati dan Wali Kota se-Jabar harus memastikan destinasi wisata, tempat hiburan, tempat kuliner, pasar, stasiun, dan terminal atau bandara, menerapkan protokol kesehatan. Termasuk masyarakat, pengunjung, dan pengelola,” katanya dalam keterangan tertulis Humas Jabar.

Daud mengatakan, dalam SE tersebut, kepala daerah diminta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau kegiatan seni budaya dan tradisi nonkeagamaan.

“Mitigasi dan persiapan sudah kami siapkan. Tapi, kembali lagi, kedisiplinan masyarakat mematuhi imbauan dan menerapkan protokol kesehatan adalah tameng terkuat mencegah penularan COVID-19, terutama saat libur panjang ini,” ucapnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jabar M. Ade Afriandi mengatakan, pihaknya akan melakukan patroli monitoring protokol kesehatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pencegahan COVID-19.

Ada delapan daerah yang menjadi perhatian Satpol PP Jabar, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Karawang, Subang, Garut, Bandung, Bandung Barat, Cianjur, dan Sukabumi.

“Kedelapan daerah tersebut memiliki destinasi wisata yang menarik. Sehingga saat libur panjang tiba berpotensi terjadi kerumunan di destinasi-destinasi wisatanya,” kata Ade dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Penguatan koordinasi pun dilakukan Satpol PP Jabar dengan Satpol PP Kabupaten/Kota. Nantinya, Satpol PP Jabar dan Kabupaten/Kota akan mengawasi pengunjung dan melaksanakan rapid test secara acak.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota. Ini kami lakukan agar patroli monitoring protokol kesehatan di destinasi wisata berjalan optimal,” ucap Ade.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengatakan, pengamanan di destinasi wisata akan ditingkatkan.

Kemudian, kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil, pihaknya akan meningkatan pengamanan di pintu keluar-masuk Jabar, seperti jalan tol. Pengetesan COVID-19 dengan rapid test akan digelar secara acak. Mereka yang reaktif akan menjalani swab test.

“Jadi jangan kaget nanti akan diberhentikan secara baik-baik dan sopan oleh kami dan kepolisian untuk dites,” kata Ridwan kamil. (Tor)***

Baca Juga : Pemprov Jabar Gencar Kampanye dan Promosi Protokol Kesehatan Bagi Wisatawan

Gubernur Jabar Dorong Percepatan Pembangunan  Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Gubernur Jabar Dorong Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjadi narasumber web seminar KCIC “Future Now Urbanities Lifestyle, Lebih Cepat Lebih Dekat” melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (15/10/20). (Foto: Pipin/Humas Jabar)

Bandung–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan moda transportasi penghubung antara Stasiun Tegalluar ke pusat Kota Bandung dapat segera diputuskan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Mengingat, Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Nantinya, terdapat empat stasiun pemberhentian dalam rute tersebut, yakni Stasiun Halim, Karawang, Walini, hingga Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung.

Hingga kini, ia menilai rencana pembangunan jalur Light Rail Transit (LRT) dengan double track sebagai penghubung menuju stasiun di Kota Bandung belum memiliki kepastian.

“Satu hal yang masih belum diputuskan secara jelas (dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung) adalah penghubung dari stasiun terakhir di Tegalluar menuju Kota Bandung. Apakah LRT, harus segera diputuskan. Saya lihat dari Kemenhub dan KCIC belum fix memutuskan,” ujarnya saat menjadi narasumber web seminar KCIC “Future Now Urbanities Lifestyle, Lebih Cepat Lebih Dekat” melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (15/10/20).

Selain itu, Emil juga tak ingin moda transportasi penghubung terlambat dibangun. Adapun realisasi pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2020.

Meski begitu, Kang Emil menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mendukung keputusan pemilihan moda transportasi terintegrasi yang akan dibangun selama memudahkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami dukung keputusan pemilihan moda transportasinya dan kami doakan lancar. Apa pun itu (transportasi penghubungnya), waktu sudah mendesak dan saya mengajak mari segera putuskan pilihan yang paling rasional,” tambahnya.

