Wagub Jabar Imbau Masyarakat Mau Divaksin Demi Putus Rantai COVID-19

Wagub Jabar Imbau Masyarakat Mau Divaksin Demi Putus Rantai COVID-19

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Humas Jabar)

Bandung  Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar termasuk ke dalam daftar relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 oleh Bio Farma di Kota Bandung.

Sebagai relawan, gubernur dan jajaran Forkopimda Jabar melakukan enam kali kunjungan, di antaranya penyuntikan pertama dan kedua di kunjungan kedua atau Visit 1 (V1) serta ketiga (V2) pada Agustus hingga September 2020.

Untuk itu, rencananya Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum-lah yang akan menjadi orang pertama dari lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar yang akan divaksin di Jabar. Menyikapi hal tersebut, Kang Uu menegaskan bahwa dirinya sudah siap.

“Sejak awal sesuai arahan Pak Gubernur, saya harus menjadi orang yang pertama di Jawa Barat untuk melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19,” ucap Kang Uu saat dihubungi dari Kota Bandung, Sabtu (2/1/2021).

“Oleh karena itu, saya menyatakan siap divaksin dan tinggal tunggu waktunya kapan sesuai arahan Satuan Tugas COVID-19 Jawa Barat,” tambah sosok yang juga Panglima Santri Jabar ini.

Kang Uu pun mengimbau masyarakat Jabar untuk mau divaksin. Tujuannya, tidak lain adalah demi memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Harapan kami pada seluruh masyarakat untuk tidak was-was lagi dalam melaksanakan vaksinasi ini. Karena ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 di Jabar maupun nasional,” kata Kang Uu.

“Kalau masih merasa keberatan (divaksin), ujung-ujungnya tidak melaksanakan, nanti kembalikan lagi masyarakat yang akan rugi,” tegasnya. Dalam Rilis Humas Jabar.

Pasalnya, menurut Kang Uu, pandemi yang berkelanjutan akan terus menahan aktivitas masyarakat sehingga ekonomi menurun.

“Maka salah satu solusi dari pemerintah selain PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan), ya, itu adalah vaksinasi ini,” ujar Kang Uu.

Ia pun mengatakan, Pemda Provinsi Jabar akan menunggu arahan dan siap bersinergi dengan pemerintah pusat terkait rencana pemberian vaksin bagi masyarakat.

Untuk diketahui, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin telah menetapkan tujuh jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia, yakni vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNTech, serta Sinovac.

Meski begitu, pelaksanaan vaksinansi hanya bisa digelar setelah izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (UEA) dari BPOM keluar.

Sambil menanti proses itu, Kang Uu pun menegaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar terus meningkatkan kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) baik tenaga kesehatan maupun penyuntik vaksin, puskesmas, rumah sakit, hingga storage vaksin (kulkas/alat pendingin). (Rom)***

Baca Juga : Pemda Provinsi Jabar Dukung Swab Test di Kawasan Industri MM2100

Bikin Inovasi, Garut Bakal Berantas layangan Berkawat yang Bikin Gangguan Aliran Listrik

Bikin Inovasi, Garut Bakal Berantas layangan Berkawat yang Bikin Gangguan Aliran Listrik

 Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat meresmikan satuan tugas Sapu Bersih Layangan Berkawat (Saber Lekat) di Kabupaten Garut, Rabu (7/10/20). (Foto: Humas Jabar)

Garut-Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meresmikan satuan tugas Sapu Bersih Layangan Berkawat (Saber Lekat) di Kabupaten Garut, Rabu (7/10/20).

Saber Lekat merupakan hasil gagasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan PT PLN Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Tengah (JBT) guna mengurangi angka gangguan listrik karena layang-layang bertali kawat.

Saber Lekat sendiri melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan Karang Taruna, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kelurahan di Kabupaten Garut.

Kang Uu mengatakan, Saber Lekat bertugas mengedukasi sekaligus mengawasi masyarakat yang bermain layang-layang menggunakan tali kawat, terutama yang bermain dekat area gardu listrik.

“Saber Lekat ini sangat penting untuk memberikan pendidikan dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya bermain layang-layang pakai kawat,” kata Kang Uu dalam keterangan tertulis Pemrov Jabar.

Kang Uu pun mengapresiasi Pemkab Garut yang menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Bermain Layang-Layang. Sebab, bermain layang-layang menggunakan tali kawat sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar dan dapat menyebabkan gangguan listrik.

