Berapa Besaran UMK Jawa Barat 2021 ? 10 Daerah Dipastikan Tidak Naik

Berapa Besaran UMK Jawa Barat 2021 ? 10 Daerah Dipastikan Tidak Naik

Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja (foto : Humas Jabar)

Bandung – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Jabar ini telah ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu, 21 November 2020 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Tahun ini, Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp4.798.312,00 (Rp4.594.324,54 di 2020), sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020).

Terkait masa pandemi global COVID-19, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, 10 kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK-nya sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

“Sisanya, ada 17 kabupaten/kota yang menang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ucap Setiawan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/11/2020).

Setiawan menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memperhatikan empat hal. Pertama, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Kedua, rekomendasi bupati/wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021. “Kami (Pemda Provinsi Jabar) sangat menghargai apa yang menjadi usulan, khususnya rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait besarnya upah minimum tahun 2021,” ucapnya.

Ketiga, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Keempat, surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020.

“(Surat itu) perihal saran dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2021,” kata Setiawan.

Selain itu, ia menyatakan, Pemda Provinsi Jabar melihat dan mempelajari alasan-alasan dari kabupaten/kota yang menyampaikan rekomendasinya. Pemda Provinsi Jabar pun menghargai dan menghormati alasan 17 daerah yang menaikkan UMK.

“Jumlah ada 17 yang mengalami kenaikan (UMK 2021), di antaranya Bodebek. Pada prinsipnya kenaikan tersebut alasan lebih kepada pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonominya,” tutur Setiawan.

“Sekali lagi, kami lihat hal itu masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya,” katanya.

Setiawan pun berharap, Keputusan Gubernur Jabar terkait UMK Jabar tahun 2021 yang sudah dipertimbangkan secara matang bisa diterima oleh seluruh pihak terkait.

“Saya apresiasi pemerintah kabupaten/kota maupun serikat kerja dan pengusaha, semoga hal ini bisa diterima dengan baik,” tegasnya.

Adapun bagi 10 daerah yang tidak menaikkan UMK tahun 2021, Setiawan menjelaskan, mereka diberi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi inflasi dan LPE di semester pertama (enam bulan) alias pada triwulan I-2021 dan triwulan II-2021.

“Oleh karena itu, sangat memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi kita, (nantinya) akan ada perbaikan,” kata Setiawan.

Rinciannya, 17 daerah di Jabar yang mengalami kenaikan UMK 2021 adalah Kabupaten Karawang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, serta Kota Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi dan Cirebon

10 daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.

Berikut daftar lengkap UMK 2021 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (tertinggi-terendah): 

1. Kabupaten Karawang Rp4.798.312,00 (naik)
2. Kota Bekasi Rp4.782.935,64 (naik)
3. Kabupaten Bekasi Rp4.791.843,90 (naik)
4. Kota Depok Rp4.339.514,73 (naik)
5. Kota Bogor Rp4.169.806,58 (tetap)
6. Kabupaten Bogor Rp4.217.206,00 (naik)
7. Kabupaten Purwakarta Rp4.173.568,61 (naik)
8. Kota Bandung Rp3.742.276,48 (naik)
9. Kabupaten Bandung Barat Rp3.248.283,28 (naik)
10. Kabupaten Sumedang Rp3.241.929,67 (naik)
11. Kabupaten Bandung Rp3.241.929,67 (naik)
12. Kota Cimahi Rp3.241.929,00 (naik)
13. Kabupaten Sukabumi Rp3.125.444,72 (naik)
14. Kabupaten Subang Rp3.064.218,08 (naik)
15. Kabupaten Cianjur Rp2.534.798,99 (tetap)
16. Kota Sukabumi Rp2.530.182,63 (tetap)
17. Kabupaten Indramayu Rp2.373.073,46 (naik)
18. Kota Tasikmalaya Rp2.264.093,28 (tetap)
19. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787,92 (tetap)
20. Kota Cirebon Rp2.271.201,73 (naik)
21. Kabupaten Cirebon Rp2.269.556,75 (naik)
22. Kabupaten Garut Rp1.961.085,70 (tetap)
23. Kabupaten Majalengka Rp2.009.000,00 (naik)
24. Kabupaten Kuningan Rp1.882.642,36 (tetap)
25. Kabupaten Ciamis Rp1.880.654,54 (tetap)
26. Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591,33 (tetap)
27. Kota Banjar Rp1.831.884,83 (tetap).(Tor)***

Baca Juga : Soal Kerumunan di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Klarifikasi ke Bareskrim Polri

 

 

UMK Kota Bandung Belum Ditetapkan, Ini Sebabnya

UMK Kota Bandung Belum Ditetapkan, Ini Sebabnya

Bandung – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Arief Syaepudin mengatakan, usulan serikat pekerja mengenai pengupahan akan dibahas pada rapat Dewan Pengupahan.

“Batas akhir 21 November, menunggu hasil Dewan Pengupahan Kota (DPK),” ujarnya pada kegiatan Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Senin 9 November 2020.

Perlu diketahui, Upah Minimum Kota Bandung (UMK) tahun 2020 yaitu Rp3.623.778,91. Rencananya, DPK yang terdiri dari pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah akan membahas Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bandung tahun 2021 di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan upah diharapkan selesai satu pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan yaitu pada 21 November mendatang. Arief mengatakan, beberapa pertimbangan yang menjadi ukuran dalam pengupahan yaitu inflasi dan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selasa besok akan bahas UMK Kota Bandung. Pihak yang terlibat yaitu perwakilan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), serikat pekerja atau buruh, pemerintah dan praktisi,” ungkap Arief dalam keterangna tertulis Pemkot Bandung.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bandung, Marsana mengungkapkan, untuk mengatasi pengangguran di Kota Bandung, rencana akan membuka bursa kerja online pada 24-26 November 2020.

“Terdiri dari 40 perusahaan, yang akan menerima 3.000-4.000 orang,”katanya. Ia mengatakan, sesuai data dari Disnaker Kota Bandung, dari jumlah penduduk 2.507.888 orang terdapat jumlah angkatan kerja 1.288.260 orang. Jumlah yang bekerja 1.183.983 orang. Di Kota Bandung jumlah pengangguran 105.067 orang.

Tingkat pengangguran terbuka 8,16 persen. Adapun jumlah pekerja atau buruh yang lapor terdampak pandemi Covid-19 melalui website ke Disnaker di antaranya jumlah pelapor (ber KTP Bandung dan Luar Bandung) 20.629 orang.

Jumlah pelapor ber KTP Bandung meliputi yang di PHK 3.396 orang yang dirumahkan 5.804 orang¬† “Ini berasal dari industri yang beragam terutama sektor jasa perhotelan, cafe dan restoran, manufaktur dan niaga,” jelasnya. (Tor)***

Baca Juga :