Dalam seminar secara virtual itu, ia turut menjelaskan bahwa pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer itu turut mendukung lahirnya tiga pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jabar, yakni Transit Oriented Development (TOD) alias pengembangan yang mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik dengan konektivitas yang mudah di Karawang, Walini, dan Tegalluar.

“Dengan kereta cepat, tiga pusat pertumbuhan baru akan lahir. Jadi jalur transportasi ini jangan dilihat hanya dari mewadahi kebutuhan volume pergerakan mobilitas eksisting, tapi juga jadi alasan melahirkan gagasan kota baru,” tuturnya

Di masa depan, ia menambahkan, masyarakat akan memiliki pilihan tempat tinggal selain di kawasan metropolitan Jabodetabek atau Bandung Raya. TOD di area pusat kota baru Tegalluar, Walini, atau Karawang pun menjadi pilihan di karena di masa depan efektivitas bukan lagi mengenai jarak tetapi waktu. “Kalau ditanya berapa jauh Jakarta-Bandung? Jawaban konvensional biasanya 130 kilometer, tetapi di masa depan jawabannya adalah 36 menit. Jadi waktu akan menjadi kata kunci baru dalam mempersepsikan sebuah jarak (di masa depan),” katanya

Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub RI Heru Wisnu Wibowo berujar, moda transportasi penghubung stasiun Tegalluar ke pusat Kota Bandung akan diputuskan bulan depan.

“Banyak alternatif, saya harap di bulan depan sudah diputuskan,” ujar Heru.

Ia mengatakan, Kemenhub pun terus berkoordinasi dengan PT KCIC terkait penentuan lokasi yang paling efektif. Namun, pihaknya memastikan, pola pembangunan tersebut menggunakan sistem Business to Business (B2B) bukan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

“Kita terus koordinasi dengan KCIC terkait dengan lokasi fasilitas integrasi yang paling efektif, untuk fasilitas integrasinya ini nanti akan disiapkan oleh investor bukan pemerintah, karena kereta cepat ini investasi swasta,” pungkasnya.  (Tor)***

Baca juga: Ridwan Kamil: Pengendalian Populasi, Solusi Dinamika Pembangunan di Jabar

Ridwan Kamil Temui Demonstrasi Buruh se-Jabar di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil Temui Demonstrasi Buruh se-Jabar di Depan Gedung Sate

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil didampingi Kapolda Jabar Irjen. Pol. Rudy Sufahriadi dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menemui para buruh se-Jabar . (Foto: Rizal/Humas Jabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil didampingi Kepala Kepolisian Daerah Jabar Irjen. Pol. Rudy Sufahriadi dan Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menemui langsung para buruh se-Jabar yang menggelar demontrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10/20).

Sebelumnya, dilakukan pula pertemuan antara Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dengan 10 orang perwakilan buruh di Aula Barat Gedung Sate. Adapun demonstrasi oleh para buruh terkait disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Senin, 5 Oktober 2020.

Kang Emil mengatakan, pihaknya sudah menerima aspirasi para buruh Jabar. Aspirasi para buruh Jabar ini akan disampaikan secara resmi melalui Surat Gubernur Jabar kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI.

“Saya sudah menandatangani surat yang isinya adalah surat penyampaian aspirasi dari buruh se-Jawa Barat. Surat pertama kepada DPR dan kedua kepada Presiden,” ujar Kang Emil dalam konferensi pers di Gedung Sate usai bertemu para buruh se-Jabar.

Terdapat dua aspirasi utama para buruh se-Jabar. Pertama, buruh se-Jabar menolak dengan tegas UU Cipta Kerja. Kedua, meminta Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang telah disahkan karena menurut aturan yang berlaku, Presiden memiliki waktu 30 hari sebelum menandatangani Undang-Undang yang sudah disahkan oleh DPR RI.