“Tapi sangat disesalkan juga karena peningkatan masyarakat yang bermain layang-layang pakai kawat hari ini katanya meningkat. Mudah-mudahan dengan Saber Lekat ini semua bisa menurun. Artinya, listrik bisa berjalan dengan baik, tidak terganggu oleh kegiatan layang-layang,” ucapnya.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, pihaknya intens melakukan operasi penegakan. Hasilnya sejumlah tali kawat yang menempel di gardu listrik berhasil dilepaskan. Namun, kata ia, pihaknya masih terkendala proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kita sekarang terus melakukan proses penegakan Perda tersebut. Ini sudah berjalan dengan penertiban sampai ada (sweeping) kawat-kawat banyak itu kan sudah dilakukan dalam rangka menegakkan Perda. Tetapi secara keseluruhan ini harus bertahap. Terutama dalam mengedukasi, karena masyarakat tidak langsung paham,” katanya.

Sementara itu General Manager PLN UIT JBT Sumaryadi menjelaskan bahaya dan kerugian akibat masyarakat bermain layangan dengan tali kawat. Salah satunya mengakibatkan ledakan dan kebakaran.

Selain itu, kata Sumaryadi, bermain layanan dengan tali kawat dapat membahayakan orang yang menerbangkan layang-layang. Terutama saat tali kawat menyentuh kabel listrik.

“Kawat listrik PLN ada tiga macam, ada R, S dan T. Ini tidak boleh tersambung (satu sama lain). Kalau kena kawat jadi menyambung, ini akan meledak,” katanya.

“Tapi, sistem itu ada pengamanan sehingga mati. Kalau tidak mati bisa terbakar. Jadilah padam (listrik). Tapi kalau yang kena kawat listriknya hanya satu dan kena ke tanah, ini yang berbahaya pemain layangan. Orang itu seolah-olah jadi seperti kabel listrik, tersetrum,” imbuhnya.

Selain berbahaya, Sumaryadi menyatakan bahwa gangguan listrik akibat layang-layang bertali kawat menimbulkan kerugian materi hingga miliaran rupiah setiap kali gangguan.

Akibat gangguan listrik, kepercayaan masyarakat kepada PT PLN pun akan berkurang. Sebab, masyarakat akan menilai buruk kinerja PLN apabila terjadi padam listrik.

“Kalau gangguan sekali, pembangkit yang ada di Garut ini kan berhenti. Untuk mulai lagi, butuh energi yang tidak bisa dijual. Kita keluar uang, tapi belum menghasilkan listrik. Kemudian ada energi yang tidak tersalur kepada masyarakat. Belum lagi nanti masyarakat men-stigma PLN tidak melayani dengan baik, itu yang berat,” ucapnya.

Pada Januari-Oktober 2020, Sumaryadi mencatat ada sekitar 60 gangguan listrik karena layang-layang bertali kawat. Jumlah tersebut meningkat 300 persen dibanding tahun sebelumnya. (Tor)***

Baca Juga : Wagub Jabar Resmikan Desa Wisata Kampung Tipar di Sukabumi

Wagub Jabar Tinjau Implementasi Pergub Nomor 60 di Kabupaten Garut

Wagub Jabar Tinjau Implementasi Pergub Nomor 60 di Kabupaten Garut

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum meninjau kegiatan Patroli Penegakan Implementasi Pergub Jabar Nomor 60/2020 di halaman kantor bank bjb Cabang Garut, Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Rabu (2/9/20). (Foto: Humas Jabar)

Garut – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meninjau kegiatan Patroli Penegakan Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 60 Tahun 2020 di halaman Kantor bank bjb Cabang Garut, Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Rabu (2/9/20).

Kang Uu menjelaskan, Jabar Digital Service serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar telah merilis aplikasi bernama “Sicaplang” (Aplikasi Pencatatan Pelanggaran) sebagai implementasi Pergub Jabar Nomor 60/2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jabar.

Satpol PP yang bertugas pun telah terlatih menggunakan aplikasi untuk mencatat warga yang melanggar. Adapun sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan dan teguran tulisan. Sanksi sedang meliputi jaminan kartu identitas, kerja sosial, dan pengumuman secara terbuka.

Sedangkan sanksi berat berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha, pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha, dan pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Pelanggaran pertama diberi sanksi ringan, yaitu hanya ditulis saja. Kalau pelanggaran kedua, diberi sanksi sosial. Pelanggaran yang ketiga baru ada denda,” ujar Kang Uu dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar.

Rinciannya, denda maksimal Rp100 ribu bagi perorangan yang diatur dalam Pergub Jabar Nomor 60/2020 diterapkan bagi warga yang tidak melakukan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker di tempat umum dan saat berkendara, tidak menjaga jarak fisik minimal satu meter di ruang publik, dan tidak mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.

Sedangkan bagi pengelola usaha yang tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, tidak mewajibkan karyawan dan tamu menggunakan masker, tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh, serta melanggar larangan berkerumun, akan diterapkan denda maksimal Rp500 ribu, pemberhentian kegiatan usaha, hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha.

