Wagub Jabar Tinjau Implementasi Pergub Nomor 60 di Kabupaten Garut

Wagub Jabar Tinjau Implementasi Pergub Nomor 60 di Kabupaten Garut

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum meninjau kegiatan Patroli Penegakan Implementasi Pergub Jabar Nomor 60/2020 di halaman kantor bank bjb Cabang Garut, Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Rabu (2/9/20). (Foto: Humas Jabar)

Garut – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meninjau kegiatan Patroli Penegakan Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 60 Tahun 2020 di halaman Kantor bank bjb Cabang Garut, Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Rabu (2/9/20).

Kang Uu menjelaskan, Jabar Digital Service serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar telah merilis aplikasi bernama “Sicaplang” (Aplikasi Pencatatan Pelanggaran) sebagai implementasi Pergub Jabar Nomor 60/2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jabar.

Satpol PP yang bertugas pun telah terlatih menggunakan aplikasi untuk mencatat warga yang melanggar. Adapun sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan dan teguran tulisan. Sanksi sedang meliputi jaminan kartu identitas, kerja sosial, dan pengumuman secara terbuka.

Sedangkan sanksi berat berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha, pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha, dan pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Pelanggaran pertama diberi sanksi ringan, yaitu hanya ditulis saja. Kalau pelanggaran kedua, diberi sanksi sosial. Pelanggaran yang ketiga baru ada denda,” ujar Kang Uu dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Rinciannya, denda maksimal Rp100 ribu bagi perorangan yang diatur dalam Pergub Jabar Nomor 60/2020 diterapkan bagi warga yang tidak melakukan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker di tempat umum dan saat berkendara, tidak menjaga jarak fisik minimal satu meter di ruang publik, dan tidak mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.

Sedangkan bagi pengelola usaha yang tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, tidak mewajibkan karyawan dan tamu menggunakan masker, tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh, serta melanggar larangan berkerumun, akan diterapkan denda maksimal Rp500 ribu, pemberhentian kegiatan usaha, hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha.

Ia menambahkan, data pelanggar akan terekam pada sistem Sicaplang sehingga warga tidak bisa berbohong saat dikenai sanksi di daerah yang berbeda.

“Misalnya pertama melanggar di Garut, kedua kalinya melanggar di Cianjur, itu akan tetap masuk (terdata). Ketiga kali kena di Cirebon, masuk juga. Mereka tidak akan bisa berbohong di saat sudah pernah kena tilang (sanksi),” kata Kang Uu.

Penerapan denda, lanjut Kang Uu, semata-mata guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker.

Selain itu, Kang Uu pun mengarahkan Satpol PP agar tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga memberikan edukasi terkait manfaat utama penggunaan masker dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Kang Uu juga mengapresiasi bupati/wali kota di Jabar yang telah menindaklanjuti Pergub Jabar Nomor 60/2020.

Ia mengatakan, kini sudah lebih dari empat kabupaten/kota di Jabar yang menindaklanjuti Pergub Nomor 60/2020 lewat Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota (Perbup/Perwalkot).

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati/Wali Kota yang sudah menindaklanjuti Peraturan Gubernur menjadi Perbup/Perwalkot,” ujar Kang Uu.

“Yang jelas belum semua (menindaklanjuti dengan Perbup/Perwalkot), tetapi ada penambahan yang signifikan,” tutupnya. (Tor)***

Baca Juga : Pemda Provinsi Jabar Dukung Gerakan Pramuka untuk Membangun Bangsa

Pemda Provinsi Jabar Dukung Gerakan Pramuka untuk Membangun Bangsa

Pemda Provinsi Jabar Dukung Gerakan Pramuka untuk Membangun Bangsa

Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jabar Uu Ruzhanul Ulum menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-59 Tahun 2020 yang digelar Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jabar. (Foto: Humas Jabar)

Bandunvg – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jabar Uu Ruzhanul Ulum menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-59 Tahun 2020 yang digelar Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jabar di Aula Sekretariat Kwartir Daerah Jabar, Kota Bandung, Jumat (28/8/20).

Kegiatan ini diikuti oleh Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka dari 27 kota/ kabupaten se-Jabar secara virtual. Sementara peserta yang hadir langsung di Aula Sekretariat Kwarda Jabar adalah 50 persen dari kapasitas gedung dengan mengikuti protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kak Uu –merujuk sapaan dalam Pramuka– mengatakan, setiap pergerakan Pramuka selalu mengandung nilai gotong royong dan kebersamaan. Hal itu menjadi kunci meningkatkan kekuatan dalam upaya mewujudkan cira-cita.

Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar siap mendukung program Pramuka di Jabar demi membangun generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas.

“Pramuka bukan pendidikan tekstual tapi kontekstual, setiap gerakannya selalu mengandung filosofi yang tinggi,” kata Kak Uu, dalam rilis Pemprov Jabar.

“Pemerintah Daerah Provinsi Jabar siap bersinergi dengan gerakan Pramuka, khususnya di bidang kepemudaan,” tambahnya.

Kak Uu pun menyampaikan apresiasi atas kerja nyata Gerakan Pramuka Jabar di masa pandemi global COVID-19, mulai dari penyemprotan disinfektan ke rumah warga, pembuatan fasilitas protokol kesehatan bagi publik, serta pembagian pangan dan gerakan kerelawanan lainnya terkait pandemi.

“Saya yakin para Pramuka mengerjakan semuanya dengan sukarela dan ikhlas. Inilah nilai luhur yang terbentuk dari gerakan Pramuka,” ucap Kak Uu.

Pun dalam peringatan Hari Pramuka tahun ini di tengah pandemi, Kwarda Jabar mengembalikan dana hibah berjumlah Rp1 miliar dari Pemda Provinsi Jabar untuk mendukung percepatan penanggulangan COVID-19.

“Kami kembalikan anggaran Rp1 miliar kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan dan bantuan gerakan Pramuka kepada pemerintah untuk dipergunakan bagi penanganan COVID-19 di Jabar,” tutur Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jabar Dede Yusuf Macan Effendi.

Selain itu, di masa pandemi, Dede berujar bahwa Gerakan Pramuka Jabar melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud karakter pramuka yaitu kerelawanan dan pengabdian masyarakat.

“Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kami juga membentuk unit gugus tugas. Tim kami telah melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat publik, sampai sekarang pun masih dilakukan,” kata Dede.

“Kemudian, pembagian masker bekerja sama dengan Kwarcab. Kami juga membuka dapur umum,” tambahnya. (Tor)***

Baca Juga : Begini Strategi Pemrov jabar Tangani Covid-19 dan Pemulihkan Kondisi Ekonomi