“Surat (Gubernur) itu sudah saya tanda tangani dan besok di kesempatan pertama, dua surat tadi akan kami kirimkan kepada yang berkepentingan. Mudah-mudahan suratnya dijadikan sebuah masukan dari buruh Jawa Barat,” ucap Kang Emil dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Selain itu, menurut Kang Emil, dalam pertemuan tersebut para buruh juga mengatakan bahwa demontrasi yang dilakukan di Kota Bandung murni aksi demontrasi dari para buruh se-Jabar dan tidak ditunggangi pihak lain atau kepentingan lain.

“Mereka (para buruh) tidak mau bertanggung jawab terhadap hal-hal anarkisme, kerusuhan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Karena dalam pandangan mereka itu 100 persen bukan perwakilan buruh. Dan saya cek ke Pak Kapolda (Jabar) juga bahwa mereka yang ditahan karena melakukan kerusakan itu ternyata 100 persen bukan dari pihak buruh,” kata Kang Emil.

Kini, dengan adanya Surat Gubernur Jabar kepada Presiden RI dan DPR RI, Kang Emil mengimbau kepada para buruh di Jabar untuk tidak lagi melakukan demontrasi karena aspirasinya sudah diterima dan akan disampaikan.

“Mudah-mudahan dengan aspirasi yang akan disampaikan ini para buruh tidak perlu lagi melakukan demontrasi baik di ibu kota Jawa Barat maupun kota/kabupaten se-Jawa Barat karena niat dan maksud agar kami (Pemerintah Daerah Provinsi Jabar) menyampaikan aspirasi (buruh) sudah dilaksanakan,” tegasnya. (Tor)***

Baca Juga : Tanggapi Aksi Buruh Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Mang Oded Kirim Surat ke Jokowi

 

Ridwan Kamil Tinjau Fasyankes Cukup Tangani Pasien Covid-19

Ridwan Kamil Tinjau Fasyankes Cukup Tangani Pasien Covid-19

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar meninjau fasyankes di Labkesda Kota Depok dan Rumah Sakit (RS) Citra Medika Depok, Jumat (2/10/20). (Foto: Yogi P/Humas Jabar)

Depok — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar meninjau fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Depok dan Rumah Sakit (RS) Citra Medika Depok, Jumat (2/10/20).  Untuk memastikan fasyankes cukup menangani pasien Covid-19 dan mengecek kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Kang Emil, Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Depok dan Labkesda Depok saat ini membutuhkan tenaga tambahan dengan latar belakang pendidikan dan kesehatan.

Untuk itu, ia mengajak warga Kota Depok yang memiliki kemampuan (skill) di bidang pendidikan dan kesehatan untuk turut berjuang membantu pemerintah dalam memerangi pandemi global COVID-19 di RS atau laboratorium.

“Silakan kirimkan (persyaratan sesuai kriteria) ke RSUI, ke Labkesda, dan rumah sakit rujukan lainnya untuk mengisi kekurangan tenaga medis, Saya imbau kepada warga Depok yang punya skill di bidang pendidikan dan kesehatan ini supaya bisa bekerja di akhir pekan, karena di akhir pekan ini banyak (tenaga medis) yang kelelahan sehingga pelayanannya menurun,” tambahnya.

Dalam agenda ini, Emil juga mengatakan bahwa bantuan 34 bed Intensive Care Unit (ICU) dari pemerintah pusat untuk RSUI Depok sudah terpasang. Hal itu bisa meningkatkan kapasitas ICU di Kota Depok.

Adapun saat meninjau fasilitas kesehatan, Emil berujar bahwa dirinya masih menemukan kendala arus kas (cash flow) rumah sakit terkait tagihan kepada BPJS. Melalui Peraturan Gubernur, ia menegaskan, pihaknya akan bantu mempercepat pembayaran sehingga rumah sakit bisa terus memberikan pelayanan maksimal.

“Sehingga nantinya jangan sampai ada kasus pasien COVID-19 dikorbankan, tagihan lama sehingga akhirnya rumah sakitnya collaps karena cash flow keuangannya belum bisa pulih dengan dinamika proses administrasi,” ujar Emil. (Tor)***

Baca juga: Atalia Praratya Ridwan Kamil: Di Tengah Pandemi, Posyandu Harus Tetap Dilakukan Dengan Protokol Kesehatan