Ia menambahkan, data pelanggar akan terekam pada sistem Sicaplang sehingga warga tidak bisa berbohong saat dikenai sanksi di daerah yang berbeda.

“Misalnya pertama melanggar di Garut, kedua kalinya melanggar di Cianjur, itu akan tetap masuk (terdata). Ketiga kali kena di Cirebon, masuk juga. Mereka tidak akan bisa berbohong di saat sudah pernah kena tilang (sanksi),” kata Kang Uu.

Penerapan denda, lanjut Kang Uu, semata-mata guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker.

Selain itu, Kang Uu pun mengarahkan Satpol PP agar tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga memberikan edukasi terkait manfaat utama penggunaan masker dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Kang Uu juga mengapresiasi bupati/wali kota di Jabar yang telah menindaklanjuti Pergub Jabar Nomor 60/2020.

Ia mengatakan, kini sudah lebih dari empat kabupaten/kota di Jabar yang menindaklanjuti Pergub Nomor 60/2020 lewat Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota (Perbup/Perwalkot).

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati/Wali Kota yang sudah menindaklanjuti Peraturan Gubernur menjadi Perbup/Perwalkot,” ujar Kang Uu.

“Yang jelas belum semua (menindaklanjuti dengan Perbup/Perwalkot), tetapi ada penambahan yang signifikan,” tutupnya. (Tor)***

Baca Juga : Pemda Provinsi Jabar Dukung Gerakan Pramuka untuk Membangun Bangsa

Pemda Provinsi Jabar Dukung Gerakan Pramuka untuk Membangun Bangsa

Pemda Provinsi Jabar Dukung Gerakan Pramuka untuk Membangun Bangsa

Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jabar Uu Ruzhanul Ulum menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-59 Tahun 2020 yang digelar Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jabar. (Foto: Humas Jabar)

Bandunvg – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jabar Uu Ruzhanul Ulum menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-59 Tahun 2020 yang digelar Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jabar di Aula Sekretariat Kwartir Daerah Jabar, Kota Bandung, Jumat (28/8/20).

Kegiatan ini diikuti oleh Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka dari 27 kota/ kabupaten se-Jabar secara virtual. Sementara peserta yang hadir langsung di Aula Sekretariat Kwarda Jabar adalah 50 persen dari kapasitas gedung dengan mengikuti protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kak Uu –merujuk sapaan dalam Pramuka– mengatakan, setiap pergerakan Pramuka selalu mengandung nilai gotong royong dan kebersamaan. Hal itu menjadi kunci meningkatkan kekuatan dalam upaya mewujudkan cira-cita.

Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar siap mendukung program Pramuka di Jabar demi membangun generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas.

“Pramuka bukan pendidikan tekstual tapi kontekstual, setiap gerakannya selalu mengandung filosofi yang tinggi,” kata Kak Uu, dalam rilis Pemprov Jabar.

“Pemerintah Daerah Provinsi Jabar siap bersinergi dengan gerakan Pramuka, khususnya di bidang kepemudaan,” tambahnya.

Kak Uu pun menyampaikan apresiasi atas kerja nyata Gerakan Pramuka Jabar di masa pandemi global COVID-19, mulai dari penyemprotan disinfektan ke rumah warga, pembuatan fasilitas protokol kesehatan bagi publik, serta pembagian pangan dan gerakan kerelawanan lainnya terkait pandemi.

“Saya yakin para Pramuka mengerjakan semuanya dengan sukarela dan ikhlas. Inilah nilai luhur yang terbentuk dari gerakan Pramuka,” ucap Kak Uu.

Pun dalam peringatan Hari Pramuka tahun ini di tengah pandemi, Kwarda Jabar mengembalikan dana hibah berjumlah Rp1 miliar dari Pemda Provinsi Jabar untuk mendukung percepatan penanggulangan COVID-19.

“Kami kembalikan anggaran Rp1 miliar kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan dan bantuan gerakan Pramuka kepada pemerintah untuk dipergunakan bagi penanganan COVID-19 di Jabar,” tutur Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jabar Dede Yusuf Macan Effendi.

Selain itu, di masa pandemi, Dede berujar bahwa Gerakan Pramuka Jabar melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud karakter pramuka yaitu kerelawanan dan pengabdian masyarakat.

“Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kami juga membentuk unit gugus tugas. Tim kami telah melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat publik, sampai sekarang pun masih dilakukan,” kata Dede.

“Kemudian, pembagian masker bekerja sama dengan Kwarcab. Kami juga membuka dapur umum,” tambahnya. (Tor)***

Baca Juga : Begini Strategi Pemrov jabar Tangani Covid-19 dan Pemulihkan Kondisi Ekonomi